Bicara Demokrasi Tak Sekadar Prosedur, tetapi Pemberdayaan Masyarakat

 

 Demokrasi tidak bisa dilepaskan dari ikhtiar pemberdayaan masyarakat. Partisipasi, kemandirian, subjek, hingga integritas menjadi fondasi supaya berdampak sebenar-benarnya bagi kehidupan masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Nurul Yamin dalam Refleksi Akhir Tahun & Bedah Buku di Aula Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat (19/12).

Dalam buku yang dibedah, “Sengkarut Sengketa Pilkada: Potret Penyelesaian Sengketa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah”, Yamin menyebut jika inti bukunya, demokrasi, berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat itu sejatinya adalah upaya untuk mengangkat potensi masyarakat, serta memiliki spirit untuk menjadikan warga sebagai subjek untuk mengatasi persoalan, bukan malah memposisikannya sebagai bagian dari masalah.

“Pemberdayaan masyarakat sejatinya adalah upaya untuk mengangkat dan mengungkit potensi masyarakat agar memiliki nilai spirit partisipasi tidak apatis, memiliki spirit untuk menjadikan subyek untuk mengatasi masalah bukan menjadi bagian dari masalah,” tutur Yamin. 

Kegiatan bedah buku ini turut mengundang sejumlah narasumber pakar. Di antaranya adalah Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Bendahara Umum MPM PP Muhammadiyah Nasrullah, Akademisi FH UI dan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar.  

Penulis buku Irvan Mawardi menjelaskan, karya tersebut merupakan buku kelimanya yang membahas Pemilu dan Pilkada. Ia mengangkat tema sengketa dan diskualifikasi calon kepala daerah karena ruang peradilan, menurutnya, memiliki keterbatasan dalam memperdebatkan putusan. 

Buku tersebut di antaranya mengulas berbagai persoalan sengketa Pilkada. Termasuk tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Bawaslu dalam penanganan diskualifikasi calon kepala daerah. 

          Sumber Berita:https://muhammadiyah.or.id/2025/12/bicara-demokrasi-tak-sekadar-prosedur-tetapi-pemberdayaan-masyarakat/