Foskam Sidoarjo Latih 304 Kader IPM Jadi Pemimpin Kolaboratif

Sebanyak 304 siswa dari jaringan sekolah Muhammadiyah berkumpul di kawasan Kaliandra, Pasuruan, Jawa Timur, untuk mengikuti program Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang diselenggarakan oleh Foskam SMP/MTs Muhammadiyah Sidoarjo pada 11 hingga 12 November 2026.

Tujuan dan Tema Kegiatan

Acara yang mengusung tema “Pelajar Muhammadiyah Berkarakter Kolaboratif dan Berjiwa Pemimpin” bertujuan memperkuat sikap kepemimpinan dan semangat kebersamaan di antara para kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

Melalui latihan bersama ini, 304 kader IPM dipersiapkan menjadi pemimpin yang tangguh, memiliki karakter kolaboratif, serta siap memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Pembukaan dan Kehadiran Peserta

Pembukaan dimulai pukul 10.20 WIB oleh ketua pelaksana, Moch. Ziah Ulhaq, S.Pd., yang mengajak peserta meneladani kepemimpinan Rasulullah. Daftar kehadiran mencakup perwakilan dari berbagai sekolah Muhammadiyah di Sidoarjo, antara lain 49 siswa Musasi, 22 Muduta, 35 Mugaru, 20 Mudipat, 30 Mulia, 22 Meka, 10 Muhita, 31 Mudelta, 44 Mubosta, 30 Miosi, dan 10 Miica.

Makna Ikatan dan Karakter Kolaboratif

Ketua Foskam SMP/MTs Muhammadiyah Sidoarjo, Agus Widiyanto, M.Pd., menekankan pentingnya memahami nilai kepemimpinan melalui contoh KH Ahmad Dahlan yang selama delapan bulan membimbing murid‑muridnya mempelajari Surat Al‑Ashr. “Apakah perintah yang kita terima sudah dijalankan?” tanyanya, mengajak para peserta merenungkan implementasi nilai dalam kehidupan sehari‑hari.

Menurutnya, istilah “ikatan” bukan sekadar kumpulan, melainkan sebuah hubungan yang kuat dan saling mendukung. Karakter kolaboratif harus menghasilkan dampak positif bagi orang lain, misalnya kebiasaan mencuci piring sendiri setelah makan atau menghormati orang tua.

Ketekunan dan Semangat Ilmu

Agus juga menyoroti dua sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin: fokus dan ketangguhan yang tak kenal menyerah. Selama LDKS, peserta akan diuji ketangguhan mereka, sehingga keduanya menjadi bekal utama.

Ia mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan adalah keistimewaan manusia, sebagaimana tercermin dalam kisah Nabi Adam. Karena itu, kader IPM diajak memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, mengingat bahwa mereka belum terikat pada beban mencari nafkah.

Penutup

Dengan semangat “semangat, tangguh, dan cinta ilmu”, para peserta diharapkan dapat kembali ke masing‑masing sekolah, mengimplementasikan nilai kolaboratif dan kepemimpinan yang telah dipelajari.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Kanaya Syalwa Ananti Menangkan Best Attire di Nuswara Catwalk 2026, Inspirasi Anak Berkebutuhan Khusus

Kanaya Syalwa Ananti, siswi kelas XI Soshum 1 SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang menggunakan implan koklea, berhasil membawa pulang penghargaan Best Attire Kategori B pada ajang Nuswara Catwalk Competition 2026.

Kompetisi Bergengsi di Gress Mall

Acara tingkat kabupaten tersebut digelar pada Ahad, 18 Oktober 2026, di Gress Mall Gresik. Dari 32 peserta yang bertarung di Kategori B, Kanaya tampil menonjol dan dinobatkan sebagai pemenang Best Attire.

Motivasi di Balik Penampilan

Menurutnya, kompetisi bukan sekadar panggung, melainkan wadah untuk mengasah minat dan bakat serta menguji keberanian menampilkan diri. "Saya ingin mengembangkan diri sesuai minat dan bakat yang saya miliki," ujar Kanaya pada 10 November 2026.

