Pelajar Prancis kembali blokade sekolah, menteri ajak dialog

Istanbul (ANTARA) - Para siswa SMA dan mahasiswa di Prancis kembali menggelar aksi protes, Kamis (8/10), saat Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray mengumumkan 3.000 guru pengganti akan ditempatkan di sekolah-sekolah mulai Jumat.

Geffray menyebutkan 114 sekolah menengah atas berada dalam situasi "merah" akibat kekurangan guru yang parah, sementara 400 sekolah lainnya dikategorikan "oranye" dan menghadapi tekanan kekurangan tenaga pengajar.

Geffray mengatakan kepada stasiun televisi TF1 bahwa 3.000 guru akan ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut dalam beberapa jam ke depan.

"Saya akan memberi wewenang kepada pihak distrik sekolah untuk merekrut lebih banyak tenaga pengajar daripada yang saat ini diizinkan," katanya.

Pemerintah juga telah menerima 66.000 masukan melalui platform yang diluncurkan untuk mengumpulkan tuntutan para siswa SMA, kata Geffray. Angka itu naik dari 40.000 masukan yang masuk pada Kamis pagi.

Tuntutan para siswa tersebut mencakup penambahan 250.000 kuota penerimaan di perguruan tinggi serta menghentikan seleksi penerima melalui platform Parcoursup.

Lebih dari 130.000 demonstran ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang digelar Kamis lalu di seluruh negeri, menurut serikat pekerja CGT.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebutkan angka tersebut mencapai 71.500 orang, termasuk 24.500 orang di antaranya di Paris.

Kementerian tersebut menyatakan 504 orang ditangkap pada Kamis dan melaporkan adanya peningkatan kekerasan di area perkotaan.

Disebutkan pula, hampir 50 anggota polisi dan gendarmerie (angkatan bersenjata Prancis) juga terluka, menurut kementerian tersebut.

Sementara itu, menurut kantor kejaksaan Prancis, tiga anak di bawah umur kini menjadi sasaran penyelidikan resmi setelah insiden penyerangan terhadap seorang petugas polisi di Belfort selama aksi protes tersebut.

Serikat mahasiswa dan serikat pekerja pendidikan menyerukan aksi unjuk rasa dan pemogokan baru pada Selasa mendatang (13/10).

Anadolu

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com

SIM Keliling tersedia di lima lokasi Jakarta pada Jumat

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan surat izin mengemudi (SIM Keliling) di lima lokasi di Jakarta, untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu, Jumat.

Melalui akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan tersebut berada di:

Jakarta Timur: Lobi depan Mal Grand Cakung

Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata​​​​​​​

Jakarta Barat: Lobi selatan Mal Ciputra​​​​​​​​​​​​​​

Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Gerai SIM itu dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Untuk dapat mengakses dan terlayani dalam fasilitas SIM Keliling ini, masyarakat harus mempersiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan biaya administrasi sebelum mendatangi lokasi perpanjangan dokumen SIM.

Adapun persyaratan tersebut yakni, fotokopi KTP yang masih berlaku, kemudian fotokopi SIM lama dan SIM aslinya, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi.

Layanan mobil SIM Keliling ini hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku saja untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C.

Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian.

Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

Jenis SIM B tidak bisa dilakukan perpanjangan masa berlaku pada layanan SIM Keliling, tapi harus diperpanjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan peruntukan dokumen.

Dokumen SIM B itu sendiri diperuntukkan bagi kendaraan yang memiliki berat lebih dari 3,5 ton.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com

Wisata Alam yang Menjadi Motor Penggerak Ekonomi Pacitan

Perahu wisata meluncur perlahan menembus permukaan Sungai Maron yang tenang, meninggalkan jejak riak halus pada air berwarna hijau kebiruan yang memantulkan sinar matahari di sela-sela dedaunan lebat sepanjang tepiannya.

