120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ijazah Wakil Presiden Gibran

Sejumlah 120 legislator dari delapan fraksi di DPR menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kontroversi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penyerahan usulan terjadi satu hari setelah Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Komposisi Pengusul dan Proses Awal

Pengusul melebihi ambang batas minimal 25 anggota, dengan rincian: PKS 28 orang, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1. Usulan diterima oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (NasDem) bersama Cucun Ahmad Syamsurizal (PKB) dalam rapat Komisi VIII yang juga dihadiri perwakilan seluruh fraksi, termasuk Benny K. Harman (Demokrat), Ahmad Doli Kurnia (Golkar), dan Mardani Ali Sera (PKS).

Menurut Muhammad Khozin, wakil PKB, HMP diajukan karena dugaan perbuatan tercela atau ketidaklayakan Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden.

Dasar Hukum dan Jalur Legislasi

Saan Mustopa menjelaskan bahwa hak tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang‑Undang Mahkamah Konstitusi (MD3), yang mencakup dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Usulan akan dibawa ke Badan Musyawarah (BM) untuk dibacakan pada sidang paripurna terdekat. Sidang paripurna memerlukan kehadiran minimal dua pertiga anggota DPR untuk dapat mengadopsi sikap resmi. Jika disetujui, keputusan akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya dapat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang istimewa.

Harapan untuk Proses Cepat

Mardani Ali Sera (PKS), yang sejak awal menggalang tanda tangan, berharap sidang paripurna dapat membaca usulan pada hari berikutnya. Namun pimpinan DPR belum mengumumkan jadwal pasti.

Putusan Yudisial yang Memicu Usulan

• 6 Oktober 2026 – Mahkamah Konstitusi: Menolak gugatan Denny Indrayana dan 11 penggugat lain karena tidak memiliki kedudukan hukum, sekaligus menyatakan tidak menemukan ijazah luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Hakim Asrul Sani menegaskan bahwa dokumen yang ada hanyalah certificate of attendance, bukan bukti kelulusan.
• 30 Oktober 2026 – Mahkamah Agung: Membatalkan Surat Keterangan Kemendikbud yang dipakai untuk penyetaraan pendidikan Gibran (Putusan No. 742 K/TUN/2026). Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai keputusan tersebut tidak serta merta menggugurkan jabatan Wakil Presiden.
• Setelahnya – Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra: Menyatakan putusan MA bersifat final, sehingga upaya menguji keabsahan ijazah Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi relevan.

Gibran, Prabowo, dan Klaim yang Berbeda

Gibran bertemu Presiden Prabowo pada 10 November 2026, menghabiskan sekitar 2,5 jam. Menurut Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri Gibran, melainkan memberi kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.

Beberapa jam kemudian, Gibran menyatakan bahwa ia akan melanjutkan perjuangan di PTUN dengan melampirkan dokumen dari tingkat SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan PK di Mahkamah Agung. Kepala BAKOM Syahganda Nainggolan menolak klaim bahwa Presiden pernah menyarankan Gibran “berjuang di pengadilan”.

Pengunduran Diri Tidak Menghentikan Proses HMP

Politisi menegaskan bahwa niat mundur Gibran tidak otomatis menghentikan prosedur HMP. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia dan anggota PKB Indrajaya menyatakan proses tetap berjalan selagi pengunduran diri belum resmi.

Saan Mustopa menambahkan bahwa HMP dapat dilaksanakan paralel dengan upaya hukum Gibran di PTUN.

Prospek ke Depan

Masih belum jelas kapan sidang paripurna akan membacakan usulan, apakah mayoritas DPR akan menyetujuinya, dan bagaimana lembaga-lembaga terkait akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Penggugat Subhan mengancam akan mengajukan gugatan terhadap Presiden Prabowo bila tidak segera ada wakil presiden baru.

Proses politik ini mencerminkan dinamika institusional antara legislatif, eksekutif, dan lembaga yudisial dalam menanggapi isu legitimasi jabatan tertinggi.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Tuntutan Pemakzulan Gibran dan Respons Politik

Bendera Merah Putih berkibar di atas panggung, sementara spanduk besar bertuliskan “Aksi Rakyat Bela Indonesia” melatarbelakangi barisan tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.

Sebagian peserta mengenakan pakaian putih, peci, serta ikat kepala berwarna merah putih. Mereka duduk berurutan menghadap ribuan hadirin yang memenuhi Lapangan Hijau Masjid Agung Al‑Azhar, dekat Blok M, Jakarta Selatan, pada Ahad 8 November 2026.

Sejak subuh, massa datang untuk melaksanakan salat berjemaah, dilanjutkan dengan sarapan bersama. Ketika matahari naik, kepadatan lapangan semakin meningkat.

Lima Jari, Lima Tuntutan

Ustaz Bachtiar Nasir, yang memotori gerakan, memperkenalkan simbol lima jari sebagai kelanjutan simbol tiga jari pada demonstrasi sebelumnya. Simbol tersebut mewakili lima tuntutan utama yang disuarakan oleh puluhan organisasi Islam.