Ia menambahkan, "Saya senang dan bangga bisa menang lomba, apalagi setelah bersaing dengan banyak peserta," mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut.

Peran Keluarga dan Pendamping

Kesuksesan Kanaya tidak lepas dari dukungan ibunya yang membantu proses koreografi, pemilihan busana, tata rias, dan persiapan lainnya. Pendamping khususnya, Ayu Ekasanti, S.Pd., menilai prestasi itu hasil disiplin dan kegigihan selama latihan.

"Kanaya adalah anak yang disiplin, percaya diri, dan rendah hati. Mau belajar dan tidak mudah menyerah saat latihan," kata Ayu pada 11 November 2026. Ia menekankan bahwa penghargaan tingkat kabupaten ini hanyalah langkah awal menuju kompetisi yang lebih tinggi.

Makna Lebih Dari Penampilan

Penghargaan Best Attire yang diraih tidak semata-mata tentang pakaian terbaik, melainkan simbol keberanian, ketekunan, dan kebanggaan atas proses belajar yang dilalui. Kisah Kanaya menjadi bukti bahwa setiap anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, memiliki potensi besar bila diberikan ruang, dukungan, dan kesempatan.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Pelajaran G30S dan Tantangan Kepemimpinan Prabowo

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menimpa beberapa jenderal tinggi kepolisian kembali menegaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selalu datang dari luar, melainkan bisa muncul dari dalam institusi yang seharusnya melindungi negara.

Solidaritas Lintas Partai Menghadapi Penyalahgunaan Wewenang

Berbagai tokoh politik yang biasanya berada pada kubu berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto kini bersatu menuntut investigasi menyeluruh atas tuduhan penyadapan. Mereka menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan menekankan pentingnya mengungkap akar permasalahan hingga ke sumbernya.

Jika terbukti, kasus ini berpotensi meningkatkan simpati publik terhadap Prabowo, sekaligus menjadi titik tolak bagi pergeseran elektabilitasnya di mata pemilih.

Menilik Sejarah: G30S 1965 sebagai Pengingat

Tragedi Gerakan 30 September 1965 (G30S) merupakan contoh kelam ketika pertarungan kekuasaan di dalam lingkaran elit berujung pada pembunuhan massal. Enam puluh satu tahun kemudian, Indonesia dihadapkan pada ancaman yang berbeda namun tak kalah berbahaya: penyadapan yang diduga melibatkan fasilitas negara dan menargetkan komunikasi presiden.

Walaupun modusnya berubah dari senjata konvensional menjadi teknologi digital, esensinya tetap sama—yaitu jaringan tersembunyi yang beroperasi melampaui batas hukum dan menodai kepercayaan publik.

Solusi Hukum Tanpa Kekerasan

Ujian kepemimpinan Prabowo terletak pada kemampuan menanggapi kasus ini melalui penegakan hukum yang tegas, bukan dengan aksi balas dendam bersenjata. Penegakan hukum harus menyingkap siapa yang memberi perintah, siapa yang melaksanakannya, serta siapa yang menyediakan sarana penyadapan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci; tidak boleh ada pihak yang luput dari proses hukum hanya karena kedudukan atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Politik yang Menyatukan, Bukan Memecah

Keterlibatan kelompok politik yang sebelumnya berlawanan memberikan sinyal bahwa kepentingan negara dapat melampaui perbedaan ideologi. Dukungan yang muncul bukan sekadar loyalitas pribadi, melainkan kepercayaan bahwa penyalahgunaan wewenang harus dihentikan.

Kesempatan ini dapat memperkuat citra kepemimpinan Prabowo bila ia mampu menunjukkan bahwa negara dapat menegakkan keadilan tanpa menimbulkan konflik berdarah.