Dari dek perahu, deretan kelapa tampak berjejer rapat mengikuti alur aliran, sementara tebing karst muncul di beberapa sisi, menciptakan lorong alami yang menambah kesan menjauh dari kebisingan kota.

Suara mesin mengiris keheningan, diikuti oleh salam warga setempat dan percakapan wisatawan yang menikmati perjalanan sepanjang kira-kira empat kilometer, sebelum kembali larut dalam gemericik air yang mengalir selaras dengan kecepatan perahu.

Keindahan tersebut menjadikan Sungai Maron di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sering disebut sebagai "Amazon Indonesia", meski di balik panorama menawan tersembunyi kehidupan masyarakat yang telah lama beradaptasi dengan aliran sungainya.

Bagi para pelancong, kejernihan air, teduhnya pepohonan, serta lanskap karst menjadi magnet utama. Sementara bagi penduduk Dusun Maron, wilayah itu perlahan bertransformasi menjadi ruang ekonomi yang membuka peluang pendapatan dari sumber daya yang ada.

Melalui aktivitas perahu dan paket wisata, warga menemukan cara mengembangkan potensi sungai tanpa mengorbankan daya tarik alam yang menjadi alasan kunjungan.

Sumber Penghidupan Baru

Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam; masyarakat secara bertahap mempelajari cara mengelola potensi pariwisata yang sebelumnya belum menghasilkan nilai ekonomi signifikan.

Berbagai warga kini berperan sebagai pengemudi perahu, pengelola paket wisata, pelaku usaha mikro, petani, anggota kelompok perempuan, hingga aktivis lingkungan, sehingga manfaat ekonomi Sungai Maron dapat dirasakan oleh lebih banyak keluarga.

Upaya kolektif ini menunjukkan bahwa konservasi alam dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan, menjadikan Sungai Maron contoh sukses pengembangan wisata berkelanjutan di tingkat daerah.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com

Apple minta pengembang siapkan aplikasi kompatibel dengan iPhone Duo

Jakarta (ANTARA) - Apple mulai membuka kesempatan bagi pengembang untuk menyiapkan aplikasi yang telah dioptimalkan untuk iPhone Duo ke App Store menjelang peluncuran ponsel lipat tersebut pada pertengahan Oktober.

Dilansir dari laporan GSM Arena pada Rabu (7/10) waktu setempat, iPhone Duo akan sudah bisa dipesan (pre-order) pada 16 Oktober, sementara pengiriman kepada konsumen dijadwalkan mulai 23 Oktober.

Pengembang kini dapat mengirimkan aplikasi dan gim yang kompatibel dengan iPhone Duo melalui App Store Connect.

Apple juga telah menerbitkan sejumlah panduan dan rekomendasi untuk membantu pengembang menyesuaikan aplikasi mereka dengan perangkat baru tersebut.

Aplikasi yang dikembangkan atau dikompilasi ulang menggunakan Xcode 27.1 akan mendapatkan tanda khusus di App Store yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut telah dioptimalkan untuk iPhone Duo.

Selain itu, Apple memperkenalkan aturan baru yang mewajibkan setiap aplikasi menyertakan tangkapan layar tampilan aplikasi pada iPhone Duo mulai April 2027.

Untuk membantu pengembang, Apple juga menyediakan berbagai sumber daya pendukung serta menggelar lokakarya iPhone Duo secara langsung.

Pengembang dapat mengikuti lokakarya tersebut untuk mendapatkan panduan dalam menyiapkan aplikasi mereka untuk perangkat baru.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com

193 Seniman dari 24 Negara Meriahkan Pesta Boneka #10 di Yogyakarta

Acara Pesta Boneka edisi kesepuluh digelar pada Kamis, 8 Oktober 2026, di Kampoeng Media Resort, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Festival yang diprakarsai oleh Papermoon Puppet Theater ini menampilkan tema "Holding Hands" dan mempertemukan 33 kelompok teater boneka serta 193 seniman dari 24 negara.

