Author
Bendera Merah Putih berkibar di atas panggung, sementara spanduk besar bertuliskan “Aksi Rakyat Bela Indonesia” melatarbelakangi barisan tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.
Sebagian peserta mengenakan pakaian putih, peci, serta ikat kepala berwarna merah putih. Mereka duduk berurutan menghadap ribuan hadirin yang memenuhi Lapangan Hijau Masjid Agung Al‑Azhar, dekat Blok M, Jakarta Selatan, pada Ahad 8 November 2026.
Sejak subuh, massa datang untuk melaksanakan salat berjemaah, dilanjutkan dengan sarapan bersama. Ketika matahari naik, kepadatan lapangan semakin meningkat.
Lima Jari, Lima Tuntutan
Ustaz Bachtiar Nasir, yang memotori gerakan, memperkenalkan simbol lima jari sebagai kelanjutan simbol tiga jari pada demonstrasi sebelumnya. Simbol tersebut mewakili lima tuntutan utama yang disuarakan oleh puluhan organisasi Islam.
- Persatuan rakyat dalam membela Indonesia.
- Penolakan terhadap segala bentuk pengkhianatan negara.
- Penentangan terhadap oligarki dan intervensi asing atas aset nasional.
- Penerapan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsisten.
- Penegakan hukum yang tidak pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara.
Jimly Asshiddiqie Minta Kejelasan Konstitusional
Profesor Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai tuntutan kelima masih terlalu samar. Ia mengusulkan agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dijadikan acuan tegas bagi lembaga‑lembaga negara dalam menangani kasus Gibran.
Jimly menegaskan bahwa persoalan Gibran harus diselesaikan melalui jalur konstitusional, mengingat potensi gangguan stabilitas pemerintahan tiga tahun ke depan bila perdebatan terus berlarut.
Ia menyerukan agar delapan partai politik yang menjadi penentu konfigurasi politik segera mengadakan musyawarah untuk menghasilkan keputusan politik yang jelas.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Pada 6 Oktober 2026, MK memutus bahwa tidak ada bukti yang cukup bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, MK menolak permohonan mereka dan tidak membatalkan status Gibran.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Kedua putusan tersebut menyentuh ranah yang berbeda: MK menilai bukti administratif, sementara MA menilai keabsahan keputusan administrasi pendidikan. Meskipun demikian, keduanya menambah tekanan bagi lembaga‑lembaga negara untuk memberikan penjelasan hukum yang komprehensif.
Langkah Politik Selanjutnya
Menurut konstitusi, pemberhentian wakil presiden memerlukan usulan DPR yang kemudian diperiksa oleh MK; jika disetujui, usulan tersebut dilanjutkan ke MPR untuk diputus. Oleh karena itu, peran DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan MK serta MA menjadi kunci utama.
Aksi Rakyat Bela Indonesia kini menyiapkan konsolidasi lebih besar melalui “Aksi Sejuta Umat” di Monumen Nasional. Keberhasilan aksi tersebut sangat bergantung pada respons cepat dan tegas dari pimpinan partai serta lembaga‑lembaga negara.
Jika keputusan politik tidak segera diambil, masyarakat diperkirakan akan kembali turun ke jalan untuk menuntut penyelesaian yang transparan dan berlandaskan hukum.