Author
Ribuan warga berkumpul di Lapangan Masjid Agung Al‑Azhar, Jakarta, pada Ahad 8 November 2026 dalam rangka Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI). Demonstrasi yang dihadiri perwakilan organisasi Islam, akademisi, mantan pejabat, serta tokoh nasional ini menekankan empat isu utama: keadilan sosial, pengelolaan aset negara, penegakan Pasal 33 UUD 1945, serta konsistensi penegakan hukum.
Tokoh dan Organisasi yang Hadir
nama terkemuka seperti Jimly Asshiddiqie, Bachtiar Nasir, Said Didu, Tamsil Linrung, Ferry Juliantono, Munarman, dan Zaitun Rasmin tercatat. Berbagai organisasi Islam turut bergabung, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Syarikat Islam, Persatuan Islam (Persis), Partai Persatuan Islam (Perti), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Wahdah Islamiyah, dan Al‑Irsyad.
Lima Tuntutan Kunci
Dalam pidato dan rapat bersama, ARBI mengemukakan lima tuntutan utama: (1) persatuan seluruh rakyat Indonesia, (2) penolakan terhadap segala bentuk pengkhianatan bangsa, (3) perlawanan pada oligarki serta penguasaan aset strategis oleh pihak tertentu, (4) pelaksanaan nyata Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur kepemilikan bersama atas sumber daya alam, dan (5) penegakan hukum yang konsisten tanpa memihak.
Kegelisahan Kebangsaan
Para peserta menegaskan bahwa demonstrasi bukan sekadar aksi simbolik, melainkan wujud kegelisahan atas ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan pemerintah dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Mereka menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan konsesi, aset strategis, dan sumber daya alam agar manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.
Penegakan hukum juga menjadi sorotan utama. Menurut peserta, keputusan peradilan harus dihormati sepenuhnya sesuai prosedur konstitusional, tanpa seleksi atau perlakuan istimewa.
Selain isu‑isu material, para tokoh menekankan peran aktif umat Islam dalam menawarkan solusi konkret, bukan sekadar kekuatan massa di lapangan. Mereka mengajak komunitas untuk mengembangkan gagasan, ilmu, dan keberanian moral demi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.
ARBI dipandang sebagai momentum penting yang menuntut perhatian pemerintah. Komposisi peserta yang beragam dan ruang lingkup tuntutan yang luas menjadi sinyal bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.
“Keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari lamanya berkuasa, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat,” demikian salah satu peserta menutup pernyataannya.