25 Tahun 9/11: Mengukur Harga Perang dan Batas Kewenangan Keamanan

Pagi 11 September 2001 di New York dimulai seperti hari-hari biasa—orang‑orang berangkat kerja, melanjutkan rutinitas, atau mengantar anak ke sekolah. Namun pada pukul 08.46, pesawat American Airlines 11 menabrak Menara Utara World Trade Center, diikuti oleh United Airlines 175 yang menghantam Menara Selatan pada pukul 09.03. Dua penerbangan lainnya menabrak Pentagon dan jatuh di Pennsylvania setelah penumpang berusaha melawan pembajak. Dalam hitungan jam, dunia berubah selamanya.

Dari Memburu Al‑Qaeda hingga Konflik Global

Serangan yang menewaskan 2.977 jiwa—dari 90 negara, termasuk 2.753 di New York, 184 di Pentagon, dan 40 penumpang Flight 93—memaksa Amerika Serikat mengejar jaringan al‑Qaeda yang bernaung di Afghanistan. Operasi militer dimulai pada Oktober 2001, melahirkan apa yang disebut Global War on Terror. Setelah hampir dua dekade, pasukan AS mundur dari Afghanistan pada Agustus 2021. Dua tahun kemudian, pada Maret 2003, Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan invasi ke Irak dengan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal (WMD) dan kaitan dengan terorisme. Penyelidikan selanjutnya tidak menemukan bukti WMD atau kolaborasi operasional antara Irak dan al‑Qaeda, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sebuah negara dapat mengandalkan ancaman yang belum terbukti untuk membenarkan perang.

Biaya Manusia dan Ekonomi yang Jarang Dinyatakan

Penelitian Costs of War Project dari Brown University memperkirakan lebih dari 940.000 orang tewas secara langsung dalam konflik di Irak, Afghanistan, Pakistan, Suriah, dan Yaman antara 2001‑2023, dengan lebih dari 432.000 di antaranya merupakan warga sipil. Selain itu, 3,6‑3,8 juta kematian tidak langsung—akibat kerusakan layanan kesehatan, kelaparan, sanitasi buruk, dan kehancuran ekonomi—meningkatkan total korban menjadi 4,5‑4,7 juta jiwa. Lebih dari 38 juta orang menjadi pengungsi internal atau lintas batas. Dari sisi finansial, Amerika Serikat mengalokasikan hampir US$8 triliun untuk perang‑perang pasca‑9/11, termasuk US$5,8 triliun untuk operasi militer dan US$2,2 triliun untuk kewajiban jangka panjang terhadap veteran.

Ketakutan yang Mengubah Kebijakan Dalam Negeri

Kurang dari dua bulan setelah serangan, Presiden George W. Bush menandatangani USA PATRIOT Act yang memperluas wewenang pengawasan pemerintah. Tahun berikutnya, program National Security Entry‑Exit Registration System (NSEERS) mewajibkan warga laki‑laki berusia 16‑tahun ke atas dari 25 negara, termasuk Indonesia, untuk mendaftar, memberikan sidik jari, dan foto. Program tersebut dihentikan pada 2011 dan dihapus pada 2016, namun mengilustrasikan bagaimana rasa takut dapat meluas menjadi kebijakan yang menargetkan kelompok luas yang tidak terlibat.

Perubahan Wajah Ancaman dalam 25 Tahun

Survei Reuters‑Ipsos pada Agustus 2026 menunjukkan 33 % responden menganggap terorisme domestik sebagai ancaman terbesar, dibanding 20 % yang menilai terorisme asing. Kekerasan acak seperti penembakan massal dipandang sebagai ancaman utama oleh 42 % responden. Sebanyak 61 % menilai ekstremis dalam negeri lebih mengkhawatirkan daripada aktor luar negeri (34 %). Mayoritas, 65 %, menolak pengawasan tanpa surat perintah, dan hampir separuh menolak keterlibatan militer AS di Afghanistan serta Irak. Data ini menegaskan bahwa persepsi ancaman telah beralih dari luar negeri ke bahaya yang muncul di dalam negeri.

