Al-Ma'un: Surabaya
Showing posts with label Surabaya. Show all posts
Showing posts with label Surabaya. Show all posts
Surabaya Capai 90% Pembangunan Rumah Pompa, Tantangan Operasional Menjelang Musim Hujan

Surabaya Capai 90% Pembangunan Rumah Pompa, Tantangan Operasional Menjelang Musim Hujan

Ketahanan kota tidak hanya diukur dari kecepatan mengalihkan air, melainkan dari cara mengatur aliran, kapasitas penampungan, serta keberlangsungan layanan saat kondisi terburuk melanda.

Hujan singkat sekaligus dapat mengubah dinamika lalu lintas, menggenangi halaman rumah, menunda aktivitas ekonomi, dan memaksa warga menyesuaikan jadwal kerja mereka.

Bagi penduduk di wilayah rawan banjir Surabaya, keberhasilan upaya pengendalian air lebih dipandang dari kecepatan air surut dan minimnya gangguan, bukan semata keanggunan bangunan pompa.

Progres Pembangunan Rumah Pompa

Pemerintah kota melaporkan bahwa hingga akhir Oktober 2026, pekerjaan pembangunan rumah pompa dan jaringan pendukung telah menyentuh angka 90 % dan dijadwalkan selesai pertengahan November, sebelum curah hujan meningkat pada Desember.

Delapan unit pompa baru direncanakan beroperasi, menyasar area-area kritis seperti Tanjungsari, Simokalangan, Simorejo, Margorejo, Nginden Jangkungan, dan Rungkut.

Skala Infrastruktur Drainase

Lebih dari seratus titik proyek drainase sedang digarap di wilayah selatan, timur, dan barat kota, menegaskan bahwa masalah genangan tak dapat diatasi hanya dengan satu bangunan atau satu ruas saluran.

Rumah pompa berfungsi layaknya jantung yang mendorong air keluar dari dataran rendah, namun efektivitasnya tergantung pada kelancaran saluran kecil menuju jaringan utama serta kesiapan tampungan dan saluran pembuangan.

Langkah Akhir dan Tantangan Operasional

Setelah struktur fisik hampir selesai, fokus beralih pada penyambungan pipa ke sungai, uji fungsi pompa, serta persiapan tenaga operasional. Pengujian harus membuktikan kinerja pompa saat debit meningkat dan level air berubah.

Selain itu, ketersediaan listrik, suku cadang, petugas siaga, prosedur darurat, dan anggaran operasional menjadi faktor penentu kelangsungan layanan. Sebelumnya, biaya listrik pernah diidentifikasi sebagai kendala utama.

Pemerintah kota perlu menyusun anggaran pemeliharaan rutin, pembersihan sedimen, penggantian komponen, serta pelatihan personel agar fasilitas tidak hanya berdiri megah, melainkan berfungsi optimal dalam jangka panjang.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com
Surabaya Tutup Operasi Rumah Potong Unggas di Bratang Gede demi Kesejahteraan Warga

Surabaya Tutup Operasi Rumah Potong Unggas di Bratang Gede demi Kesejahteraan Warga

Di kawasan pemukiman yang padat, batas antara kegiatan ekonomi dan kenyamanan warga harus ditetapkan dengan jelas. Meski usaha dapat membuka lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan pangan, kebisingan, bau tak sedap, serta limbah yang mengganggu istirahat warga dapat menjadikan aktivitas tersebut beban bagi lingkungan.

Latar Belakang Penertiban

Di wilayah Bratang Gede, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Pemerintah Kota memutuskan menghentikan operasi Rumah Potong Unggas (RPU) setelah sejumlah penduduk melaporkan gangguan suara mesin, kendaraan pengangkut, suara unggas, serta bau limbah yang terus berlanjut hingga larut malam dan dini hari.

Wali Kota Eri Cahyadi menindaklanjuti pengaduan yang masuk lewat pesan langsung di Instagram. Pemeriksaan lapangan mengungkap bahwa izin perdagangan usaha RPU telah kedaluwarsa, sementara izin khusus pemotongan unggas tidak pernah dimiliki. Surat rekomendasi dari lembaga terkait juga dinyatakan berakhir pada tahun 1998 dan belum diperbarui.

