Author
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, pada Senin 12 November 2026 di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.
“Tujuan kunjungan saya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI,” ujar Muzani, yang mengutip keterangan yang disampaikan oleh Gibran saat pertemuan.
Gibran juga menyampaikan bahwa surat yang sama telah ia berikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB, sesudah sebelumnya bertemu Presiden di Istana Kepresidenan. Setelah menyelesaikan serah terima surat, Gibran meninggalkan gedung tanpa memberikan keterangan tambahan kepada wartawan.
MPR Siapkan Mekanisme Pilih Pengganti dari Dua Calon Presiden
Dalam keterangannya, Muzani belum mengumumkan tanggal efektif pengunduran diri maupun jadwal sidang MPR untuk menutup kekosongan jabatan. Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menggelar sidang pemilihan pengganti dalam waktu paling lama enam puluh hari sejak jabatan wakil presiden kosong.
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 (Pasal 134‑142) mengatur tata cara pemilihan: dalam tiga kali dua puluh empat jam setelah jabatan dinyatakan kosong, MPR mengadakan rapat gabungan untuk menetapkan jadwal sidang. Presiden kemudian mengusulkan dua calon paling lambat empat belas hari sebelum sidang berlangsung.
MPR akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kedua calon, kemudian menentukan pemenang melalui Ketetapan MPR dan melantik calon terpilih dalam sidang paripurna.
Kontroversi Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden pada Selasa 10 November 2026, sekaligus meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menilai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikannya yang dipakai saat pencalonan Pilpres 2024.
Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat penyetaraan tersebut melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, dengan alasan dokumen hanya menyatakan kehadiran Gibran dalam perkuliahan, bukan menyatakan kelulusan atau kesetaraan.
Pada hari pengunduran diri, kuasa hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan surat kepada PTUN Jakarta yang menyatakan kementerian telah mencabut surat penyetaraan tersebut.
Dengan langkah pengunduran diri ini, proses politik untuk mengisi jabatan wakil presiden kini berada di tangan MPR, sementara kontroversi terkait latar belakang pendidikan Gibran tetap menjadi sorotan publik.