Sejarah kekuasaan tak pernah benar‑benar hilang; ia hanya mengubah wujud dan nama.
Jejak Lama: Al‑Baramikah dan Dinamika Kekuasaan Abbasiyah
Dalam masa pemerintahan Abbasiyah, figur yang dikenal sebagai Al‑Baramikah mengendalikan keputusan penting meski tidak memegang takhta. Ibn Khaldun sudah menyinggung fenomena ini enam abad yang lalu, menekankan bahwa keruntuhan sebuah negara lebih dipicu oleh pergeseran solidaritas internal daripada serangan luar. Barmaki, yang tak pernah mengadopsi gelar khalifah, menjadi otoritas di balik pengangkatan pejabat, alokasi anggaran, dan proyek‑proyek besar, menjadikan khalifah Harun ar‑Rasyid sekadar simbol.
Kejatuhan dramatisnya, yang disebut “Nakbat Al‑Baramika”, menandai bahwa kerusakan struktural sudah terlalu dalam untuk dapat diperbaiki hanya dengan pergantian raja.
Era Köprülü: Warisan Kekuasaan Keluarga di Kesultanan Utsmaniyah
Setelah menstabilkan kerajaan Utsmaniyah, keluarga Köprülü selama lebih dari lima puluh tahun memonopoli jabatan wazir agung. Meskipun sultan‑sultan berganti, pengaruh mereka tetap mengalir tanpa henti, menunjukkan pola kekuasaan yang tak terikat pada legitimasi formal.
Wajah Kontemporer: Jaringan “Deep State”, Penyadapan, dan Kontroversi “Geng Solo”
Di era modern, jaringan kekuasaan tak lagi berlandaskan garis keturunan, melainkan terbentuk dari mantan pejabat keamanan, pengusaha, operator politik, serta keluarga yang selalu muncul di setiap pemerintahan. Karena mereka tidak berpartisipasi dalam pemilu, mereka tetap berkuasa dengan memastikan siapa pun yang terpilih tetap bergantung pada mereka. Kontrol atas informasi – termasuk penyadapan, penahanan, promosi, dan penurunan jabatan – menjadi senjata utama untuk menegakkan dominasi tersebut.
Isu‑isu terbaru di Indonesia, seperti tuduhan penyadapan terhadap presiden oleh lingkaran mantan aparat keamanan dan spekulasi tentang pengunduran diri wakil presiden yang dikaitkan dengan kelompok yang disebut “Geng Solo”, bukan sekadar gosip. Terlepas dari kebenarannya, fakta bahwa publik mulai merasakan adanya “negara dalam negara” menandakan keberadaan jaringan yang tak terjangkau pemilu.
Berbeda dengan korupsi yang menyasar keuangan publik, oligarki dan jaringan “deep state” menggerogoti kedaulatan negara. Menangkap satu koruptor dapat dilakukan melalui lembaga seperti KPK, namun menindak sebuah jaringan yang menguasai aparat penegak hukum, media, dan partai politik jauh lebih rumit.
Doa Mereka yang Dianiaya dan Batas Kekuasaan
Menurut catatan akhir hidup Barmaki, ia menyampaikan kepada anaknya yang dipenjara bahwa keadilan akan datang melalui doa orang‑orang yang tertindas. Pernyataan ini mencerminkan pengakuan bahwa kekuasaan tanpa batas akan menemui konsekuensi moral.
Jaringan oligarki mengandalkan dana, logistik, media, serta relawan berbayar, sekaligus memanfaatkan retorika kebangsaan untuk menjustifikasi tindakan mereka. Namun, sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas pembelahan masyarakat, penyadapan, pembunuhan, serta eksploitasi sumber daya akan runtuh oleh akumulasi kemarahan rakyat dan tak terelakkan.
Indonesia di Persimpangan: Pilihan Transparansi
Indonesia kini berada pada persimpangan sejarah yang serupa dengan Baghdad pada abad ke‑9 dan Istanbul pada pertengahan abad ke‑17. Meskipun presiden dipilih secara demokratis, pertanyaan utama adalah seberapa jauh ia dapat memerintah tanpa campur tangan jaringan tak terlihat.
Jika jaringan tersebut dibiarkan beroperasi bebas, setiap upaya reformasi akan tersabotase dari dalam. Solusi historis yang ditawarkan Islam menekankan keberanian pemimpin untuk memutuskan hubungan dengan jaringan yang pernah membantu memperkuatnya, sebelum jaringan itu berbalik melukai.
Berbeda dengan tindakan kekerasan yang pernah diambil oleh Harun ar‑Rasyid atau pembersihan birokrasi oleh Köprülü, Indonesia dapat menempuh jalur damai dengan menegakkan transparansi sebagai nilai utama. Selama pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali belum terjawab, doa‑doa orang‑orang yang tertindas akan terus mengalir.