Author
Media sosial kini melahirkan profesi baru yang dikenal sebagai buzzer, yakni pihak yang dibayar untuk menyebarkan pesan tertentu agar menarik perhatian publik. Peran buzzer dapat meliputi promosi produk, pencitraan pribadi, hingga memengaruhi persepsi masyarakat pada isu politik, sosial, atau keagamaan.
Pertanyaannya, bagaimana perspektif Islam terhadap pekerjaan tersebut? Apakah menerima honor untuk menyebarkan pesan tertentu diperbolehkan, dan bagaimana hukum bila seseorang ikut demonstrasi dengan imbalan uang?
Jawaban diambil dari hasil penelusuran ChatHPT, sebuah layanan AI yang dikelola oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Tarjih dan Tajdid. Sistem ini membantu menemukan dokumen, fatwa, dan pemikiran keagamaan Muhammadiyah yang relevan dengan persoalan kontemporer.
Penelusuran mengidentifikasi beberapa dokumen Tarjih, terutama Fikih Informasi yang merupakan hasil Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX di Makassar 2018 dan diresmikan pada 2025. Dokumen tersebut memuat ketentuan khusus mengenai aktivitas buzzer di dunia maya.
Menurut ketentuan itu, bila seorang buzzer menjadikan penyebaran hoaks, fitnah, namimah, perundungan, gosip, atau konten sejenis sebagai sarana mencari keuntungan, baik materi maupun non‑materi, maka perbuatan tersebut dikategorikan haram. Tidak hanya pelaku utama, melainkan juga orang yang memberi perintah, mendukung, atau memanfaatkan jasa tersebut termasuk dalam larangan.
Inti persoalan terletak pada isi pesan yang disebarluaskan, bukan semata‑mata pada adanya bayaran. Jika pekerjaan buzzer didasarkan pada kebohongan atau provokasi yang merugikan orang lain, maka ia menjadi haram, sementara buzzer yang hanya menyebarkan informasi jujur meski dibayar tidak otomatis terlarang.
Awalnya, buzzer dipandang sebagai bagian dari strategi pemasaran produk atau layanan. Seiring waktu, peran mereka meluas ke bidang politik, ekonomi, bahkan agama. Beberapa buzzer beroperasi dalam jaringan terorganisir untuk membentuk opini publik sekaligus menyerang pihak lawan, yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang signifikan.
Kejujuran sebagai landasan beraktivitas di media sosial
Islam menekankan kejujuran sebagai nilai utama bagi setiap muslim, termasuk dalam berkomunikasi di platform digital. QS al‑Taubah ayat 119 menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Ayat ini menjadi dasar bagi Fikih Informasi yang menuntut umat Islam menjaga kebenaran setiap informasi yang disampaikan, serta melarang penyebaran kebohongan atau manipulasi fakta demi keuntungan pribadi.
Oleh karena itu, buzzer yang secara sistematis menyebarkan hoaks, fitnah, atau memecah belah masyarakat jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Agitasi dan provokasi yang menimbulkan kegaduhan sosial atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan melanggar hukum juga tidak mendapat pembenaran agama.
Apakah upah dari pekerjaan buzzer dapat dianggap halal?
Masalah berikutnya adalah status penghasilan yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Dalam Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 16, terdapat prinsip: "Sesuatu yang haram untuk diambil, haram pula untuk diberikan." Ini menegaskan bahwa upah hanya halal bila bersumber dari pekerjaan yang memberi manfaat sosial. Sebaliknya, upah yang berasal dari tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi masyarakat tetap haram.
Dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan menerima uang dari pekerjaan yang menyebarkan kebohongan, fitnah, atau konten yang merusak. Baik pelaku maupun pemberi tugas termasuk dalam kategori yang dilarang menurut Fikih Informasi.
Secara keseluruhan, hukum Islam melalui fatwa Muhammadiyah menegaskan bahwa buzzer yang mengedepankan kejujuran dan tidak menyebarkan konten merugikan dapat beroperasi secara sah, sementara praktik yang mengandalkan kebohongan, provokasi, atau agitasi demi keuntungan pribadi merupakan perbuatan haram dan tidak dibenarkan.