Al-Ma'un: Keuangan Publik
Showing posts with label Keuangan Publik. Show all posts
Showing posts with label Keuangan Publik. Show all posts
BPKH Targetkan Pengelolaan Dana Haji Berstandar Global pada 2027

BPKH Targetkan Pengelolaan Dana Haji Berstandar Global pada 2027

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan perubahan signifikan hingga 2027, menjadikannya pengelola dana haji yang terpercaya dan setara kelas dunia. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola, menumbuhkan kepercayaan publik, serta memaksimalkan nilai manfaat bagi jemaah Indonesia.

Strategi Utama Transformasi

Menurut Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, perubahan institusional akan dicapai melalui tiga pilar: memperluas peran kelembagaan, meningkatkan kapasitas serta kontribusi dalam ekosistem haji, dan melakukan diversifikasi investasi yang terukur.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 16 November.

Penguatan Peran dan Kapasitas

Perluasan peran diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kepercayaan publik dan penerapan tata kelola yang baik. Sementara itu, penguatan kapasitas diarahkan untuk meneguhkan posisi strategis BPKH dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji.

Diversifikasi Investasi

Strategi investasi mencakup pengembangan beragam instrumen, termasuk investasi langsung, guna meningkatkan nilai manfaat sekaligus menjaga keberlanjutan dana haji dalam jangka panjang.

Kinerja Keuangan hingga 31 Oktober 2026

Laporan tidak terkonsolidasi menunjukkan total aset BPKH mencapai Rp195,7 triliun, naik 7,7 % dibandingkan tahun sebelumnya. Dana kelolaan tercatat Rp188,5 triliun dengan pertumbuhan tahunan 6,9 %.

Manfaat yang dihasilkan mencapai Rp10,1 triliun, sedangkan surplus komprehensif berada di level Rp600 miliar, meningkat 4,9 % secara tahunan.

Sekitar 80 % dana (setara Rp150,3 triliun) dialokasikan pada instrumen investasi, sementara 20 % (Rp38,3 triliun) ditempatkan pada instrumen penempatan.

Dalam struktur dana, Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) mendominasi dengan porsi 98 % atau Rp184,6 triliun, dan Dana Abadi Umat (DAU) menyumbang sekitar 2 % atau Rp3,9 triliun.

Rasio likuiditas wajib BPKH hingga akhir Oktober 2026 tercatat 2,21 kali, termasuk perhitungan uang muka.

Harapan Kedepan

Fadlul menegaskan bahwa penguatan institusi dan strategi investasi menjadi kunci untuk menjaga pengelolaan dana haji yang berkelanjutan, transparan, dan profesional. Dengan visi 2027, BPKH diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai manfaat tetapi juga menegakkan amanah yang dipercayakan oleh jutaan jemaah haji.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id