Penampilan Internasional yang Memukau

Salah satu sorotan utama datang dari Australia, di mana seniman Justin Talplacido Shoulder mempersembahkan pertunjukan yang memadukan teknik tradisional dengan inovasi kontemporer. Penampilannya menambah warna multikultural pada rangkaian acara yang telah menampilkan karya-karya beragam dari Asia, Eropa, dan Amerika.

Selama tiga hari festival, penonton dapat menyaksikan ragam pertunjukan yang mengeksplorasi narasi tentang persaudaraan, kerjasama, dan kebersamaan—selaras dengan judul tematik "Holding Hands". Selain pertunjukan panggung, terdapat lokakarya, diskusi panel, dan pameran boneka yang melibatkan publik secara interaktif.

Papermoon Puppet Theater menyatakan bahwa tujuan utama festival ini adalah memperkuat jaringan seniman internasional serta mempromosikan seni pertunjukan tradisional Indonesia ke panggung global. Dengan partisipasi lebih dari dua ratus seniman, Pesta Boneka #10 berhasil menjadi ajang pertukaran budaya yang signifikan.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com

Ketua DPD RI sebut RUU Kadin Indonesia akan segera diselesaikan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan segera diselesaikan.

"Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, saya juga sudah menerima surat tembusan dari Ketua DPR RI terkait dengan RUU Kadin, dan informasi dari dalam, sepertinya dalam waktu sesingkat-singkatnya akan dibereskan," ujar Sultan Bachtiar Najamudin di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, RUU Kadin tersebut merupakan warisan atau legacy bagi generasi masa depan Kadin Indonesia.

"Semangat tersebut sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI untuk memastikan kepentingan daerah mendapatkan tempat yang kuat dalam setiap agenda pembangunan nasional. Saya dan tentu kita semua percaya, tantangan Indonesia ke depan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Itu pasti," katanya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa dunia usaha juga tidak dapat berjalan sendiri, membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antarnegara bahkan, dunia usaha, daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.

Indonesia tidak kekurangan potensi, lanjutnya, yang diperlukan adalah keberanian menghubungkan potensi itu menjadi kekuatan.

Menghubungkan desa dengan pasar, daerah dengan investasi, talenta dengan industri, dan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

"Kadin harus terus menjadi salah satu lokomotif pembangunan Indonesia. Di tengah perubahan iklim dan tekanan global, kita juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan," ujar Sultan Bachtiar Najamudin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa RUU Kadin dapat membawa dampak dan manfaat yang lebih besar bagi dunia usaha, terutama para pelaku UMKM.

"Salah satu yang kita utamakan adalah bagaimana rancangan undang-undang ini justru bisa membawa dampak dan manfaat yang lebih besar lagi buat dunia usaha. Karena bagaimanapun juga, saya selalu menyampaikan, Kadin sudah cukup baik 58 tahun ini, tapi kita tahu bahwa 97 persen dari saudara-saudara kita itu ada di UMKM. Nah, apa yang kita bisa lakukan buat mereka, itu adalah sesuatu yang tentu akan membuat Kadin lebih bermakna lagi," kata Anindya.

Undang Kadin Nomor 1 Tahun 1987 yang berlaku saat ini telah menjadi landasan organisasi selama puluhan tahun.

Namun, perkembangan ekonomi global, perubahan geopolitik, hingga transformasi digital menuntut adanya penyesuaian agar dunia usaha mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Menurut dia, kehadiran Kadin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bertujuan menyampaikan berbagai aspirasi pelaku usaha dari seluruh Indonesia agar dunia usaha dapat terus tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Anindya menjelaskan Kadin sebagai rumah besar dunia usaha yang menaungi berbagai asosiasi, himpunan, serta Kadin provinsi terus berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com

Kriminal kemarin, pemuda setubuhi anak hingga pemusnahan obat ilegal

Jakarta (ANTARA) - Peristiwa kriminal terjadi di wilayah DKI Jakarta pada Kamis (8/10) mulai dari Polisi tangkap pemuda yang setubuhi anak bawah umur di Penjaringan hingga musnahkan obat keras ilegal senilai Rp15 miliar.