Menghormati Korban, Menjaga Batas Kekuasaan

Seperempat abad setelah debu menutupi jalanan Manhattan, generasi yang lahir setelah 2001 kini menyaksikan 9/11 sebagai catatan sejarah, bukan pengalaman pribadi. Pelajaran yang harus dipertahankan meliputi: mengutuk terorisme yang menewaskan hampir 3.000 orang, sekaligus meninjau kebijakan respons yang menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi jutaan nyawa dan sumber daya. Negara tetap memiliki tugas melindungi warganya, tetapi kekuasaan yang diambil atas nama keamanan harus selalu berada di bawah pengawasan publik dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Mahasiswa Umsida Mulai Asistensi Mengajar Empat Bulan di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo

Program Asistensi Mengajar yang melibatkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo resmi dimulai pada Kamis, 10 September 2026, pukul 09.40 WIB di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo (SD Muhida).

Tujuan dan Mekanisme Program

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk merasakan secara langsung dinamika kelas dan proses belajar mengajar selama empat bulan, dengan bimbingan guru pamong serta dosen pembimbing lapangan dari universitas.

Peserta dan Pelaksanaan Awal

Wakil Kepala Sekolah SD Muhida, Mufida Sufianti, S.Pd.SD., M.Pd., membuka sesi perkenalan, mengundang para mahasiswa untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan impresi pertama mereka terhadap lingkungan sekolah. Di antara tujuh mahasiswa yang hadir adalah Rafly Isya Ardiansyah, Fashihur Romza, Nova Monica, Chalimatus Hawa Azzahro, Nurul Maulidiyah, Riza Nabila Azzahra, dan Yuanicha Fatma Apriliyanti.

Observasi Awal Mahasiswa

Perwakilan kelompok, Chalimatus Hawa Azzahro, mengapresiasi penggunaan kartu pintar (smart card) dalam kegiatan belajar di SD Muhida. Ia juga menggambarkan suasana perpustakaan yang sempat ramai karena siswa berebut buku, namun kembali tertib setelah arahan guru.

“Anak‑anak SD Muhida tampak lebih kondusif dibandingkan tempat praktik kami sebelumnya,” ujar Hawa.

Beberapa mahasiswa menyebutkan faktor kedekatan geografis sebagai alasan memilih SD Muhida, sementara Rafly Isya Ardiansyah terinspirasi dari cerita seorang teman yang awalnya direncanakan ikut program.

Empat Bulan Bersama Guru Pamong

Kepala Sekolah, Moch. Saifullah Rochim, S.E., M.Pd., menekankan pentingnya sikap terbuka mahasiswa selama proses asistensi. Ia mengajak peserta untuk melaporkan temuan, baik kekurangan maupun kelebihan, sehingga sekolah dapat memperbaiki mutu pendidikan.

Guru pamong yang ditugaskan meliputi:

• Henny Ratmawati – kelas 1
• Nurul Huda dan Lies Amalia Rosyidah – kelas 2
• Nasyiatul Mufarohah – kelas 3
• Ita Sofihana dan Mukmin Mukhlis – kelas 4
• Abdullah Makhrus – kelas 5

Selama dua bulan pertama, mahasiswa akan mengamati proses belajar mengajar bersama guru pamong. Selanjutnya mereka akan turut mengajar serta mengembangkan media pembelajaran digital yang akan dipakai di kelas.

Dosen pembimbing lapangan, Vanda Rezania, M.Pd., memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga mengakui pencapaian akademik mahasiswa melalui konversi SKS.

Dengan demikian, program Asistensi Mengajar diharapkan memperkaya kompetensi calon guru, menyiapkan mereka menghadapi tantangan dunia pendidikan setelah kelulusan.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Alat Efektif Pantau Keberlanjutan UMKM di Sidoarjo

Kotak infak yang ditempatkan di warung atau tempat usaha UMKM binaan Lazismu Sidoarjo kini berfungsi ganda: menjadi sarana monitoring perkembangan usaha sekaligus mendorong mustahik menjadi muzaki.

Tim Lazismu melakukan kunjungan setiap dua bulan, tidak hanya mengumpulkan infak dari kotak, tetapi juga menilai kondisi usaha penerima manfaat. Pendekatan sederhana ini memberi gambaran nyata tentang kelangsungan program pemberdayaan.