Menjaga Keseimbangan antara Kekuatan dan Hukum

Sejarah G30S mengajarkan harga mahal yang harus dibayar ketika konflik kekuasaan berujung pada pertumpahan darah. Skandal penyadapan menegaskan bahwa di era digital, informasi dan teknologi dapat menjadi senjata baru yang harus dikendalikan oleh hukum.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat menuntaskan krisis ini melalui prosedur hukum, memastikan institusi tetap kuat tanpa menimbulkan tragedi baru.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

114 Muhammadiyah, Tekankan Peran Pendidikan, Kesehatan, dan Persatuan

Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menyampaikan selamat ulang tahun ke-114 kepada organisasi Muhammadiyah, menekankan arti penting perjalanan panjang gerakan tersebut bagi umat dan bangsa.

"Empat abad lebih satu dekade perjalanan Muhammadiyah menegaskan bahwa sebuah gerakan yang berlandaskan keikhlasan, ilmu pengetahuan, dan pengabdian dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat, negara, bahkan kemanusiaan secara global," ujar Menag pada Rabu (11/11).

Menurut Nasaruddin, kini Muhammadiyah yang telah memasuki abad keduanya membuktikan bahwa agama tidak semata-mata menjadi cahaya spiritual, melainkan juga sumber energi yang menggerakkan sektor pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, menegakkan keadilan, serta memperkuat persaudaraan.

Harapan dan Tantangan di Abad Kedua

Menag menyinggung tema bersama "Satukan Bangsa" sebagai pengingat bahwa persatuan bukan sekadar menghormati perbedaan, melainkan memelihara keragaman sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat.

"Bangsa yang besar bukanlah yang seragam, melainkan yang mampu memanfaatkan perbedaan sebagai jalur menuju kemajuan dan kebersamaan," tegasnya.

Ia menutup dengan harapan bahwa Muhammadiyah terus menjadi "matahari pencerahan" yang menebarkan Islam berkemajuan, menjadikan agama sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

"Selamat Milad ke-114, Muhammadiyah. Teruslah berkhidmat untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan," pungkasnya.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

Pentingnya Kesiapsiagaan dan Solidaritas Masyarakat

Dunia kini berada di persimpangan krisis yang meliputi geopolitik, ekonomi, lingkungan, keamanan, dan kemanusiaan. Kondisi ini menuntut kesiapan warga, penguatan ikatan sosial, serta sinergi lintas sektor untuk mengurangi dampak.

Diskusi TVMU tentang Krisis Multidimensi

Program Ruang Publik TVMu menayangkan episode khusus berjudul Dunia di Ambang Krisis Multidimensi pada Sabtu, 7 November. Diskusi melibatkan Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo, mahasiswa University of Edinburgh sekaligus kader Muhammadiyah Hasan Arif Effendi, mantan Ketua PCIM Jepang Muhammad Firdaus, serta Dewan Pakar MDMC Muhammadiyah Rahmawati Husein yang memberikan pandangan melalui wawancara terpisah.

Kesiapsiagaan 72 Jam di Inggris

Hasan Arif Effendi menjelaskan bahwa pemerintah Inggris mengimbau warganya menyiapkan perlengkapan darurat untuk bertahan selama 72 jam. Persediaan yang disarankan meliputi air bersih, makanan tahan lama, alat komunikasi, serta pengetahuan dasar penanggulangan bencana.

Ia menekankan pentingnya persiapan tiga hari karena layanan komunikasi, listrik, dan transportasi dapat terhenti saat bencana melanda. \"Dengan tas darurat tiga hari, masyarakat tetap dapat memperoleh nutrisi dan air sambil menunggu bantuan,\" ujarnya.

Selain itu, Hasan mengingatkan bahaya disinformasi. Pengalaman kerusuhan di beberapa wilayah Inggris akibat penyebaran berita palsu menjadi bukti bahwa literasi digital harus ditingkatkan, termasuk kemampuan memverifikasi konten yang dihasilkan kecerdasan buatan.

