Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Indonesia dengan menyebutkan “berhenti” atas permintaan sendiri, menimbulkan spekulasi mengenai motivasi sesungguhnya.
Pemilihan Kata “Berhenti” dan Implikasinya
Surat resmi yang ditandatangani Gibran mencantumkan frasa “berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri”. Ia sengaja menghindari istilah “mengundurkan diri”, sebuah pilihan yang mengingatkan pada pernyataan serupa Soeharto pada tahun 1998. Dalam surat tersebut, Gibran juga meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengenai kekosongan jabatan.
Alasan yang Dikatakan dan Pertanyaan yang Muncul
Gibran menambahkan bahwa keputusan itu diambil “dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan”. Namun, tidak ada penjelasan konkret mengenai hambatan apa yang mengganggu kelancaran pemerintahan sehingga ia merasa perlu mengosongkan jabatan yang baru dijabat sejak 2024.
Latar Belakang Masalah Pendidikan
Beberapa minggu sebelumnya, Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan (suket) milik Gibran, yang kemudian dicabut oleh pemerintah melalui SK Nomor 206 Tahun 2026. Surat itu semula menjadi dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024. Putusan pengadilan dan pencabutan suket menimbulkan pertanyaan tentang validitas pencalonan serta implikasinya terhadap jabatan yang diemban.
Pernyataan dalam Video dan Kontroversi Ijazah
Dalam sebuah video pada 12 November 2026, Gibran menegaskan bahwa keputusan “berhenti” tidak berhubungan dengan ijazah. Ia menyatakan semua dokumen pendidikan sudah lengkap dan telah diserahkan ke pengadilan. Namun, penekanan pada ijazah tampak mengalihkan perhatian publik dari isu utama, yaitu keabsahan suket yang telah dibatalkan.
Isu Kejujuran dan Akuntabilitas Publik
Penggunaan istilah “berhenti” dan penegasan bahwa masalah ijazah tidak relevan dipandang oleh sebagian pengamat sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Menurut mereka, tindakan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pejabat dan transparansi proses politik.
Walaupun keputusan Gibran untuk mengosongkan jabatan dapat dianggap sebagai pengorbanan demi kepentingan negara, pertanyaan mengenai hubungan antara pembatalan suket pendidikan dan pengunduran dirinya tetap belum terjawab. Akuntabilitas politik serta kejelasan prosedur konstitusional menjadi fokus selanjutnya.