Author
Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 menguatkan seluruh tuntutan H.M. Subhan dan membatalkan Surat Keterangan No. 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan untuk menyetarakan jenjang pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kelayakan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Putusan Mahkamah Agung
Amar singkat yang dipublikasikan di laman resmi kepaniteraan MA menyatakan bahwa kasasi diajukan oleh Subhan diterima, keputusan pengadilan sebelumnya dibatalkan, dan seluruh gugatan penggugat dikabulkan. Dengan demikian, dokumen penyetaraan yang selama ini dijadikan pengganti ijazah SMA dinyatakan tidak sah dan wajib ditarik serta dimusnahkan.
Dampak terhadap Pencalonan Gibran
Pasal 169 huruf r Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan calon presiden atau wakil presiden telah menamatkan pendidikan paling rendah setara SMA/SMK. Karena surat penyetaraan itu kini batal, Gibran kehilangan salah satu bukti utama yang menunjukkan ia memenuhi syarat tersebut.
Tuntutan Verifikasi Dokumen
Gibran pernah menyatakan kesiapan membuka seluruh catatan pendidikannya, dari SD hingga perguruan tinggi. Namun, yang dibutuhkan saat ini adalah dokumen yang secara sah membuktikan kelulusan SMA atau setara, bukan sekadar dokumen pendidikan lain.
Peran Kementerian Pendidikan dan KPU
Kementerian Pendidikan harus menjelaskan dasar legal penerbitan surat penyetaraan pada 6 Agustus 2019, termasuk prosedur verifikasi yang dipakai. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib meninjau kembali kelengkapan berkas calon wakil presiden dan memastikan semua persyaratan dipenuhi tanpa pandang bulu.
Mekanisme Konstitusional
Meski putusan MA tidak serta merta mencabut jabatan wakil presiden, konstitusi memberi wewenang DPR untuk mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bila terbukti seorang wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat. Selanjutnya MK memutus, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menindaklanjuti keputusan tersebut.
Pertimbangan Pengunduran Diri
Jika Gibran tidak dapat menyajikan dokumen yang sah, ia dihadapkan pada pilihan politik berat: mengundurkan diri secara sukarela atau menghadapi proses konstitusional yang panjang. Keputusan tersebut akan menjadi ujian integritas institusi publik serta kepatuhan pada aturan hukum.
Kasus ini menggarisbawahi bahwa jabatan publik tidak boleh dibangun di atas dokumen yang dipertanyakan legalitasnya. Semua pihak—kementerian, KPU, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya—perlu bergerak cepat untuk menegakkan prinsip supremasi hukum.