120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ijazah Wakil Presiden Gibran

Sejumlah 120 legislator dari delapan fraksi di DPR menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kontroversi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penyerahan usulan terjadi satu hari setelah Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Komposisi Pengusul dan Proses Awal

Pengusul melebihi ambang batas minimal 25 anggota, dengan rincian: PKS 28 orang, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1. Usulan diterima oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (NasDem) bersama Cucun Ahmad Syamsurizal (PKB) dalam rapat Komisi VIII yang juga dihadiri perwakilan seluruh fraksi, termasuk Benny K. Harman (Demokrat), Ahmad Doli Kurnia (Golkar), dan Mardani Ali Sera (PKS).

Menurut Muhammad Khozin, wakil PKB, HMP diajukan karena dugaan perbuatan tercela atau ketidaklayakan Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden.

Dasar Hukum dan Jalur Legislasi

Saan Mustopa menjelaskan bahwa hak tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang‑Undang Mahkamah Konstitusi (MD3), yang mencakup dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Usulan akan dibawa ke Badan Musyawarah (BM) untuk dibacakan pada sidang paripurna terdekat. Sidang paripurna memerlukan kehadiran minimal dua pertiga anggota DPR untuk dapat mengadopsi sikap resmi. Jika disetujui, keputusan akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya dapat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang istimewa.

Harapan untuk Proses Cepat

Mardani Ali Sera (PKS), yang sejak awal menggalang tanda tangan, berharap sidang paripurna dapat membaca usulan pada hari berikutnya. Namun pimpinan DPR belum mengumumkan jadwal pasti.

Putusan Yudisial yang Memicu Usulan

• 6 Oktober 2026 – Mahkamah Konstitusi: Menolak gugatan Denny Indrayana dan 11 penggugat lain karena tidak memiliki kedudukan hukum, sekaligus menyatakan tidak menemukan ijazah luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Hakim Asrul Sani menegaskan bahwa dokumen yang ada hanyalah certificate of attendance, bukan bukti kelulusan.
• 30 Oktober 2026 – Mahkamah Agung: Membatalkan Surat Keterangan Kemendikbud yang dipakai untuk penyetaraan pendidikan Gibran (Putusan No. 742 K/TUN/2026). Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai keputusan tersebut tidak serta merta menggugurkan jabatan Wakil Presiden.
• Setelahnya – Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra: Menyatakan putusan MA bersifat final, sehingga upaya menguji keabsahan ijazah Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi relevan.

Gibran, Prabowo, dan Klaim yang Berbeda

Gibran bertemu Presiden Prabowo pada 10 November 2026, menghabiskan sekitar 2,5 jam. Menurut Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri Gibran, melainkan memberi kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.

Beberapa jam kemudian, Gibran menyatakan bahwa ia akan melanjutkan perjuangan di PTUN dengan melampirkan dokumen dari tingkat SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan PK di Mahkamah Agung. Kepala BAKOM Syahganda Nainggolan menolak klaim bahwa Presiden pernah menyarankan Gibran “berjuang di pengadilan”.

Pengunduran Diri Tidak Menghentikan Proses HMP

Politisi menegaskan bahwa niat mundur Gibran tidak otomatis menghentikan prosedur HMP. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia dan anggota PKB Indrajaya menyatakan proses tetap berjalan selagi pengunduran diri belum resmi.

Saan Mustopa menambahkan bahwa HMP dapat dilaksanakan paralel dengan upaya hukum Gibran di PTUN.

Prospek ke Depan

Masih belum jelas kapan sidang paripurna akan membacakan usulan, apakah mayoritas DPR akan menyetujuinya, dan bagaimana lembaga-lembaga terkait akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Penggugat Subhan mengancam akan mengajukan gugatan terhadap Presiden Prabowo bila tidak segera ada wakil presiden baru.

Proses politik ini mencerminkan dinamika institusional antara legislatif, eksekutif, dan lembaga yudisial dalam menanggapi isu legitimasi jabatan tertinggi.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Membedah Mitos 'Satu Paket' antara Prabowo dan Gibran: Apa Kata Konstitusi?

Gibran Rakabuming Raka kini berada di tengah sorotan politik yang kian menguat, sementara upaya konsolidasi massa digelar di kawasan Monumen Nasional. Aksi tersebut bertepatan dengan kembalinya sidang DPR setelah masa reses, menambah tekanan pada proses politik di Senayan.

Satu Paket dalam Pemilihan

Beberapa pendukung Gibran berargumen bahwa bila Gibran dimakzulkan, Presiden Prabowo Subianto pun harus ikut turun karena keduanya dipilih sebagai satu pasangan. Argumen itu tampak logis bila hanya dilihat dari surat suara, namun konstitusi memberikan landasan yang berbeda.

Joko Widodo pernah menegaskan pada 6 Juni 2025 bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara berpasangan, berbeda dengan sistem terpisah di Filipina. Pernyataan itu memang tepat soal mekanisme pemungutan suara, namun tidak serta merta mengikat mekanisme pemberhentian kedua jabatan secara bersamaan.

Makna Frasa “dan/atau” dalam UUD 1945

Pasal 7A UUD 1945 secara jelas menyebut bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Kata “dan/atau” membuka tiga skenario: pemberhentian Presiden saja, Wakil Presiden saja, atau keduanya sekaligus.

Proses selanjutnya diatur oleh Pasal 7B, di mana DPR harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai alasan pemberhentian. Jika Mahkamah menguatkan alasan tersebut, DPR melanjutkan usulan ke MPR yang kemudian memutuskan lewat sidang paripurna dengan kuorum dan mayoritas tertentu.

Jika Jabatan Wakil Presiden Kosong

Apabila hanya Gibran yang diberhentikan, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Presiden tetap melanjutkan masa jabatan, dan dalam waktu paling lama 60 hari MPR akan mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diajukan Presiden.

Contoh historis seperti penggantian Soeharto oleh B.J. Habibie pada 1998 dan pemecatan Abdurrahman Wahid yang digantikan Megawati Soekarnoputri pada 2001 menunjukkan bahwa pergantian presiden tidak otomatis menurunkan seluruh struktur pemerintahan.

Tekanan Politik dan Pembuktian Hukum

Ribuan peserta aksi “Rakyat Bela Indonesia” pada 8 November 2026 menyoroti isu konstitusional terkait jabatan Wakil Presiden. Sementara DPR masih menunggu putusan Mahkamah Agung dan belum mengadakan rapat pimpinan untuk menanggapi aspirasi tersebut, proses legislasi tetap berjalan secara formal.

Tekanan massa dapat meningkatkan kesadaran publik, tetapi keputusan pemberhentian tetap harus melalui jalur hukum yang jelas, bukan sekadar popularitas tuntutan.

Menjaga Kesinambungan Negara

Setiap tokoh, baik Presiden maupun Wakil Presiden, memiliki tanggung jawab konstitusional masing‑masing. Jika salah satu terbukti melanggar ketentuan yang menjadi dasar pemberhentian, mekanisme konstitusional dapat diarahkan pada orang itu tanpa menyeret pasangannya.

Konstitusi berfungsi sebagai sabuk pengaman bagi negara: melindungi keberlangsungan pemerintahan saat salah satu pejabat kehilangan kelayakan, tanpa harus menghentikan seluruh jajaran pemerintahan.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co