Al-Ma'un: Pemberdayaan Ekonomi
Showing posts with label Pemberdayaan Ekonomi. Show all posts
Showing posts with label Pemberdayaan Ekonomi. Show all posts
Keharmonisan Ibadah dan Akhlak Sosial: Tantangan Baru bagi Umat Islam

Keharmonisan Ibadah dan Akhlak Sosial: Tantangan Baru bagi Umat Islam

Pengamalan keimanan tidak boleh terpisah dari perilaku sehari-hari; kesalehan yang tampak dalam ibadah seharusnya disertai kejujuran, rasa amanah, kepedulian terhadap sesama, serta sikap hormat.

Pembahasan di Masjid KH Sudja

Pembicaraan ini dipaparkan oleh Talqis Nurdianto, anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam sebuah kajian yang berlangsung di Masjid KH Sudja, Yogyakarta, pada Kamis 29 Oktober.

Talqis menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki beragam sarana dakwah—mulai dari masjid, pengajian, lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan, Lazismu, hingga program kemanusiaan yang dikelola oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)—yang dirancang untuk menciptakan masyarakat Islam yang sesungguhnya.

Ia menyoroti pentingnya menggerakkan semua aset tersebut secara bersamaan. Pengajian, misalnya, tidak hanya menjadi ruang belajar agama, melainkan juga arena pembentukan karakter. Begitu pula institusi pendidikan yang mengajarkan nilai‑nilai Islam wajib memastikan nilai‑nilai itu terintegrasi dalam kehidupan muridnya.

“Islam kita telah berkembang secara kuantitatif; kini tantangannya adalah meningkatkan kualitas dengan menginternalisasi nilai‑nilai agama dalam perilaku nyata,” ujarnya.

Talqis mengajak jamaah melakukan muhasabah pada tiga dimensi utama kehidupan beragama. Pada aspek akidah, seorang Muslim harus menegaskan keesaan Allah dan menyingkirkan segala bentuk kebergantungan pada praktik mistik atau syirik.

Dalam ranah ibadah, ia mengingatkan bahwa shalat dan ritual keagamaan seharusnya menumbuhkan rasa jujur dan bertanggung jawab. Bahkan orang yang tekun beribadah perlu menilai diri apakah masih mengambil hak orang lain, mengingkari amanah, atau berkata tidak jujur.

Berbicara tentang akhlak, Talqis menyoroti kebiasaan mencela, menyindir, dan menyebarkan ucapan negatif di media sosial. Seorang Muslim harus memastikan bahwa setiap perkataan tidak menimbulkan rasa tidak aman bagi orang lain.

“Saat kita berbicara, apakah orang di sekeliling kita merasa terlindungi? Hindari kata‑kata yang mengandung ejekan, celaan, atau cemoohan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya budaya tabayun—memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya—sebagai bagian dari semangat keagamaan yang berlandaskan pengetahuan.

Talqis menyinggung bahwa perbedaan organisasi atau pilihan politik kerap menggerogoti persaudaraan. Perbedaan seharusnya dihadapi dengan adab, bukan menjadi pemicu permusuhan di antara sesama Muslim.

Menurutnya, keberhasilan dakwah dapat diukur dari perubahan konkret dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kepedulian sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi, harus menjadi unsur integral keagamaan, agar penerima zakat dapat bertransformasi menjadi pemberi zakat di masa depan.

“Bagaimana kita membantu orang menjadi mandiri? Seseorang yang kini menjadi mustahik dapat, dalam beberapa tahun, berubah menjadi muzaki setelah mencapai kemandirian finansial,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan menekankan bahwa kuantitas keanggotaan tidak cukup; kualitas akhlak, integritas, dan kontribusi sosial menjadi tolok ukur sejati keberhasilan sebuah gerakan keagamaan.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id
Kemenkop Dorong Kesejahteraan Nelayan Pesisir lewat Ekosistem Koperasi dan Dukungan Pemerintah

Kemenkop Dorong Kesejahteraan Nelayan Pesisir lewat Ekosistem Koperasi dan Dukungan Pemerintah

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengusulkan serangkaian langkah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pantai melalui penguatan jaringan koperasi, pembiayaan yang lebih mudah, distribusi kebutuhan produksi, serta jaminan pasar yang stabil.

Latar Belakang Penelitian

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Panel Barus, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut didukung oleh hasil kajian bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang menelaah tiga daerah pesisir: Indramayu, Sukabumi, dan Lampung Timur.

“Melalui forum seminar ini kami dapat memberikan rekomendasi kebijakan agar pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi secara nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan desa,” ujar Barus.

Masyarakat pesisir yang menjadi tulang punggung pasokan ikan bagi konsumen nasional masih menghadapi kendala kesejahteraan yang signifikan, demikian pula penduduk desa yang berperan sebagai penyedia pangan.

Masalah Utama

Barus menyoroti tiga hambatan utama yang menahan peningkatan pendapatan nelayan dan petani desa, yakni tingginya biaya kebutuhan pokok dan produksi karena rantai distribusi yang panjang, terbatasnya akses ke pembiayaan produktif, serta lemahnya akses pasar akibat belum adanya peran offtaker yang dikelola negara.

“Kemiskinan tidak dapat teratasi bila tiga masalah ini tidak diselesaikan,” tegasnya.

Upaya Pemerintah

Pemerintah berencana mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai fondasi ekosistem ekonomi yang mendukung kegiatan usaha masyarakat pesisir.

Dengan kerangka tersebut, diharapkan nelayan dapat memperoleh peralatan melaut, pembiayaan, serta kepastian pembeli dan harga hasil tangkapan secara lebih mudah.

Contohnya, nelayan di Lampung Timur masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh bahan bakar solar melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Selain itu, mereka juga membutuhkan es untuk menjaga kualitas ikan dan jaminan pemasaran hasil tangkapan.

“Kami ingin agar nelayan tidak perlu mengeluarkan uang di awal, sehingga ketika berada di tengah laut mereka sudah mengetahui estimasi pendapatan dan hanya menghitung hasil saat kembali ke pelabuhan,” ujar Barus.

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan serta mengoperasikan KNMP sebagai salah satu program prioritas presiden.

Respon Pemerintah Daerah

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyambut positif hasil kajian Kemenkop bersama BRIN dan KNTI, sekaligus menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan tersebut melalui program konkret yang sesuai kebutuhan nelayan.

Ela menilai bahwa meskipun Lampung Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, pemanfaatannya masih terhambat oleh masalah pemasaran, kepastian harga, akses permodalan, dan posisi tawar nelayan yang lemah dalam perdagangan.

“Riset ini sangat membantu, namun tidak boleh berakhir pada seminar saja. Kami menanti kolaborasi nyata antara Kemenkop dan pemerintah daerah, misalnya dalam penyediaan solar bagi nelayan,” kata Ela.

Ia mengharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat dukungan terhadap usaha nelayan sehingga potensi perikanan Lampung Timur dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat pantai.

Kesimpulan

Sinergi antara Kemenkop, lembaga riset, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengatasi hambatan biaya, pembiayaan, dan pasar yang selama ini menghambat kesejahteraan nelayan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com