Author
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Komisi X, Fraksi Partai Gerindra, Ruby Chairani menegaskan bahwa generasi muda, terutama perempuan, harus mampu menunjukkan kompetensinya dalam ranah politik karena peran mereka sangat menentukan arah demokrasi Indonesia.
Potensi Pemilih Muda di Pemilu 2024
Dalam acara Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung yang mengangkat tema “Generasi Muda Perempuan, Saatnya Bicara dan Beraksi di Kancah Politik”, Ruby mengingatkan bahwa generasi Z dan milenial menyumbang sekitar 58 % dari total pemilih pada Pemilu 2024. Angka tersebut memberi peluang luas bagi kaum muda untuk terjun dan berkontribusi aktif dalam kompetisi politik.
Pengalaman Pribadi Sebagai Perempuan Muda di Politik
Ruby mengakui bahwa meski ia berasal dari keluarga yang relatif mapan, tidak ada satupun anggota keluarganya yang berkiprah di dunia politik. “Saya harus belajar semuanya dari nol, menapaki jalur yang penuh tantangan agar suara saya dapat didengar,” ujarnya. Ia menekankan bahwa proses belajar tersebut merupakan bagian penting bagi generasi muda untuk membuktikan kemampuan dan kelayakan mereka.
Ancaman di Era Digital
Ruby menyoroti bahwa sebagian besar aktivitas politik generasi muda kini beralih ke platform digital, di mana informasi tersebar dengan cepat. Namun, ia memperingatkan bahwa tidak semua konten yang beredar dapat dipastikan keasliannya. Hoaks, deepfake, dan ujaran kebencian berpotensi memengaruhi persepsi politik anak muda. Oleh karena itu, ia menyerukan pentingnya literasi digital agar generasi muda dapat menilai informasi secara kritis.
Dukungan Kebijakan Gender di Lampung
Fitrianita Damhuri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, menambahkan bahwa regulasi daerah berupa Perda Pengarusutamaan Gender memberikan kesempatan setara bagi perempuan dalam bidang politik dan pembangunan, sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
KPPI sebagai Wadah Pembelajaran Politik
Adrina Yustitia, Ketua Panitia acara, menjelaskan bahwa kegiatan ini berfungsi sebagai sarana edukasi politik bagi pemilih pemula, khususnya perempuan, agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif dan tidak terjebak dalam polarisasi semata. Nenden Tresnanursari, Ketua DPD KPPI Lampung, menegaskan bahwa organisasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan melalui empat fokus utama: pendidikan politik, peningkatan representasi perempuan di legislatif dan eksekutif sesuai kuota 30 %, advokasi kebijakan yang ramah gender, serta kolaborasi lintas sektoral. “Jadilah generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat. Di sini kita belajar bersama,” tuturnya.
Dengan dukungan kebijakan lokal dan upaya peningkatan literasi digital, harapan besar ditempatkan pada perempuan muda untuk berperan aktif, menyuarakan aspirasi, dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.