Perdebatan seputar ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ternyata menyembunyikan persoalan yang jauh lebih mendalam: bagaimana seorang pemuda berusia di bawah empat puluh tahun dapat menduduki kursi tertinggi kedua di negara ini?
Usia Minimum dan Pengecualian Mahkamah Konstitusi
Pada Oktober 2023, peraturan pemilu menetapkan batas usia minimal empat puluh tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Gibran, yang kala itu menjabat sebagai wali kota Solo, belum memenuhi syarat tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang memegang jabatan hasil pemilihan umum, sehingga Gibran dapat mencalonkan diri.
Keterlibatan Keluarga dan Etika Politik
Keputusan Mahkamah muncul bersamaan dengan kontroversi etika: Ketua Mahkamah pada saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah kemudian menilai Anwar melanggar kode etik dan mencopotnya dari jabatan, meski tidak membatalkan kebijakan usia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang potensi konflik kepentingan di lembaga konstitusional.
Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, tidak dapat dipisahkan dari latar belakang politik ini. Walaupun tidak ada bukti bahwa ia memengaruhi putusan Mahkamah, posisinya sebagai kepala negara sekaligus orang tua kandidat menuntut standar moral yang tinggi untuk menghindari kesan nepotisme.
Wakil Presiden Bukan Jabatan Magang
Jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi percobaan bagi generasi muda. Konstitusi menugaskan peran tersebut sebagai pengganti presiden bila diperlukan, sehingga pengalaman dan rekam jejak yang terbukti di mata publik menjadi hal esensial. Tokoh-tokoh sebelumnya seperti Hatta, Habibie, Boediono, dan Jusuf Kalla menempati kursi itu dengan latar belakang yang diakui secara luas.
Gibran berhak menunjukkan kompetensinya, namun rakyat juga berhak menuntut bukti kemampuan nyata. Jika aturan dapat diubah demi kepentingan politik, fungsi partai sebagai filter kader dan prinsip kesetaraan demokrasi akan tergerus.
Pemilihan umum memang menentukan pemenang, namun kemenangan tidak serta merta menyelesaikan perdebatan mengenai etika, kepatutan, dan kualitas kepemimpinan. Publik mengharapkan pemimpin yang dapat menjelaskan mengapa ia layak dipercaya, bukan sekadar mengandalkan jaringan keluarga atau akses kekuasaan.
Negara kita bukan perusahaan keluarga, dan jabatan wakil presiden tidak dapat diperlakukan sebagai warisan yang dapat diturunkan secara otomatis.