Selain itu, terdapat beberapa berita kriminal lainnya sebagai berikut:

1. Polisi tangkap pemuda yang setubuhi anak bawah umur di Penjaringan

Polsek Metro Penjaringan menangkap seorang pemuda berinisial S (20) yang diduga menyetubuhi anak perempuan di bawah umur di kawasan Jalan Teluk Intan, RT 07/RW 16, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan pada Rabu (7/10) malam.

Berita selengkapnya di sini

2. Polisi tangkap terduga pelaku begal motor di Tanjung Priok

Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok menangkap pria berinisial AER (24) yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal sepeda motor di Jalan Samudra, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tidak lama setelah kejahatan itu berlangsung pada Kamis dini hari.

Berita selengkapnya di sini

3. Polres Jakpus beri pendampingan siswa yang diduga jadi korban kekerasan

Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO) Polres Metro Jakarta Pusat memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis kepada siswa yang diduga menjadi korban kekerasan dan pelecehan oleh oknum guru di SMKN 27 Jakarta.

Berita selengkapnya di sini

4. Warga Jaksel lapor polisi setelah dianiaya karena tegur suara petasan

Seorang warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Amanda Andono, melaporkan penanggung jawab sebuah acara ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengeroyokan dan perbuatan tidak menyenangkan yang menimpa dirinya serta anak di bawah umur.

Berita selengkapnya di sini

5. Polrestro Jakut musnahkan obat keras ilegal senilai Rp15 miliar

Polres Metro Jakarta Utara memusnahkan obat keras ilegal dan berbahaya senilai Rp15 miliar dari penangkapan seorang tersangka berinisial ZA di sebuah rumah kawasan Sunter Karya, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok.

Berita selengkapnya di sini

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com

RS Kapal Nusa Waluya II Perluas Layanan JKN untuk Masyarakat Kepulauan Maluku Tenggara

Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya II yang berlabuh di Pelabuhan Kota Elat, Maluku Tenggara, kini menjadi salah satu opsi utama bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.

Mobilitas sebagai Solusi Akses

Prihati Pujowaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menekankan bahwa kondisi geografis kepulauan menuntut pendekatan layanan yang fleksibel. Ia menjelaskan bahwa layanan kesehatan bergerak dapat menutup kesenjangan akses, selama tetap memenuhi standar medis dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi peserta.

Skema DBTFMS Menjamin Pelayanan

Dalam kerangka JKN, peserta yang tidak dapat memperoleh layanan di fasilitas yang memenuhi syarat dapat dilayani melalui skema Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Penetapan skema ini memperhitungkan faktor geografis, infrastruktur, serta ketersediaan tenaga medis.

BPJS Kesehatan kemudian memberikan kompensasi melalui kerja sama dengan pihak lain, termasuk penyedia layanan bergerak seperti rumah sakit kapal, untuk memastikan kelangsungan perawatan.

Peran doctorSHARE dan Kapal Nusa Waluya II

DoctorSHARE, yayasan yang mengelola Nusa Waluya II, menambahkan bahwa rumah sakit kapal beroperasi dengan model mobilitas: berpindah dari satu pulau ke pulau lain sesuai jadwal pelayanan. Selama berada di suatu daerah, kapal menyediakan poliklinik, rawat inap, unit gawat darurat, serta prosedur medis tertentu.

Tasia Risma Lidya Simaremare, Direktur RS Kapal Nusa Waluya II, menyatakan bahwa pendekatan ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan datang ke fasilitas kesehatan. “Kami mendatangi mereka, bukan menunggu mereka datang,” ujarnya.

