Author
Pagi 11 September 2001 di New York dimulai seperti hari-hari biasa—orang‑orang berangkat kerja, melanjutkan rutinitas, atau mengantar anak ke sekolah. Namun pada pukul 08.46, pesawat American Airlines 11 menabrak Menara Utara World Trade Center, diikuti oleh United Airlines 175 yang menghantam Menara Selatan pada pukul 09.03. Dua penerbangan lainnya menabrak Pentagon dan jatuh di Pennsylvania setelah penumpang berusaha melawan pembajak. Dalam hitungan jam, dunia berubah selamanya.
Dari Memburu Al‑Qaeda hingga Konflik Global
Serangan yang menewaskan 2.977 jiwa—dari 90 negara, termasuk 2.753 di New York, 184 di Pentagon, dan 40 penumpang Flight 93—memaksa Amerika Serikat mengejar jaringan al‑Qaeda yang bernaung di Afghanistan. Operasi militer dimulai pada Oktober 2001, melahirkan apa yang disebut Global War on Terror. Setelah hampir dua dekade, pasukan AS mundur dari Afghanistan pada Agustus 2021. Dua tahun kemudian, pada Maret 2003, Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan invasi ke Irak dengan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal (WMD) dan kaitan dengan terorisme. Penyelidikan selanjutnya tidak menemukan bukti WMD atau kolaborasi operasional antara Irak dan al‑Qaeda, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sebuah negara dapat mengandalkan ancaman yang belum terbukti untuk membenarkan perang.
Biaya Manusia dan Ekonomi yang Jarang Dinyatakan
Penelitian Costs of War Project dari Brown University memperkirakan lebih dari 940.000 orang tewas secara langsung dalam konflik di Irak, Afghanistan, Pakistan, Suriah, dan Yaman antara 2001‑2023, dengan lebih dari 432.000 di antaranya merupakan warga sipil. Selain itu, 3,6‑3,8 juta kematian tidak langsung—akibat kerusakan layanan kesehatan, kelaparan, sanitasi buruk, dan kehancuran ekonomi—meningkatkan total korban menjadi 4,5‑4,7 juta jiwa. Lebih dari 38 juta orang menjadi pengungsi internal atau lintas batas. Dari sisi finansial, Amerika Serikat mengalokasikan hampir US$8 triliun untuk perang‑perang pasca‑9/11, termasuk US$5,8 triliun untuk operasi militer dan US$2,2 triliun untuk kewajiban jangka panjang terhadap veteran.
Ketakutan yang Mengubah Kebijakan Dalam Negeri
Kurang dari dua bulan setelah serangan, Presiden George W. Bush menandatangani USA PATRIOT Act yang memperluas wewenang pengawasan pemerintah. Tahun berikutnya, program National Security Entry‑Exit Registration System (NSEERS) mewajibkan warga laki‑laki berusia 16‑tahun ke atas dari 25 negara, termasuk Indonesia, untuk mendaftar, memberikan sidik jari, dan foto. Program tersebut dihentikan pada 2011 dan dihapus pada 2016, namun mengilustrasikan bagaimana rasa takut dapat meluas menjadi kebijakan yang menargetkan kelompok luas yang tidak terlibat.
Perubahan Wajah Ancaman dalam 25 Tahun
Survei Reuters‑Ipsos pada Agustus 2026 menunjukkan 33 % responden menganggap terorisme domestik sebagai ancaman terbesar, dibanding 20 % yang menilai terorisme asing. Kekerasan acak seperti penembakan massal dipandang sebagai ancaman utama oleh 42 % responden. Sebanyak 61 % menilai ekstremis dalam negeri lebih mengkhawatirkan daripada aktor luar negeri (34 %). Mayoritas, 65 %, menolak pengawasan tanpa surat perintah, dan hampir separuh menolak keterlibatan militer AS di Afghanistan serta Irak. Data ini menegaskan bahwa persepsi ancaman telah beralih dari luar negeri ke bahaya yang muncul di dalam negeri.
Menghormati Korban, Menjaga Batas Kekuasaan
Seperempat abad setelah debu menutupi jalanan Manhattan, generasi yang lahir setelah 2001 kini menyaksikan 9/11 sebagai catatan sejarah, bukan pengalaman pribadi. Pelajaran yang harus dipertahankan meliputi: mengutuk terorisme yang menewaskan hampir 3.000 orang, sekaligus meninjau kebijakan respons yang menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi jutaan nyawa dan sumber daya. Negara tetap memiliki tugas melindungi warganya, tetapi kekuasaan yang diambil atas nama keamanan harus selalu berada di bawah pengawasan publik dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.