Monitoring lewat Kotak Infak

Program pemberdayaan UMKM Lazismu Sidoarjo diluncurkan setelah pandemi Covid-19 melanda ekonomi lokal, menyebabkan banyak usaha kecil tutup. Bersama Lazismu Pusat dan dukungan CSR Bank Mega Syariah, Lazismu Sidoarjo menyalurkan modal, peralatan, serta bantuan khusus untuk warung dan UMKM penyandang disabilitas.

Setelah bantuan diberikan, tim tidak meninggalkan penerima manfaat. Setiap dua bulan, petugas datang mengambil infak dan sekaligus memeriksa operasional usaha, menanyakan perkembangan penjualan, kendala, serta peluang baru.

Dengan cara ini, kotak infak menjadi titik temu antara donasi dan evaluasi, sekaligus menumbuhkan kebiasaan berbagi di kalangan penerima manfaat.

Kasus Bu Jujuk: Konveksi Bertahan Tiga Tahun

Salah satu contoh keberhasilan adalah Bu Zuariyah, yang lebih akrab disapa Bu Jujuk. Seorang single parent berusia 19 tahun, ia mengelola usaha konveksi sejak pandemi. Mengandalkan jaringan dalam organisasi sosial serta media sosial, Bu Jujuk berhasil menarik pesanan busana Muslim, seragam pengajian, dan pakaian acara.

Selama tiga tahun program, usahanya tetap berjalan dan ia mampu menyisihkan rata-rata Rp163.000 per bulan ke dalam kotak infak. Angka ini menjadi indikator perubahan: dari penerima bantuan menjadi penyumbang.

Peran Kotak Infak dalam Evaluasi Program

Data infak dan observasi lapangan memberikan gambaran lengkap tentang keberlanjutan usaha. Tim dapat mengidentifikasi UMKM yang masih membutuhkan dukungan tambahan, sekaligus menyoroti kisah sukses yang menginspirasi.

Hasil monitoring menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program, memastikan bantuan tidak berhenti pada pemberian modal semata, melainkan berlanjut hingga usaha mencapai kemandirian ekonomi.

Kesimpulan: Lebih dari Sekadar Donasi

Kotak infak Lazismu bertransformasi menjadi instrumen penting dalam proses monitoring dan evaluasi pemberdayaan UMKM. Melalui kunjungan rutin, Lazismu tidak hanya mengumpulkan infak, tetapi juga menilai dinamika usaha, membantu penerima manfaat mengatasi tantangan, dan mendorong mereka berkontribusi kembali kepada masyarakat.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Muslim di Universitas Muhammadiyah: Fenomena Krismuha Tak Lagi Pinggiran

Keberadaan mahasiswa beragama selain Islam di kampus-kampus Muhammadiyah tidak lagi menjadi kasus langka, bahkan di wilayah yang dianggap pusat gerakan tersebut.

Di beberapa perguruan tinggi yang berada di daerah dengan populasi Muslim minoritas—seperti Universitas Muhammadiyah Papua, Universitas Muhammadiyah Sorong, Maumere, dan Kupang—mahasiswa non-Muslim memang sudah menjadi bagian rutin karena institusi tersebut menjadi pilihan utama dibandingkan tidak melanjutkan pendidikan.

Namun, hal yang sama juga terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pada tahun akademik 2026/2027 tercatat ada 56 mahasiswa baru yang beragama Katolik, Kristen, Buddha, maupun Hindu, sementara lebih dari 75 % pendatang baru tidak berasal dari keluarga Muhammadiyah.

"Kami tidak memaksa mereka untuk berpindah agama, tetapi kami berharap mereka dapat memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin," ujar Rektor UMY, Nurmandi, dalam acara MATAR 2026.

Universitas Aisyiyah (UNISA) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD)—juga menarik minat mahasiswa non-Muslim. UNISA mencatat 78 mahasiswa baru beragama Hindu, Katolik, dan Kristen untuk tahun akademik yang sama, sedangkan UAD menerima 35 mahasiswa dengan latar belakang serupa dan masih membuka pendaftaran.

angka tersebut menegaskan bahwa kenyamanan belajar di lingkungan Muhammadiyah terbuka untuk semua, tanpa memandang latar belakang agama, sehingga fenomena Krismuha tidak lagi terbatas pada pinggiran.