Pengalaman Jepang dalam Penanggulangan Bencana

Menurut Muhammad Firdaus, Jepang telah mengembangkan sistem kesiapsiagaan yang matang. Pemerintah daerah rutin membagikan tas darurat berisi air dan makanan, serta mengadakan latihan evakuasi di tempat kerja, sekolah, dan fasilitas publik.

Contohnya, simulasi evakuasi gempa di gedung perkantoran menuntut karyawan turun dari lantai 29 melalui jalur khusus. Jepang juga menghadapi ketegangan geopolitik, termasuk uji coba rudal Korea Utara di perairan sekitarnya, serta memberikan subsidi energi untuk meredam kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pandangan Indonesia dan Peran Muhammadiyah

Andar Nubowo menilai Indonesia harus memperkuat kapasitas negara dalam mengatasi krisis multidimensi. Ia menyoroti risiko krisis sosial‑politik bila respons pemerintah tidak tepat, serta menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan bagi kelompok rentan, dan penguatan demokrasi.

Nilai‑nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta semangat ta’awun dalam Islam dipandang sebagai landasan memperkuat persatuan. Andar juga menekankan peran organisasi keagamaan, khususnya Muhammadiyah, yang memiliki kerangka pemikiran seperti Islam Berkemajuan, Fikih Kebinekaan, Fikih Kebencanaan, dan Fikih Informasi.

\"Dengan peran sosial yang kuat, Muhammadiyah dapat berkontribusi memperkuat solidaritas keislaman, keagamaan, dan kemanusiaan,\" kata Andar.

Penutup: Masyarakat sebagai Respon Pertama

Rahmawati Husein menekankan bahwa krisis yang saling terkait meningkatkan kerentanan kelompok anak, penyandang disabilitas, petani, nelayan, dan masyarakat miskin. Penanganan harus bersifat menyeluruh, menggabungkan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko.

Program MDMC seperti Jamaah Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, Kampus Tanggap Bencana, dan Rumah Sakit Aman Bencana sudah dirancang untuk memperkuat ketangguhan. Rahmawati menegaskan, \"Masyarakat adalah first responder yang pertama berada di lokasi saat bencana terjadi,\" dan mengingatkan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan untuk menghindari kepanikan.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

Muhammadiyah Ajak Warga Indonesia Waspada Krisis Global Tanpa Panik, Perkuat Solidaritas

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman krisis multidimensi yang kini melanda dunia. Ia menekankan pentingnya tetap tenang dan menghindari kepanikan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Krisis Multidimensi yang Mengancam Dunia

Pada sebuah diskusi program Ruang Publik TVMu berjudul Dunia di Ambang Krisis Multidimensi yang disiarkan pada Sabtu, 7 November, Izzul menyoroti sejumlah tantangan berskala internasional, antara lain konflik bersenjata di berbagai wilayah, perubahan iklim, risiko kelangkaan pangan, serta kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ia mengutip dampak fenomena El Nino yang diproyeksikan dapat menurunkan produksi pertanian Indonesia hingga sekitar 16 persen, menegaskan bahwa masalah tersebut tidak hanya dirasakan di Indonesia, melainkan di seluruh planet.

“Situasi ini saya kira tidak hanya dialami Indonesia, tetapi seluruh dunia akan menghadapi problem ini. Problem iklim, peperangan, kekurangan pangan, dan naiknya harga‑harga,”

Kewaspadaan Tanpa Panik

Menanggapi seruan 33 negara yang mengajak warganya menyiapkan kebutuhan darurat, Izzul menegaskan Indonesia juga harus membangun kesadaran kolektif. Ia memperingatkan agar tidak terjebak dalam rasa nyaman karena kondisi tampak normal, namun kewaspadaan tetap diperlukan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan iklim tropis Indonesia yang berbeda dari negara subtropis.

