Di kota pelabuhan Surabaya, program Perlindungan Sosial Digital (PSD) ternyata menghadapi dilema: warga yang tampak paling membutuhkan bantuan bisa saja terlewat karena catatan administratif, sementara penerima manfaat yang sudah naik taraf hidup tetap tercatat menerima bantuan.
Menurut data terbaru, PSD telah mencakup 1.004.298 kepala keluarga. Namun, proses pembaruan data mengungkap adanya 219.000 warga yang tidak dapat ditemukan dan sekitar 26.000 nama yang sudah tercatat meninggal.
Angka ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan sekadar menggelar platform digital, melainkan memastikan sistem dapat mengenali kondisi riil setiap individu.
Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Surabaya mencapai 105.090 jiwa atau 3,56 % dari total penduduk. Meskipun persentase ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dinamika kemiskinan tetap berlangsung—keluarga dapat naik kelas, turun kembali, atau berada di ambang kemiskinan yang rawan kembali ke jurang terdahulu.
Data Administratif vs Realitas Sosial
Kasus kepemilikan kendaraan menjadi contoh konkret. Petugas menemukan rumah dengan kondisi ekonomi lemah namun tercatat memiliki mobil. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa kendaraan tersebut terdaftar atas nama pengemudi profesional, atau bahkan KTP pemilik dipinjam untuk pendaftaran STNK.
Situasi ini memperlihatkan keterbatasan mengandalkan NIK atau STNK sebagai indikator kesejahteraan. Sebuah nomor identitas memang menandai seseorang, dan nomor kendaraan menandai pemilik secara administratif, namun keduanya belum tentu mencerminkan siapa yang sebenarnya menikmati aset atau menanggung beban hidup keluarga.
Oleh karena itu, basis data perlindungan sosial harus dipandang bukan sekadar daftar orang miskin, melainkan peta dinamis yang menggambarkan siapa yang memerlukan bantuan, siapa yang berada dalam kondisi rentan, dan siapa yang telah berhasil mandiri.