Mayoritas Mahasiswa PTMA Bukan Dari Keluarga Muhammadiyah

Persyarikatan Muhammadiyah mengelola 165 perguruan tinggi di Indonesia serta satu di Malaysia (Universitas Muhammadiyah Malaysia). Semua institusi tersebut menerapkan prinsip inklusif, melayani tidak hanya umat Islam atau anggota Muhammadiyah, melainkan seluruh generasi bangsa.

Inklusi ini membuka peluang yang setara bagi setiap pemuda untuk menempuh pendidikan tinggi, dengan sambutan hangat di setiap kampus.

Contoh nyata terlihat ketika Ismail Fahmi, Wakil Sekretaris Majelis Pustaka Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyapa mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Ia menanyakan latar belakang keluarga para peserta, dan hasilnya menunjukkan proporsi mahasiswa dari keluarga Muhammadiyah jauh lebih kecil dibandingkan dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut perkiraan Fahmi, sekitar 60 % mahasiswa baru di UMS berasal dari keluarga NU, sementara di UMM angka tersebut dapat mencapai 90 %.

Fenomena ini mencerminkan perubahan dinamika demografis di pendidikan tinggi Muhammadiyah, di mana keterbukaan menjadi nilai utama.

Keberagaman agama di antara mahasiswa Muhammadiyah bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata komitmen institusi untuk menjadi tempat belajar yang inklusif, sekaligus memperkuat posisi mereka di tengah persaingan pendidikan nasional.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

Produk Hukum yang Dirumuskan Tarjih Muhammadiyah Tidak Asal Memudahkan | Muhammadiyah

Produk hukum yang dihasilkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memang banyak mengarahkan supaya memudahkan umat Islam dalam beragama, akan tetapi tidak asal memudahkan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Bidang Kajian Al-Qur’an dan Hadis, Aly Aulia dalam Pengajian Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan pada Rabu malam (9/9) di Pusat Tarjih, Yogyakarta.

Aly menjelaskan, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam merumuskan sebuah produk hukum tidak asal, atau hanya meringkas ajaran Islam saja. Sebab dalam perumusan sebuah hukum harus melalui proses istinbath dengan metodologi yang kuat.

“Maka kita di tradisi di Muhammadiyah atau mungkin di Majelis Tarjih dengan musyawarah, kemudian dimusyawarahkan, dibuat argumentasinya, ditimbang atau dalam definisi kita tarjih,” ungkapnya.

Melalui proses istinbath dan metodologi yang kuat, serta senantiasa mengedepankan kehati-hatian itu diharapkan produk hukum yang dihasilkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, sebagai produk hukum atau fikih, maka sifatnya adalah dinamis dan senantiasa responsif. Selain itu, sebagai wawasan maka tidak bisa diklaim menjadi ‘si paling benar’.

“Karena saat ini banyak sekali hal-hal yang secara khusus belum ada pada masa dahulu, atau bahkan perlu dielaborasi pemahamannya dari nash-nash atau teks-teks yang ada,” katanya.

“Ketika itu berjenjang, bisa dipertanggungjawabkan kemudian nantinya menghasilkan sebuah putusan yang secara khusus itu bisa dijalankan. Meskipun keputusan tadi sudah menjadi sebuah keputusan dan ada yang berbeda, tapi tetap juga ada diskusi, tidak mengklaim sebuah kebenaran,” imbuhnya.

Melihat realitas saat ini, Aly menambahkan, tantangan lain yang muncul adalah tereduksinya umat Islam dalam merujuk sebuah hukum. Umat kemudian merujuk hukum di ruang digital yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

hukum di ruang digital ini banyak sekali yang sifatnya hanya mensimplifikasi agama. Hukum dibuat secara hitam-putih. Arahnya hanya memudahkan, tanpa bersandar pada sebuah kebenaran.

“Ini adalah pendangkalan tadi itu, mensimplifikasi agama– yaudah simpel ajalah, udahlan ini buat gampang, iya udahlan ini aja,….. itu termasuk utunasibam, artinya orang yang sudah belajar lalu menyembunyikan atau orang yang sudah nyatanya dikasih Al Qur’an dia tidak mau belajar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, saat ini Majelis Tarjih Muhammadiyah ingin hadir lebih jauh untuk mewarnai ruang digital. Langkah ini diambil supaya umat tidak terus menerus mengalami pendangkalan– simplifikasi pemahaman agama.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

Iman, Akhirat, dan Zikir sebagai Kunci Kehidupan Muslim

Meneladani Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai fondasi utama bagi setiap Muslim. Namun, untuk dapat meneladani beliau secara konsisten, seseorang harus memiliki tiga landasan: keimanan yang teguh kepada Allah, orientasi hidup yang berfokus pada akhirat, serta kebiasaan berzikir yang terus-menerus.

