Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menuntut agar seluruh kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur segera memanfaatkan alokasi bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan pascagempa.
Bantuan Keuangan dan Distribusinya
Presiden menganggarkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar, dengan Rp40 miliar dialokasikan untuk pemerintah provinsi NTT dan masing‑masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten yang terdampak.
Percepatan Realisasi Dana
Karnavian menyoroti lambatnya pencairan dana di beberapa wilayah dan menekankan pentingnya penggunaan mekanisme pengadaan langsung pada masa darurat. Kementerian dalam negeri telah menurunkan tim lapangan untuk mengawasi penyaluran sehingga bantuan dapat sampai ke komunitas terpencil.
Kondisi Infrastruktur dan Fokus Selanjutnya
Menurutnya, jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan di NTT sudah kembali beroperasi, meski masih ada titik‑titik yang dalam perbaikan. Dengan mobilitas yang relatif lancar, prioritas kini beralih pada penguatan logistik serta pemenuhan kebutuhan warga yang masih mengungsi.
Pendataan Kerusakan dan Penyaluran BNPB
Ia menginstruksikan percepatan inventarisasi bangunan yang rusak—baik rumah tinggal maupun fasilitas publik—sebagai dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan. Setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan wilayah stabil, BNPB dapat langsung mencairkan dana.
Dukungan Administratif Lainnya
Kementerian Dalam Negeri juga mengerahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan kembali dokumen kependudukan yang hilang, dengan total sekitar 11 000 surat. Koordinasi dilakukan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, untuk mengeluarkan kembali sertifikat tanah, serta dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar SIM, STNK, dan BPKB dapat diterbitkan ulang secara gratis.
Peserta Rapat Koordinasi
Rapat virtual yang dipimpin Presiden ini dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta para kepala daerah NTT yang bergabung secara daring.