Author
Gerakan filantropi Islam dalam kerangka Muhammadiyah dituntut terus beradaptasi serta menanggapi dinamika zaman yang semakin rumit.
Hilman Latief, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menegaskan pentingnya mengadopsi konsep neo‑philanthropy—gabungan antara aksi filantropi tradisional dan model investasi sosial berkelanjutan.
“Kita perlu menggerakkan filantropi konvensional dengan pola investasi yang lebih modern,” ujarnya dalam pertemuan yang diadakan di Semarang pada 6 November.
Hilman menyarankan penggunaan skema blended financing, di mana sektor korporasi dilibatkan untuk mengoptimalkan alokasi dana sosial.
Investasi tersebut diarahkan pada program pemberdayaan berbasis wilayah yang memiliki karakteristik kuat, sehingga Lazismu di tiap daerah memiliki peta fokus yang jelas dan terukur.
“Inovasi sosial harus terlihat hasilnya secara nyata, bukan sekadar slogan,” tambahnya, menekankan kebutuhan dana yang cukup besar untuk menorehkan jejak yang lebih kuat.
Dampak 25 Tahun Lazismu: Upgrading Trisula Muhammadiyah
Untuk menilai kontribusi Lazismu yang kini memasuki usia 25 tahun, Hilman mengusulkan proses evaluasi menyeluruh yang mencakup analisis Social Return on Investment (SROI). Tujuannya adalah menilai dampak nyata, baik yang dapat dirasakan secara langsung maupun yang bersifat intangible.
“Kita harus menelusuri jejak dampak sejak awal berdirinya Lazismu, mengidentifikasi apa yang sudah tercapai dan apa yang belum,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, Muhammadiyah tengah menyiapkan instrumen riset untuk menelaah tiga pilar utama yang disebutnya trisula Muhammadiyah: Lazismu, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
Hilman menilai ketiga lembaga tersebut memiliki eksposur tinggi serta dedikasi kuat, namun menekankan perlunya pengelolaan data dan digitalisasi yang cerdas, bukan hanya kerja keras semata.
“Kerja cerdas harus diukur sampai pada outcome yang konkret,” tegasnya.
Dengan kapasitas yang ada, Hilman optimis Lazismu siap naik kelas, meninggalkan kepuasan atas pencapaian masa lalu dan menatap standar global.
Ia mengajak pengurus Lazismu menyesuaikan besaran dana yang dikelola dengan reputasi internasional, serta mengadopsi pola pikir kinerja yang progresif.
“Kita harus bisa dikenali oleh UNDP, WHO, dan lembaga internasional lain—sudah waktunya,” tuturnya.
“Jangan membandingkan dengan apa yang terjadi lima atau sepuluh tahun lalu; fokuslah pada mindset yang benar‑benar cerdas dan maju,” pungkas Hilman.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan bantuan, tetapi juga meningkatkan transparansi, menghasilkan nilai sosial yang terukur, serta mengukir pengakuan di kancah internasional.