Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan politik keluarga Jokowi, terutama menjelang pemilihan umum 2029.
Ijazah yang Hilang dan Persyaratan Konstitusional
Undang‑Undang Pemilu No 7/2017, Pasal 169 huruf r, menetapkan bahwa calon presiden atau wakil presiden harus memiliki pendidikan setara SMA paling rendah. Pada 6 Oktober 2026 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 yang menyatakan tidak ada bukti ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Meskipun Mahkamah tidak secara langsung mendiskualifikasi beliau, permohonan para pemohon ditolak karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Selanjutnya, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 (Putusan Nomor 742 K/TUN/2026) membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang selama ini menjadi landasan administrasi pencalonannya. Kementerian Pendidikan, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206/2026 tertanggal 12 November 2026, resmi mencabut surat tersebut.
Akibat pencabutan ini, dokumen yang selama Pilpres 2024 menjadi bukti kelayakan Gibran tidak lagi berlaku, menimbulkan dilema administratif bagi calon potensial pada pemilu mendatang.
Dinasti Jokowi dan Ketergantungan pada Kekuatan Keluarga
Karier politik Gibran, yang meliputi masa jabatan sebagai Walikota Solo dan kemudian wakil presiden, sangat dipengaruhi oleh jaringan serta popularitas ayahnya, Presiden Joko Widodo. Namun, dalam sistem politik Indonesia, posisi kepemimpinan tidak dapat diwariskan secara otomatis lewat garis keturunan.
Pengunduran diri Gibran mengindikasikan melemahnya fondasi politik dinasti tersebut. Tanpa basis pemilih yang mandiri, Gibran masih sangat bergantung pada dukungan elite dan partai‑partai yang menilai peluang kemenangan mereka secara terpisah dari hubungan keluarga.
Tekanan DPR dan Langkah Pengunduran Diri
Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kontroversi ijazah Gibran. Usulan itu dijadwalkan dibahas pada rapat paripurna 12 November, namun pada hari yang sama Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, yang mengakibatkan rapat tersebut dibatalkan.
Keputusan itu menunjukkan tekanan politik yang signifikan, namun tidak menyelesaikan masalah inti tentang kelayakan pendidikan calon.
Masa Depan Politik Gibran: Dua Skenario
Jika Gibran masih berambisi untuk kembali ke arena nasional pada pemilu 2029, ada dua jalur yang mungkin. Pertama, ia dapat memperoleh bukti pendidikan yang sah, misalnya melalui program pendidikan non‑formal yang diakui, sehingga dapat memenuhi persyaratan hukum. Kedua, jika isu ijazah tetap tak terselesaikan, ambisinya akan terkendala bahkan sebelum kompetisi pemilihan dimulai.
Apapun pilihan yang diambil, keberhasilan politiknya tidak lagi dapat diukur semata dari popularitas atau dukungan partai; kepatuhan pada ketentuan konstitusional tetap menjadi prasyarat utama.