• Persatuan rakyat dalam membela Indonesia.
• Penolakan terhadap segala bentuk pengkhianatan negara.
• Penentangan terhadap oligarki dan intervensi asing atas aset nasional.
• Penerapan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsisten.
• Penegakan hukum yang tidak pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara.

Jimly Asshiddiqie Minta Kejelasan Konstitusional

Profesor Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai tuntutan kelima masih terlalu samar. Ia mengusulkan agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dijadikan acuan tegas bagi lembaga‑lembaga negara dalam menangani kasus Gibran.

Jimly menegaskan bahwa persoalan Gibran harus diselesaikan melalui jalur konstitusional, mengingat potensi gangguan stabilitas pemerintahan tiga tahun ke depan bila perdebatan terus berlarut.

Ia menyerukan agar delapan partai politik yang menjadi penentu konfigurasi politik segera mengadakan musyawarah untuk menghasilkan keputusan politik yang jelas.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Pada 6 Oktober 2026, MK memutus bahwa tidak ada bukti yang cukup bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, MK menolak permohonan mereka dan tidak membatalkan status Gibran.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Kedua putusan tersebut menyentuh ranah yang berbeda: MK menilai bukti administratif, sementara MA menilai keabsahan keputusan administrasi pendidikan. Meskipun demikian, keduanya menambah tekanan bagi lembaga‑lembaga negara untuk memberikan penjelasan hukum yang komprehensif.

Langkah Politik Selanjutnya

Menurut konstitusi, pemberhentian wakil presiden memerlukan usulan DPR yang kemudian diperiksa oleh MK; jika disetujui, usulan tersebut dilanjutkan ke MPR untuk diputus. Oleh karena itu, peran DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan MK serta MA menjadi kunci utama.

Aksi Rakyat Bela Indonesia kini menyiapkan konsolidasi lebih besar melalui “Aksi Sejuta Umat” di Monumen Nasional. Keberhasilan aksi tersebut sangat bergantung pada respons cepat dan tegas dari pimpinan partai serta lembaga‑lembaga negara.

Jika keputusan politik tidak segera diambil, masyarakat diperkirakan akan kembali turun ke jalan untuk menuntut penyelesaian yang transparan dan berlandaskan hukum.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Mahkamah Agung Batalkan Surat Penyamaan SMA Gibran, Imbas pada Kelayakan Calon Wakil Presiden

Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 menguatkan seluruh tuntutan H.M. Subhan dan membatalkan Surat Keterangan No. 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan untuk menyetarakan jenjang pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kelayakan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Putusan Mahkamah Agung

Amar singkat yang dipublikasikan di laman resmi kepaniteraan MA menyatakan bahwa kasasi diajukan oleh Subhan diterima, keputusan pengadilan sebelumnya dibatalkan, dan seluruh gugatan penggugat dikabulkan. Dengan demikian, dokumen penyetaraan yang selama ini dijadikan pengganti ijazah SMA dinyatakan tidak sah dan wajib ditarik serta dimusnahkan.

Dampak terhadap Pencalonan Gibran

Pasal 169 huruf r Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan calon presiden atau wakil presiden telah menamatkan pendidikan paling rendah setara SMA/SMK. Karena surat penyetaraan itu kini batal, Gibran kehilangan salah satu bukti utama yang menunjukkan ia memenuhi syarat tersebut.

Tuntutan Verifikasi Dokumen

Gibran pernah menyatakan kesiapan membuka seluruh catatan pendidikannya, dari SD hingga perguruan tinggi. Namun, yang dibutuhkan saat ini adalah dokumen yang secara sah membuktikan kelulusan SMA atau setara, bukan sekadar dokumen pendidikan lain.

Peran Kementerian Pendidikan dan KPU

Kementerian Pendidikan harus menjelaskan dasar legal penerbitan surat penyetaraan pada 6 Agustus 2019, termasuk prosedur verifikasi yang dipakai. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib meninjau kembali kelengkapan berkas calon wakil presiden dan memastikan semua persyaratan dipenuhi tanpa pandang bulu.

Mekanisme Konstitusional

Meski putusan MA tidak serta merta mencabut jabatan wakil presiden, konstitusi memberi wewenang DPR untuk mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bila terbukti seorang wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat. Selanjutnya MK memutus, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menindaklanjuti keputusan tersebut.

Pertimbangan Pengunduran Diri

Jika Gibran tidak dapat menyajikan dokumen yang sah, ia dihadapkan pada pilihan politik berat: mengundurkan diri secara sukarela atau menghadapi proses konstitusional yang panjang. Keputusan tersebut akan menjadi ujian integritas institusi publik serta kepatuhan pada aturan hukum.

Kasus ini menggarisbawahi bahwa jabatan publik tidak boleh dibangun di atas dokumen yang dipertanyakan legalitasnya. Semua pihak—kementerian, KPU, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya—perlu bergerak cepat untuk menegakkan prinsip supremasi hukum.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co