Pembicara Saiful Bahri, anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyampaikan hal tersebut dalam program Mimbar Jumat TVMu pada Jumat, 4 September. Ia menegaskan bahwa Rasulullah diutus sebagai manusia paling mulia dan contoh terbaik bagi seluruh umat, baik dalam ranah pribadi maupun sosial.

Al‑Qur'an menyinggung tiga sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ketiga sifat tersebut menjadi pilar yang menghubungkan hati seorang Muslim dengan teladan Nabi.

Pertama, keyakinan kuat kepada Allah serta harapan memperoleh ridha dan rahmat-Nya. Kedua, kepercayaan kepada hari kiamat dan kebangkitan. Ketiga, kebiasaan intens berzikir dan mengagungkan Allah dalam setiap situasi. Ketiga unsur ini menyiapkan seorang Muslim untuk lebih dekat dengan Nabi dan meneladani langkahnya.

“Meneladani Rasul dalam konteks pribadi maupun kolektif bukanlah hal yang mustahil,” ujar Saiful.

Membangkitkan Potensi Kebaikan

Saiful mengaitkan teladan Nabi dengan misi pembaruan yang dibawanya, merujuk pada Surah al‑Jumu‘ah ayat 2 yang menyoroti pengutusan Rasul di tengah masyarakat dengan tingkat literasi rendah. Menurutnya, Nabi hadir untuk mengaktifkan potensi kebaikan yang tersembunyi di balik budaya jahiliah.

Langkah awal Nabi ialah menyampaikan ayat‑ayat Allah, memperkenalkan konsep keesaan, serta memperkuat dimensi spiritual umat. Selanjutnya, beliau mengajarkan Al‑Qur’an, hikmah, dan bimbingan praktis.

Saiful mencontohkan asal usul Universitas Al‑Qarawiyyin dan Al‑Azhar yang bermula dari masjid, menegaskan pentingnya spiritualitas sebagai landasan pendidikan.

Ia menekankan bahwa meskipun manusia memulai dengan keterbatasan, potensi mereka tetap dapat berkembang. Nabi tidak menolak siapa pun yang datang dengan keimanan dan kesaksian atas kerasulannya; sebaliknya, beliau mengangkat potensi positif mereka.

Fikih Perubahan Sosial

Dalam konteks itu, Saiful mengajak umat menginternalisasi konsep fiqh al‑taghyir atau “fikih perubahan” yang kini dikenal sebagai al‑fiqh al‑insya’i, yakni hukum yang mengatur rekayasa sosial.

“Perubahan sosial harus dirancang secara sadar; bila tidak, kita justru menjadi korban perubahan yang tak terkontrol,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa ketika kemungkaran dibiarkan merajalela, praktik yang salah akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, perubahan yang disengaja dapat mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik.

Contoh yang diambilnya adalah transformasi Madinah, yang dulunya menghadapi permasalahan sosial‑ekonomi, kemudian beralih menjadi pusat peradaban berkat upaya Nabi dalam mengoptimalkan potensi masyarakat.

Teladan Nabi dimulai dari pemahaman ayat‑ayat Qur’an, lalu diterjemahkan menjadi nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari‑hari.

Iman kepada Akhirat Membentuk Visi

Karakter kedua yang menjadi syarat meneladani Nabi adalah keimanan pada hari akhir. Saiful menegaskan bahwa keyakinan akan kebangkitan menumbuhkan perspektif hidup yang melampaui kepentingan jangka pendek.

“Orang yang hanya memikirkan hari ini tanpa menimbang konsekuensi akhirat tidak memiliki visi jangka panjang,” katanya.

Ia memaparkan rangkaian fase eksistensi manusia: alam arwah, rahim, dunia, barzakh, hingga akhirat yang kekal. Kesadaran akan fase akhir ini seharusnya mempengaruhi perilaku di dunia.

