Al-Ma'un: Reformasi Partai Politik
Showing posts with label Reformasi Partai Politik. Show all posts
Showing posts with label Reformasi Partai Politik. Show all posts
Oligarki dan Politik Uang Mengancam Kedaulatan Rakyat, Kata Ketua Pimpinan Muhammadiyah

Oligarki dan Politik Uang Mengancam Kedaulatan Rakyat, Kata Ketua Pimpinan Muhammadiyah

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, memperingatkan bahwa demokrasi Indonesia kini terancam oleh penguatan oligarki, budaya feodal, politik uang, serta praktik korupsi pada level kepemimpinan.

Tantangan struktural dalam demokrasi

Menurutnya, pemilihan umum seharusnya menjadi mekanisme utama kedaulatan rakyat, namun kini berpotensi beralih menjadi alat bagi elit politik dan kelompok kapital untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam Seminar Nasional “Demokrasi, Pemilu dan Kepemimpinan Nasional” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Busyro menyoroti beberapa gejala yang menggerus kualitas demokrasi.

Ia menekankan bahwa budaya feodalisme yang kembali menguat, krisis meritokrasi, serta lemahnya proses kaderisasi partai politik menjadi akar permasalahan yang melemahkan institusi legislatif, termasuk munculnya kultus individu di DPR.

Praktik politik uang pada pilkada semakin memperkuat jaringan patronase dan menumbuhkan sikap permisif masyarakat terhadap suap.

“Demokrasi kita sedang berada pada titik kritis. Jika patronase dan kultus pribadi terus mendominasi, substansi kedaulatan rakyat akan tergerus,” ujar Busyro.

Selain itu, ia memperkenalkan konsep “korupsi kepemimpinan” yang melampaui penyalahgunaan dana negara, yaitu ketika hak warga untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, kompeten, dan berintegritas moral terampas.

“Korupsi bukan hanya soal uang. Ketika rakyat tidak dapat memperoleh pemimpin yang beretika, itu merupakan bentuk korupsi yang sama pentingnya,” tambahnya.

Busyro juga mengkritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU‑XXI/2023 tentang persyaratan usia calon wakil presiden, menyebutnya contoh erosi integritas lembaga konstitusional.

Ia menghubungkan masalah demokrasi dengan fenomena “state capture,” di mana kebijakan dan institusi negara berada di bawah pengaruh kepentingan ekonomi‑politik tertentu.

Menurutnya, partai politik dan DPR seharusnya menjadi wahana demokratisasi dan perpanjangan suara rakyat. Namun, bila keduanya dikuasai oleh oligarki dan kepentingan modal, demokrasi beralih menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan segelintir elit.

Busyro menyinggung pula konflik dan tragedi kemanusiaan di beberapa daerah, yang menurutnya tidak dapat dipisahkan dari kegagalan tata kelola kekuasaan serta keputusan pembangunan, termasuk proyek Strategis Nasional (PSN).

Rekomendasi reformasi

Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:

  • Revisi menyeluruh Undang‑Undang Partai Politik dan Undang‑Undang Pemilihan Kepala Daerah.
  • Penerbitan Perppu yang mengembalikan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai UU No 30/2002.
  • Peninjauan kembali atau penghentian proyek‑proyek Strategis Nasional yang menimbulkan dampak sosial‑ekonomi negatif.

Ia menegaskan bahwa perbaikan demokrasi tidak dapat hanya mengandalkan pergantian pemimpin melalui pemilu rutin; diperlukan transformasi struktural pada partai politik, mekanisme pemilihan kepala daerah, serta peran aktif masyarakat sipil dalam menuntut perubahan.

Penguatan integritas partai, lembaga negara, dan kepemimpinan nasional menjadi prasyarat untuk mengembalikan demokrasi ke tujuan konstitusionalnya: melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan mencegah dominasi elit.

Secara keseluruhan, pernyataan Busyro menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus kembali menempatkan kedaulatan rakyat di pusat proses politik, bukan menjadi arena permainan oligarki.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id