“Yang pertama, kita tetap waspada tetapi jangan panik. Kewaspadaan diperlukan. Jangan sampai kita terlena karena merasa tidak ada masalah. Padahal sebenarnya kondisinya tidak baik‑baik saja,”

Selain itu, Izzul menekankan pentingnya pola hidup hemat, mengurangi kebiasaan konsumsi berlebihan, serta mempersiapkan kebutuhan dasar keluarga untuk menghadapi kemungkinan situasi sulit.

Solidaritas Sosial sebagai Kunci

Ia mengajak mereka yang memiliki kelebihan rezeki untuk membantu sesama yang mengalami kekurangan atau terdampak bencana. Menurutnya, gotong‑royong menjadi modal utama dalam menanggulangi krisis.

“Yang penting juga adalah kita harus bisa membantu satu sama lain, khususnya mereka yang berpunya, mereka yang berlebih bisa membantu saudara‑saudara kita atau masyarakat yang mungkin kekurangan dan mengalami musibah,”

Dalam kerangka aksi kemanusiaan, Izzul menilai bahwa jaringan institusi Muhammadiyah, seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Muhammadiyah Aid, dan Lazismu, memiliki kapasitas dan infrastruktur yang dapat dioptimalkan untuk penyaluran bantuan yang terkoordinasi, adil, dan tepat sasaran.

Ia mengingatkan agar bantuan tidak terpusat pada satu wilayah sehingga menimbulkan ketimpangan, melainkan harus dikelola melalui koordinasi dan pembagian tugas yang jelas.

Menjaga Kepedulian dan Keimanan

Izzul mengingatkan bahwa krisis dapat memicu sikap egois jika setiap orang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kerja sama dan rasa empati harus terus dipupuk.

“Intinya adalah kita harus saling bekerja sama, saling membantu. Dengan cara itulah kita bisa menjaga diri dan keluarga kita. Yang lebih penting lagi, jangan berpikir mementingkan diri sendiri,”

Di samping upaya sosial, ia juga mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui doa, tobat, dan peningkatan ibadah, dengan keyakinan bahwa pertolongan Ilahi adalah sumber kekuatan utama dalam menghadapi segala situasi.

“Pertolongan yang paling utama adalah pertolongan Allah. Kalau Allah menolong kita, insyaallah dalam kondisi apa pun kita akan diberi kemudahan, keselamatan, dan keberkahan,”

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

Kontroversi Usia dan Keluarga Gibran dalam Pencalonan Wakil Presiden: Lebih dari Sekadar Ijazah

Perdebatan seputar ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ternyata menyembunyikan persoalan yang jauh lebih mendalam: bagaimana seorang pemuda berusia di bawah empat puluh tahun dapat menduduki kursi tertinggi kedua di negara ini?

Usia Minimum dan Pengecualian Mahkamah Konstitusi

Pada Oktober 2023, peraturan pemilu menetapkan batas usia minimal empat puluh tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Gibran, yang kala itu menjabat sebagai wali kota Solo, belum memenuhi syarat tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang memegang jabatan hasil pemilihan umum, sehingga Gibran dapat mencalonkan diri.

Keterlibatan Keluarga dan Etika Politik

Keputusan Mahkamah muncul bersamaan dengan kontroversi etika: Ketua Mahkamah pada saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah kemudian menilai Anwar melanggar kode etik dan mencopotnya dari jabatan, meski tidak membatalkan kebijakan usia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang potensi konflik kepentingan di lembaga konstitusional.

Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, tidak dapat dipisahkan dari latar belakang politik ini. Walaupun tidak ada bukti bahwa ia memengaruhi putusan Mahkamah, posisinya sebagai kepala negara sekaligus orang tua kandidat menuntut standar moral yang tinggi untuk menghindari kesan nepotisme.

Wakil Presiden Bukan Jabatan Magang

Jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi percobaan bagi generasi muda. Konstitusi menugaskan peran tersebut sebagai pengganti presiden bila diperlukan, sehingga pengalaman dan rekam jejak yang terbukti di mata publik menjadi hal esensial. Tokoh-tokoh sebelumnya seperti Hatta, Habibie, Boediono, dan Jusuf Kalla menempati kursi itu dengan latar belakang yang diakui secara luas.

