Al-Ma'un: Teknologi Pemerintahan
Showing posts with label Teknologi Pemerintahan. Show all posts
Showing posts with label Teknologi Pemerintahan. Show all posts
Platform Terpadu DKI Jakarta Percepat Koordinasi Penanganan Kedaruratan

Platform Terpadu DKI Jakarta Percepat Koordinasi Penanganan Kedaruratan

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta meluncurkan JAK-Respond, inovasi digital yang menyatukan data layanan perangkat dan sistem komunikasi antar‑instansi untuk mempercepat respons darurat serta pelayanan publik.

Kepala UP Pengelola Jaringan Sistem Elektronik Diskominfotik DKI, Aditia Prana Kusuma, menjelaskan bahwa melalui platform ini operator pusat komando dapat memantau lokasi kejadian, melacak posisi petugas, dan mengakses informasi pendukung secara real‑time demi penentuan langkah penanganan yang tepat.

Sebelumnya, data seperti posisi petugas, rekaman CCTV, dan kondisi lalu lintas harus diakses lewat aplikasi terpisah, sehingga operator kesulitan memperoleh gambaran menyeluruh.

Respond menyatukan semua informasi tersebut dalam satu dasbor terpadu, menjadikan proses pencarian, pemantauan, dan penyampaian data lebih cepat serta efisien.

Fitur utama aplikasi meliputi peta digital berbasis GIS, pelacakan GPS HT TETRA untuk petugas, integrasi tayangan CCTV, pembaruan kondisi lalu lintas, dan data cuaca terkini.

Pengembangan platform ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, mencakup koordinasi kebutuhan, pembuatan aplikasi, uji coba, dan sosialisasi kepada pengguna.

Respond mampu menyediakan data operasional jauh lebih cepat dibandingkan penggunaan aplikasi terpisah, meningkatkan produktivitas operator dan mempermudah koordinasi di lapangan.

Manfaat dan Rencana Pengembangan Selanjutnya

Inovasi ini menjadi bagian dari agenda transformasi digital Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedepannya, aplikasi akan diperluas ke lebih banyak perangkat daerah, fitur akan disempurnakan berdasarkan umpan balik, dan integrasi data operasional akan terus diperkuat.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com
Menteri Sosial Targetkan 50% Penduduk Terdata dalam Sistem Perlinsos Digital 2026

Menteri Sosial Targetkan 50% Penduduk Terdata dalam Sistem Perlinsos Digital 2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menetapkan sasaran agar setengah juta penduduk Indonesia terdaftar dalam sistem Perlindungan Sosial digital (Perlinsos) paling lambat Desember 2026.

Pemerintah mengandalkan platform digital ini untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan.

"Teknologi harus menghasilkan keadilan, bukan sekadar mempercepat administrasi. Kualitas data dan partisipasi warga tetap menjadi kunci agar bantuan tepat kepada yang berhak," ujar Saifullah dalam peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga.

Integrasi Data dan Partisipasi Publik

Berbagai basis data kini digabungkan, meliputi catatan kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS, serta informasi dari PLN, kepolisian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Hukum.

Penggabungan ini diharapkan menghasilkan gambaran sosial‑ekonomi yang lebih akurat, sehingga penentuan penerima bantuan menjadi lebih tepat dan meminimalkan kesalahan penyaluran.

Sistem Perlinsos Digital memberi ruang bagi warga untuk memperbaharui data, mengusulkan calon penerima bantuan, atau mengajukan sanggahan atas data yang dirasa tidak tepat.

Untuk menjangkau masyarakat yang kurang terhubung secara digital, pemerintah membuka peluang menjadi Agen Perlinsos bagi ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, kelompok perempuan, hingga anggota media.

"Prioritasnya adalah orang terdekat—saudara atau tetangga—agar mereka yang selama ini terlewat dapat masuk ke dalam sistem dan memperoleh perlindungan sosial yang sesuai," tambahnya.

Teknologi Biometrik dan Uji Coba Lapangan

Fitur biometrik, termasuk pengenalan wajah, diterapkan untuk memverifikasi identitas penerima bantuan. Masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data secara terbuka melalui platform.

Digitalisasi bansos pertama kali diuji di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum diperluas ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.

Jika seluruh fase berjalan sesuai rencana, mekanisme penyaluran bantuan berbasis data digital yang lebih mutakhir diproyeksikan akan diimplementasikan secara nasional pada tahun 2027.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com