Walaupun sebelumnya telah dipasang stiker peringatan pada dua bangunan, aktivitas pemotongan tetap berlangsung, memaksa pihak berwenang melakukan penertiban sebagai langkah awal.

Dampak Terhadap Hak Warga

Rumah seharusnya menjadi tempat beristirahat yang tenang. Kebisingan berulang pada jam larut malam dapat mengganggu pola tidur, menurunkan konsentrasi, dan menurunkan kualitas hidup penghuni. Warga Bratang Gede mengeluhkan suara kendaraan pengangkut, mesin, ayam, serta pekerja yang beroperasi terus-menerus. Kotoran unggas dan sampah yang berserakan menambah rasa tidak nyaman.

Beberapa penduduk juga melaporkan tembok rumah retak. Namun, penyebab teknis kerusakan tersebut masih perlu diselidiki secara objektif sebelum disimpulkan terkait aktivitas RPU.

Pemerintah diharapkan menanggapi keluhan dengan serius, melakukan pengukuran kebisingan, pemeriksaan sistem pembuangan, serta menelusuri pengelolaan limbah. Penilaian kerusakan bangunan juga harus dilakukan secara independen, sehingga perlindungan warga tidak berhenti pada penerimaan laporan, melainkan berlanjut ke tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com
Surabaya Tingkatkan Alokasi Pendidikan Jadi 22% di RAPBD 2027, Apa Dampaknya bagi Anak?

Surabaya Tingkatkan Alokasi Pendidikan Jadi 22% di RAPBD 2027, Apa Dampaknya bagi Anak?

Surabaya menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 22 persen dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, sebuah peningkatan yang menandai komitmen daerah terhadap sektor kritis ini.

RAPBD 2027 diperkirakan mencapai Rp12,8 triliun, sehingga alokasi pendidikan mencapai kira‑kira Rp2,82 triliun. Sebagai perbandingan, APBD 2025 menyalurkan Rp2,588 triliun untuk pendidikan atau 20,96 persen dari total Rp12,3 triliun.

Peningkatan dua poin persentase itu menempatkan Surabaya di atas ambang minimum 20 persen yang diamanatkan Pasal 31 ayat 4 Undang‑Undang Dasar 1945 serta ditegaskan kembali dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Makna anggaran bagi pendidikan

Di balik angka, kota ini telah menunjukkan kemajuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2025 mencapai 85,65, naik 0,96 poin dari 84,69 pada tahun sebelumnya.

Persen penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 3,56 persen, menyisakan sekitar 105.090 jiwa yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah kota menanggulangi masalah tersebut dengan membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri dan memperluas bantuan bagi keluarga rentan. Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 7.380 siswa SMA, SMK, dan MA menerima dukungan, termasuk bantuan tunai Rp350.000 per bulan serta perlengkapan sekolah bagi mereka yang bersekolah di lembaga swasta.

Intervensi semacam ini penting karena kemiskinan tidak hanya tercermin dalam pendapatan, melainkan juga dalam biaya seragam, transportasi, buku, dan kebutuhan harian lainnya yang dapat memaksa anak berhenti belajar.

Oleh karena itu, peningkatan anggaran diharapkan tidak sekadar menurunkan biaya sekolah, melainkan memperpanjang dan memperkaya jalur pendidikan bagi setiap anak Surabaya.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com
Surabaya Hadapi Tantangan Data dalam Perlindungan Sosial Digital

Surabaya Hadapi Tantangan Data dalam Perlindungan Sosial Digital

Di kota pelabuhan Surabaya, program Perlindungan Sosial Digital (PSD) ternyata menghadapi dilema: warga yang tampak paling membutuhkan bantuan bisa saja terlewat karena catatan administratif, sementara penerima manfaat yang sudah naik taraf hidup tetap tercatat menerima bantuan.

Menurut data terbaru, PSD telah mencakup 1.004.298 kepala keluarga. Namun, proses pembaruan data mengungkap adanya 219.000 warga yang tidak dapat ditemukan dan sekitar 26.000 nama yang sudah tercatat meninggal.

Angka ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan sekadar menggelar platform digital, melainkan memastikan sistem dapat mengenali kondisi riil setiap individu.

