Author
Ribuan warga menempati Lapangan Hijau Masjid Agung Al‑Azhar, Jakarta Selatan, pada Ahad 8 November 2026, menyaksikan aksi bertajuk “Aksi Rakyat Bela Indonesia”. Di belakang mereka terbentang spanduk raksasa dengan nama aksi, sementara para tokoh nasional dan pimpinan organisasi keagamaan berbaris mengenakan kemeja putih, peci, serta ikat kepala berwarna merah‑putih.
Kerumunan pertama berkumpul sejak dini hari untuk melaksanakan salat Subuh berjamaah, kemudian melanjutkan kegiatan sarapan bersama. Seiring matahari naik, jumlah peserta makin padat, menambah semarak suasana di sekitar kawasan Blok M dan Sudirman yang sekaligus menjadi arena Car Free Day.
Lima Jari, Lima Tuntutan
Dalam rangkaian orasi, Ustaz Bachtiar Nasir memperkenalkan simbol lima jari sebagai kelanjutan simbol tiga jari pada demonstrasi sebelumnya. Lima jari tersebut mewakili lima tuntutan utama yang disuarakan oleh puluhan organisasi Islam.
- Persatuan rakyat dalam membela kedaulatan Indonesia.
- Penolakan terhadap pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.
- Penentangan atas oligarki serta dominasi asing atas aset‑aset nasional.
- Penerapan murni Pasal 33 UUD 1945.
- Penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu, termasuk kepada pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara.
Prof. Jimly Asshiddiqie Minta Penegasan Konstitusional
Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai tuntutan kelima masih terlalu umum. Ia menekankan perlunya landasan hukum yang jelas, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai acuan bagi lembaga‑lembaga negara dalam menanggapi persoalan Gibran.
Jimly menyampaikan bahwa ia telah bertemu Kapolri sehari sebelumnya dan mengingatkan agar para pemimpin delapan partai politik segera melakukan musyawarah untuk menentukan langkah politik yang tepat, mengingat potensi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan tiga tahun ke depan.
Putusan MK dan MA Tentang Pendidikan Gibran
Pada 6 Oktober 2026, MK memutus bahwa tidak ada bukti kuat bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setara SMA. Mahkamah menolak permohonan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah, sehingga tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026 dan menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Kedua keputusan tersebut berbeda dalam ruang lingkupnya—MK menilai bukti persyaratan pendidikan, sementara MA menilai keabsahan keputusan administratif. Meskipun tidak langsung memicu proses pemakzulan, keputusan ini menambah beban hukum yang harus dijawab pemerintah.
Prosedur Pemakzulan Sesuai UUD 1945
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Proses dimulai dengan pendapat DPR, yang selanjutnya diperiksa oleh MK. Jika MK menguatkan pendapat tersebut, DPR mengirim usulan kepada MPR untuk diputus secara konstitusional.
Dengan adanya putusan pengadilan, tekanan kepada DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti menjadi semakin kuat. Jimly menuntut agar partai‑partai politik memberikan keputusan politik yang tegas, sementara publik menanti penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum serta langkah selanjutnya.
Menanti Sikap Para Pemegang Kekuasaan
Aksi Rakyat Bela Indonesia kini beralih pada persiapan “Aksi Sejuta Umat” yang direncanakan di Monas. Jika aksi tersebut terwujud, tuntutan pemakzulan Gibran akan bergeser ke arena politik nasional yang lebih luas.
Apakah pemimpin partai dan lembaga negara akan segera mengambil keputusan, atau rakyat harus kembali turun ke jalan untuk menuntut keadilan? Masa depan politik Indonesia kini berada di tangan para pengambil keputusan, dengan harapan bahwa putusan pengadilan tidak sekadar menjadi catatan sejarah, melainkan menjadi landasan aksi konstitusional.
Indonesia adalah milik seluruh rakyat; jabatan publik harus tunduk pada konstitusi. Itulah pesan utama yang dibawa aksi ini menuju Monas.