Gibran berhak menunjukkan kompetensinya, namun rakyat juga berhak menuntut bukti kemampuan nyata. Jika aturan dapat diubah demi kepentingan politik, fungsi partai sebagai filter kader dan prinsip kesetaraan demokrasi akan tergerus.

Pemilihan umum memang menentukan pemenang, namun kemenangan tidak serta merta menyelesaikan perdebatan mengenai etika, kepatutan, dan kualitas kepemimpinan. Publik mengharapkan pemimpin yang dapat menjelaskan mengapa ia layak dipercaya, bukan sekadar mengandalkan jaringan keluarga atau akses kekuasaan.

Negara kita bukan perusahaan keluarga, dan jabatan wakil presiden tidak dapat diperlakukan sebagai warisan yang dapat diturunkan secara otomatis.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming: Lebih dari Sekadar Sertifikat Pendidikan

Perdebatan seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan fundamental mengenai bagaimana ia dapat menempati kursi Wakil Presiden Indonesia.

Usulan Pengecualian Usia dalam Pemilu 2024

Pada Oktober 2023, peraturan pemilu menetapkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia minimal 40 tahun. Gibran, yang pada saat itu belum mencapai batas usia tersebut, tampak terhalang untuk mencalonkan diri.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mempertahankan batas usia 40 tahun, namun membuka celah pengecualian bagi mereka yang sedang atau pernah menjabat hasil pemilihan umum. Karena Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia dapat memanfaatkan celah ini untuk maju.

Potensi Konflik Kepentingan di Mahkamah Konstitusi

Keputusan tersebut menuai sorotan karena Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Setelah muncul tuduhan pelanggaran etika berat, Majelis Kehormatan MK mencopot Anwar dari jabatannya. Meskipun pencabutan itu tidak membatalkan keputusan mengenai batas usia, hal itu menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi lembaga konstitusional dalam menghadapi konflik kepentingan.

Peran Partai Politik dan Dinamika Keluarga

Seharusnya partai politik berperan dalam proses kaderisasi dan seleksi pemimpin. Namun, dalam kasus ini, tampak bahwa kesepakatan elit politik dan perhitungan kemenangan lebih dominan, sehingga standar kompetensi calon tidak diungkap secara transparan.

Presiden Joko Widodo, yang sekaligus merupakan ayah Gibran, tidak dapat dipisahkan dari narasi ini. Meski tidak ada bukti langsung bahwa ia mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, posisi ganda sebagai kepala negara dan orang tua calon Wakil Presiden menuntut tingkat kewaspadaan etis yang tinggi.

Apakah Ijazah Hanya Sekadar Kertas?

Masalah ijazah tidak sekadar urusan dokumen akademik; ia menjadi simbol kepercayaan publik terhadap tradisi demokrasi. Jika aturan dapat diubah untuk melayani kepentingan politik, fungsi partai sebagai penyeleksi kepemimpinan melemah, dan jaringan keluarga menjadi alat politik, maka prinsip kesetaraan dalam demokrasi berada pada ujung tanduk.

Pemilihan umum memang menghasilkan pemenang, namun kemenangan tidak otomatis menghapus pertanyaan tentang etika, kepatutan, dan kualitas kepemimpinan. Rakyat memerlukan pemimpin yang tidak hanya dapat menjawab mengapa ia layak memegang jabatan, melainkan mampu menunjukkan bukti kompetensi yang nyata.

Republik Indonesia bukanlah perusahaan keluarga, dan jabatan Wakil Presiden bukan warisan yang dapat diserahkan begitu saja kepada siapa pun yang memiliki akses ke kekuasaan.