Orang yang sadar akan pertanggungjawaban di akhirat akan menjauhi dusta, pengkhianatan, serta pelanggaran syariat. Saiful mengutip kisah Fatih yang mengenakan kain kafan pada mahkota sebagai simbol pengingat akan kematian dan tanggung jawab kepemimpinan.

Zikir sebagai Penguat Keteladanan

Karakter ketiga ialah meningkatkan zikir kepada Allah. Saiful menekankan bahwa perintah untuk selalu mengingat Allah berfungsi menjaga kedekatan spiritual secara berkelanjutan.

Ia mengkritik sikap manusia yang hanya mendekat kepada Allah saat membutuhkan, lalu menjauh bila tidak ada keperluan. Pola ini harus diganti dengan hubungan yang konsisten melalui zikir dan ibadah.

“Apapun posisi kita—berdiri, duduk, atau berbaring—kita dianjurkan mengingat Allah agar dapat meneladani Nabi,” ujarnya.

Zikir menjadi media untuk menanamkan nilai‑nilai kebaikan dalam setiap aktivitas, sehingga teladan Nabi dapat terwujud dalam perilaku nyata.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

Menggugah Kebiasaan Qur'ani: Upaya Membentuk Muslim Progresif di PP Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam rangka menanamkan nilai‑nilai Al‑Qur’an sebagai landasan perilaku, PP Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan Pengajian Bulanan Karyawan Pimpinan Pusat dengan tema “Qur’an Habit, Menjadi Muslim Berkemajuan” pada Rabu, 9 September.

Memahami Qur’an Habit

Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul ‘Aisyiyah DIY, Syahdara Anisa Makruf, menekankan bahwa membentuk kebiasaan yang berakar pada ajaran Qur’an memerlukan konsistensi dan kesadaran. Kebiasaan tersebut bukan sekadar rutinitas membaca, melainkan penerapan nilai‑nilai suci dalam aktivitas harian.

Disiplin Waktu Melalui Salat

Menurut Anisa, menegakkan salat lima waktu tepat pada waktunya menjadi latihan pertama yang menumbuhkan rasa menghargai waktu. Kebiasaan ini, ia kaitkan dengan ajaran Surah Al‑‘Asr yang menekankan pentingnya memanfaatkan setiap detik untuk amal saleh.

“Di keluarga kami, pondasi utama bukan hanya kecerdasan akademik, melainkan ketepatan melaksanakan salat lima waktu,” ujarnya.

Mengelola Emosi lewat Pemahaman Qur’an

Selain melaksanakan salat, membaca Al‑Qur’an disertai tafsir menjadi sarana menenangkan hati dan mengasah kemampuan mengendalikan emosi. Anisa menegaskan bahwa ketenangan batin membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak.

Integritas dan Loyalitas dalam Persyarikatan

serta loyalitas kepada Muhammadiyah dianggap habit wajib bagi setiap anggota. Loyalitas, kata Anisa, lebih dari sekadar partisipasi aktif; ia mencakup penjagaan amanah dan nilai‑nilai organisasi.

Budaya Asertif Sesuai Ajaran Al‑Qur’an

Budaya asertif, yakni kemampuan menyampaikan pendapat atau batasan secara tegas tanpa menyakiti orang lain, selaras dengan Surah Al‑Baqarah ayat 83 yang menyerukan tutur kata baik antar sesama.

Dalam konteks kerja, setiap individu diharapkan memahami batasan tugasnya, menyampaikan keberatan secara konstruktif, dan tetap menghormati rekan kerja.

Refleksi Diri Sebagai Kebiasaan Berkualitas

Refleksi diri menjadi langkah lanjutan setelah memahami nilai Qur’an. Dengan menilai kembali tindakan pribadi, seseorang dapat mengidentifikasi kekurangan dan merancang perbaikan berkelanjutan.

Keseluruhan upaya Qur’an habit ini bertujuan menjadikan nilai‑nilai Al‑Qur’an tidak hanya dibaca, tetapi hidup dalam setiap tindakan—dari disiplin waktu, pengelolaan emosi, integritas, asertif, hingga introspeksi diri.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

PT MPN Siapkan Menara Mentari Baru di Yogyakarta untuk Dukung Bisnis Muhammadiyah

PT MPN yang merayakan sepuluh tahun berdiri sejak 14 Januari 2016 mengumumkan rencana pembangunan gedung perkantoran baru di Jalan Kenari, Umbulharjo, Yogyakarta.

