Author
Gibran Rakabuming Raka kini berada di tengah sorotan politik yang kian menguat, sementara upaya konsolidasi massa digelar di kawasan Monumen Nasional. Aksi tersebut bertepatan dengan kembalinya sidang DPR setelah masa reses, menambah tekanan pada proses politik di Senayan.
Satu Paket dalam Pemilihan
Beberapa pendukung Gibran berargumen bahwa bila Gibran dimakzulkan, Presiden Prabowo Subianto pun harus ikut turun karena keduanya dipilih sebagai satu pasangan. Argumen itu tampak logis bila hanya dilihat dari surat suara, namun konstitusi memberikan landasan yang berbeda.
Joko Widodo pernah menegaskan pada 6 Juni 2025 bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara berpasangan, berbeda dengan sistem terpisah di Filipina. Pernyataan itu memang tepat soal mekanisme pemungutan suara, namun tidak serta merta mengikat mekanisme pemberhentian kedua jabatan secara bersamaan.
Makna Frasa “dan/atau” dalam UUD 1945
Pasal 7A UUD 1945 secara jelas menyebut bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Kata “dan/atau” membuka tiga skenario: pemberhentian Presiden saja, Wakil Presiden saja, atau keduanya sekaligus.
Proses selanjutnya diatur oleh Pasal 7B, di mana DPR harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai alasan pemberhentian. Jika Mahkamah menguatkan alasan tersebut, DPR melanjutkan usulan ke MPR yang kemudian memutuskan lewat sidang paripurna dengan kuorum dan mayoritas tertentu.
Jika Jabatan Wakil Presiden Kosong
Apabila hanya Gibran yang diberhentikan, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Presiden tetap melanjutkan masa jabatan, dan dalam waktu paling lama 60 hari MPR akan mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diajukan Presiden.
Contoh historis seperti penggantian Soeharto oleh B.J. Habibie pada 1998 dan pemecatan Abdurrahman Wahid yang digantikan Megawati Soekarnoputri pada 2001 menunjukkan bahwa pergantian presiden tidak otomatis menurunkan seluruh struktur pemerintahan.
Tekanan Politik dan Pembuktian Hukum
Ribuan peserta aksi “Rakyat Bela Indonesia” pada 8 November 2026 menyoroti isu konstitusional terkait jabatan Wakil Presiden. Sementara DPR masih menunggu putusan Mahkamah Agung dan belum mengadakan rapat pimpinan untuk menanggapi aspirasi tersebut, proses legislasi tetap berjalan secara formal.
Tekanan massa dapat meningkatkan kesadaran publik, tetapi keputusan pemberhentian tetap harus melalui jalur hukum yang jelas, bukan sekadar popularitas tuntutan.
Menjaga Kesinambungan Negara
Setiap tokoh, baik Presiden maupun Wakil Presiden, memiliki tanggung jawab konstitusional masing‑masing. Jika salah satu terbukti melanggar ketentuan yang menjadi dasar pemberhentian, mekanisme konstitusional dapat diarahkan pada orang itu tanpa menyeret pasangannya.
Konstitusi berfungsi sebagai sabuk pengaman bagi negara: melindungi keberlangsungan pemerintahan saat salah satu pejabat kehilangan kelayakan, tanpa harus menghentikan seluruh jajaran pemerintahan.