Data Kunjungan dan Kolaborasi

Sejak 8 September 2026, kapal tersebut telah melayani sekitar 3.300 kunjungan warga di Pulau Kei Besar. Keberhasilan ini dicapai berkat sinergi antara BPJS, doctorSHARE, dan pihak-pihak lokal lainnya, yang bersama-sama menyiapkan sumber daya serta memastikan kualitas layanan.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Muttaqien, menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi wilayah DBTFMS, termasuk pembahasan mekanisme pembiayaan yang lebih tepat.

Harapan Kedepan

Semua pihak berharap mekanisme pendanaan dapat disepakati sehingga rumah sakit kapal terus beroperasi dan memperluas jangkauan layanan, menjadikan JKN terasa manfaatnya di setiap pelosok negeri.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com

BRIN Ungkap Kriteria Adat Sumbawa, Bupati Tekankan Kebijakan Berbasis Ilmiah

Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menegaskan bahwa temuan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang status masyarakat adat harus menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan daerah, khususnya menyikapi klaim komunitas Cek Bocek Selesek Reen Suri (CBSR).

Penelitian Multidisipliner Menilai Kelayakan Hukum Adat

Menurut ringkasan eksekutif, tim BRIN menyimpulkan bahwa CBSR belum memenuhi persyaratan yuridis sebagai masyarakat hukum adat yang diatur dalam regulasi yang dijadikan acuan. Kajian tersebut menggabungkan pendekatan sejarah, antropologi, arkeologi, linguistik, pemetaan geografis, dan analisis hukum.

Peneliti menelaah klaim identitas CBSR, termasuk tuntutan wilayah seluas 28.975 hektar, permintaan kompensasi lebih dari Rp7 triliun, serta narasi historis terkait kedatuan Awan Mas Kuning. Isu ini muncul bersamaan dengan rencana pemanfaatan lahan dan aktivitas pertambangan di area Blok Elang.

Temuan Kunci dan Rekomendasi Kebijakan

Tim riset menyatakan bahwa bukti yang ada belum cukup untuk membuktikan kesinambungan historis dan unsur-unsur yang diperlukan bagi pengakuan hukum adat. Oleh karena itu, mereka menyarankan peninjauan kembali Peraturan Desa No. 1 Tahun 2020, yang dianggap melampaui wewenang administratif desa dan tidak memenuhi prosedur verifikasi resmi.

Laporan akhir diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, dengan harapan temuan tersebut dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa antara CBSR dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara serta mencegah konflik sosial berkepanjangan.

Implikasi bagi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Meski tidak diakui sebagai masyarakat hukum adat secara formal, CBSR tetap diakui sebagai komunitas sosial‑politikal yang memiliki hak konstitusional sebagai warga negara. Peneliti menyoroti sejarah marginalisasi, tekanan industri pertambangan, dan ketimpangan kekuasaan lokal sebagai faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penanganan isu.

Bupati Jarot menekankan bahwa pembangunan di Sumbawa—mulai dari industri peternakan unggas terpadu, produksi garam, kawasan Samota, hingga proyek pertambangan berskala besar—harus menghasilkan manfaat langsung bagi penduduk, seperti penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan peluang ekonomi.

Ia menolak pola berpikir yang memisahkan antara adat, hukum adat, dan investasi. “Kita perlu kolaborasi, pengawasan, dan perlindungan simultan bagi investasi dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Harapan pemerintah daerah adalah agar hasil studi tidak sekadar menjadi dokumen arsip, melainkan menjadi acuan kebijakan yang berlandaskan bukti ilmiah, memperhatikan kesejahteraan warga, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan berkelanjutan, bupati juga mengaitkan temuan tersebut dengan program “Sumbawa Hijau Lestari,” yang mencakup penghijauan kawasan kritis, perlindungan hutan, rehabilitasi wilayah rawan kerusakan, serta upaya pengurangan emisi karbon.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com