Kesimpulannya, kontroversi ijazah Gibran mencerminkan tantangan lebih luas dalam menjaga integritas proses demokratis serta memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan negara.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ijazah Wakil Presiden Gibran

Sejumlah 120 legislator dari delapan fraksi di DPR menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kontroversi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penyerahan usulan terjadi satu hari setelah Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Komposisi Pengusul dan Proses Awal

Pengusul melebihi ambang batas minimal 25 anggota, dengan rincian: PKS 28 orang, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1. Usulan diterima oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (NasDem) bersama Cucun Ahmad Syamsurizal (PKB) dalam rapat Komisi VIII yang juga dihadiri perwakilan seluruh fraksi, termasuk Benny K. Harman (Demokrat), Ahmad Doli Kurnia (Golkar), dan Mardani Ali Sera (PKS).

Menurut Muhammad Khozin, wakil PKB, HMP diajukan karena dugaan perbuatan tercela atau ketidaklayakan Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden.

Dasar Hukum dan Jalur Legislasi

Saan Mustopa menjelaskan bahwa hak tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang‑Undang Mahkamah Konstitusi (MD3), yang mencakup dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Usulan akan dibawa ke Badan Musyawarah (BM) untuk dibacakan pada sidang paripurna terdekat. Sidang paripurna memerlukan kehadiran minimal dua pertiga anggota DPR untuk dapat mengadopsi sikap resmi. Jika disetujui, keputusan akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya dapat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang istimewa.

Harapan untuk Proses Cepat

Mardani Ali Sera (PKS), yang sejak awal menggalang tanda tangan, berharap sidang paripurna dapat membaca usulan pada hari berikutnya. Namun pimpinan DPR belum mengumumkan jadwal pasti.

Putusan Yudisial yang Memicu Usulan

• 6 Oktober 2026 – Mahkamah Konstitusi: Menolak gugatan Denny Indrayana dan 11 penggugat lain karena tidak memiliki kedudukan hukum, sekaligus menyatakan tidak menemukan ijazah luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Hakim Asrul Sani menegaskan bahwa dokumen yang ada hanyalah certificate of attendance, bukan bukti kelulusan.
• 30 Oktober 2026 – Mahkamah Agung: Membatalkan Surat Keterangan Kemendikbud yang dipakai untuk penyetaraan pendidikan Gibran (Putusan No. 742 K/TUN/2026). Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai keputusan tersebut tidak serta merta menggugurkan jabatan Wakil Presiden.
• Setelahnya – Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra: Menyatakan putusan MA bersifat final, sehingga upaya menguji keabsahan ijazah Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi relevan.

Gibran, Prabowo, dan Klaim yang Berbeda

Gibran bertemu Presiden Prabowo pada 10 November 2026, menghabiskan sekitar 2,5 jam. Menurut Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri Gibran, melainkan memberi kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.

Beberapa jam kemudian, Gibran menyatakan bahwa ia akan melanjutkan perjuangan di PTUN dengan melampirkan dokumen dari tingkat SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan PK di Mahkamah Agung. Kepala BAKOM Syahganda Nainggolan menolak klaim bahwa Presiden pernah menyarankan Gibran “berjuang di pengadilan”.

Pengunduran Diri Tidak Menghentikan Proses HMP

Politisi menegaskan bahwa niat mundur Gibran tidak otomatis menghentikan prosedur HMP. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia dan anggota PKB Indrajaya menyatakan proses tetap berjalan selagi pengunduran diri belum resmi.

Saan Mustopa menambahkan bahwa HMP dapat dilaksanakan paralel dengan upaya hukum Gibran di PTUN.

Prospek ke Depan

Masih belum jelas kapan sidang paripurna akan membacakan usulan, apakah mayoritas DPR akan menyetujuinya, dan bagaimana lembaga-lembaga terkait akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Penggugat Subhan mengancam akan mengajukan gugatan terhadap Presiden Prabowo bila tidak segera ada wakil presiden baru.

Proses politik ini mencerminkan dinamika institusional antara legislatif, eksekutif, dan lembaga yudisial dalam menanggapi isu legitimasi jabatan tertinggi.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co