Jadwal dan Tahapan Pembangunan

Direktur Utama Achmad Mirza menyatakan bahwa proyek ini resmi dimulai dengan acara kick‑off pada peringatan Milad ke‑10 PT MPN pada Januari lalu, sementara pekerjaan konstruksi dijadwalkan dimulai pada September 2024.

Mirza menambahkan, target penyelesaian dan peresmian gedung diharapkan tercapai sebelum Muktamar tahunan, walaupun sebagian pekerjaan mungkin belum selesai 100 persen pada saat itu.

Desain Menara Mentari

Gedung yang diberi nama Menara Mentari direncanakan memiliki tujuh lantai dengan fungsi beragam. Lantai dasar akan dipakai untuk ruang bisnis publik seperti kafe dan minimarket “Mentari Mart”, serta area ibadah berupa masjid. Lantai‑lantai di atasnya akan menjadi ruang kantor inti PT MPN serta kantor bagi unit‑unit usaha milik Muhammadiyah yang belum memiliki fasilitas sendiri.

“Kami ingin menyiapkan ruang yang dapat disewa oleh Badan Usaha Milik Muhammadiyah lain, sehingga menambah nilai ekonomi dan sinergi antar‑unit,” ujar Mirza dalam wawancara pada 8 September.

Komitmen Strategis

PT MPN menegaskan tekadnya untuk terus menjadi garda terdepan dalam bidang pembangunan dan konstruksi bagi seluruh entitas bisnis Persyarikatan Muhammadiyah, dengan menekankan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan pada setiap proyek.

Dengan Menara Mentari, perusahaan berharap dapat memperkuat operasional internal sekaligus menyediakan fasilitas yang mendukung pertumbuhan usaha anggota Muhammadiyah secara lebih luas.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

Kader IPM Bawean Tempuh 10 Jam Laut ke Gresik untuk Musyda ke-23: Pengalaman dan Harapan Baru

Delapan belas jam sebelum Musyda IPM Kabupaten Gresik dimulai, tujuh kader utama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Cabang Bawean berangkat dari pulau mereka menggunakan kapal feri Gili Iyang. Perjalanan laut yang memakan waktu sekitar sepuluh jam tidak mengurangi semangat mereka untuk berpartisipasi dalam Musyda ke-23 yang digelar pada 11–13 September 2026.

Daftar Kader yang Mengikuti Musyda

Rom­bang terdiri dari ketua umum PC IPM Bawean Ilham Novian Ramadani bersama Saylul Asasi, Rafif Zidane Naufaldi, Rivaldi Nabil Bahtiar, M. Aghil Ardieansyah, Khanitatul Imaniyah, dan Frishella Agustun. Tiga kader dari Ranting IPM – Diana Bathreza, Muhammad Alfath Yuliansyah, serta Putri Kaysatus Syafaqah – berangkat lebih dulu, sehingga total sepuluh kader mewakili Bawean dalam forum tersebut.

Harapan Pembina Terhadap Perjalanan

Pembina PC IPM Bawean, Eklis Dinika, menekankan bahwa kehadiran di Musyda bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari proses belajar. Ia mengungkapkan, “Semoga sepuluh orang ini menemukan jati diri masing‑masing melalui interaksi, sehingga mereka dapat mengenali bakat, minat, kemampuan, dan keahlian mereka.”

Eklis menambahkan bahwa pengalaman berorganisasi di tingkat kabupaten diharapkan memperluas wawasan, membangun karakter, serta melatih kemampuan pengambilan keputusan dan tanggung jawab.

Manfaat dan Tantangan Bagi Kader Bawean

Perjalanan panjang menjadi arena latihan kaderisasi; di atas kapal mereka berdiskusi, menyiapkan materi, dan memperkuat ikatan tim. Sesampainya di Gresik, para kader bertemu rekan‑rekan IPM dari berbagai wilayah, memperluas jejaring, serta menyerap dinamika organisasi setempat.

Menurut Eklis, pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan di Musyda diharapkan tidak berhenti di sana. Kader diharapkan membawa pulang insight baru untuk memperkaya kegiatan IPM di Bawean dan menginspirasi generasi selanjutnya.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co