Author
Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden, namun proses hukum terkait dokumen pendidikan yang dipergunakan untuk pencalonannya belum selesai.
Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 memutuskan bahwa surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan dibatalkan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya mencabut dokumen tersebut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan.
Pada 12 November 2026, Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menyelenggarakan aksi dan konferensi pers. Kelompok advokat menuntut kepolisian untuk tetap menyelidiki dugaan pelanggaran, termasuk kemungkinan pemalsuan, pemberian keterangan palsu, dan penyalahgunaan wewenang terkait sertifikat itu.
Dua Isu Utama yang Harus Dipisahkan
Isu pertama menyangkut legalitas surat penyetaraan yang telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung. Isu kedua berfokus pada pemenuhan persyaratan pendidikan minimum bagi calon wakil presiden, yakni lulusan SMA atau setara, pada saat pendaftaran tahun 2023.
Pembatalan sertifikat tidak otomatis meniadakan pencalonan, namun juga tidak dapat dipisahkan dari proses verifikasi dokumen oleh KPU. Publik berhak mengetahui bagaimana dokumen itu diterbitkan, diverifikasi, dan apakah ada tanggung jawab institusional yang perlu dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum tidak boleh terhenti hanya karena seseorang mengundurkan diri. Aparat negara diharapkan menjalankan penyelidikan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, serta melaporkan temuan secara transparan.
Demokrasi menuntut akuntabilitas tidak hanya pada hasil akhir pemilihan, melainkan juga pada seluruh rangkaian prosedur yang mengantarkan seorang kandidat ke posisi publik.