Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III), Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto, menekankan peran krusial intelijen dalam setiap operasi keamanan yang dilaksanakan di Papua.
Sinergi Intelijen dan Satuan Operasi
Menurutnya, kolaborasi antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan unit‑unit operasi TNI menjadi kunci dalam mengidentifikasi posisi kelompok bersenjata, sehingga aparat dapat menentukan sasaran secara tepat dan meminimalkan bahaya bagi penduduk sipil di sekitar lokasi penindakan.
Lucky menyebut contoh keberhasilan terbaru, yakni operasi gabungan Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkul 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema yang menargetkan kelompok TPNPB‑OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
diduga tewas. Manfret Fatem dilaporkan gugur di lokasi pertempuran, sementara Anton dan Yesias Fatem tewas ketika berusaha melarikan diri ke kawasan Sungai Frambu; proses pemulihan jenazah yang diyakini tenggelam masih berlangsung.
Lucky menegaskan bahwa keberhasilan penindakan tersebut didukung oleh intelijen bernilai A1 yang diperoleh dari BIN. Informasi tersebut memungkinkan pasukan menemukan persembunyian ketiga komandan sekaligus mengamankan satu senjata AK‑101, puluhan butir amunisi, dan bendera Bintang Kejora sebagai barang bukti.
Komitmen Profesionalisme TNI
Panglima menegaskan TNI akan terus melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum secara profesional, tegas, dan terukur, dengan mematuhi aturan rules of engagement (ROE), peraturan perundang‑undangan, serta prinsip hak asasi manusia.
Prinsip “salus populi suprema lex esto”—keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi—tetap menjadi pedoman utama. Prioritas utama meliputi perlindungan warga sipil, penegakan stabilitas keamanan, serta upaya meminimalkan dampak konflik di wilayah Papua.
Keberhasilan operasi di Maybrat menjadi bukti kesinambungan upaya TNI menjaga keamanan Papua Barat Daya, dengan dukungan intelijen BIN dan koordinasi antarsatuan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan ancaman bersenjata tanpa mengorbankan akuntabilitas dan kepatuhan hukum.