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Surabaya mencapai 105.090 jiwa atau 3,56 % dari total penduduk. Meskipun persentase ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dinamika kemiskinan tetap berlangsung—keluarga dapat naik kelas, turun kembali, atau berada di ambang kemiskinan yang rawan kembali ke jurang terdahulu.

Data Administratif vs Realitas Sosial

Kasus kepemilikan kendaraan menjadi contoh konkret. Petugas menemukan rumah dengan kondisi ekonomi lemah namun tercatat memiliki mobil. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa kendaraan tersebut terdaftar atas nama pengemudi profesional, atau bahkan KTP pemilik dipinjam untuk pendaftaran STNK.

Situasi ini memperlihatkan keterbatasan mengandalkan NIK atau STNK sebagai indikator kesejahteraan. Sebuah nomor identitas memang menandai seseorang, dan nomor kendaraan menandai pemilik secara administratif, namun keduanya belum tentu mencerminkan siapa yang sebenarnya menikmati aset atau menanggung beban hidup keluarga.

Oleh karena itu, basis data perlindungan sosial harus dipandang bukan sekadar daftar orang miskin, melainkan peta dinamis yang menggambarkan siapa yang memerlukan bantuan, siapa yang berada dalam kondisi rentan, dan siapa yang telah berhasil mandiri.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com
Foskam Jatim Gelar Pelatihan Asesmen TKA untuk Guru SD di Surabaya

Foskam Jatim Gelar Pelatihan Asesmen TKA untuk Guru SD di Surabaya

Foskam Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan khusus bagi guru SD/Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah pada Jumat, 11 September 2026, bertempat di SD Muhammadiyah 4 (Mudipat) di Jalan Pucang Anom No.93, Surabaya.

Peserta dan Latar Belakang

Acara ini dihadiri oleh 68 pendidik yang mewakili 30 sekolah Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur. Di antaranya, dua guru dari SD Alam Muhammadiyah 2 Kedanyang, Gresik—Janita Firda Naini, S.Pd. (Bahasa Indonesia‑Literasi) dan Mahfudz Efendi, S.Pd., Gr., M.M. (Matematika‑Numerasi)—bersama dua rekan dari SD Muhammadiyah 1 Giri, Kebomas, turut berangkat ke Mudipat.

Tujuan Pelatihan

Ketua Foskam Jawa Timur, Edy Susanto, M.Pd., menyatakan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat kemampuan guru dalam merancang soal literasi dan numerasi serta mempersiapkan sekolah menyongsong TKA tahun ajaran berikutnya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada 30 kepala sekolah yang telah mengirim delegasi.

Edy menekankan pentingnya peningkatan nilai TKA dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di masing‑masing sekolah.

Materi dan Narasumber

Dua pakar nasional turut memberikan materi: Ria Pusvita Sari, M.Pd., yang membahas teknik pembuatan soal numerasi, dan Kanzue S. Rachelinda, S.Pd., yang fokus pada pengembangan soal literasi.

Praktik Penyusunan Soal

Setelah istirahat sholat Jumat dan Zuhur, peserta kembali ke Gedung ADEC (Ahmad Dahlan Education Center) untuk mempraktikkan pembuatan asesmen sesuai bidang masing‑masing. Kelompok numerasi dipandu oleh Ria (dipanggil Vita) di kelas 6B lantai empat, sementara kelompok literasi dipimpin Kanzue di kelas 6A lantai yang sama.

Ria menekankan bahwa persiapan TKA sebaiknya dimulai sejak kelas satu, bukan menunggu kelas enam. Ia menyarankan penggunaan soal sumatif akhir bab dengan tiga tipe pilihan ganda: pilihan tunggal empat opsi, MCMA (Multiple Choice Multiple Answers) dengan tiga pernyataan dan dua jawaban benar, serta tipe kategori dengan pernyataan benar‑salah atau cocok‑tidak cocok.

Selain tipe soal, ia menambahkan tiga level kognitif yang perlu diperhatikan—pemahaman, aplikasi, dan penerapan—serta tiga konteks soal: kehidupan pribadi, sosial‑budaya, dan ilmiah, contohnya soal suhu, dosis obat, atau bentuk bangunan.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co