Al-Ma'un: Kemiskinan
Showing posts with label Kemiskinan. Show all posts
Showing posts with label Kemiskinan. Show all posts
Jawa Timur 2026: Menganyam Pertumbuhan Ekonomi dengan Keadilan Sosial

Jawa Timur 2026: Menganyam Pertumbuhan Ekonomi dengan Keadilan Sosial

Perayaan hari jadi ke‑81 Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober 2026 menjadi momentum untuk meninjau capaian pembangunan sekaligus menyoroti tantangan yang masih harus diatasi.

jumlah layanan digital belum otomatis menjamin kemudahan bagi seluruh warga

Di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, tema “Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan” dijadikan kompas arah kebijakan. Namun, arti sejati tema itu tidak hanya terletak pada rangkaian acara atau penghargaan, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari petani yang memperoleh penghasilan layak, anak‑anak di daerah pinggiran yang mendapatkan pendidikan berkualitas, hingga keluarga rentan yang lebih mudah mengakses layanan kesehatan.

Modal dan Tantangan

Provinsi ini menyimpan potensi ekonomi yang luas, menjadi pusat industri, perdagangan, pertanian, serta distribusi barang strategis bagi perekonomian nasional. Tantangannya bukan sekadar mempertahankan posisi itu, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bertransformasi menjadi kesejahteraan yang merata.

Angka Kehidupan

PDB provinsi Jawa Timur mencatat pertumbuhan 5,33 % pada 2025, dengan nilai produk domestik regional bruto (harga berlaku) mencapai Rp 3.403,17 triliun. Sektor industri pengolahan menyumbang 31,32 % dari total struktur ekonomi, menandakan daya tarik produksi yang tinggi.

Di bidang pertanian, produksi padi pada 2025 mencapai 10,44 juta ton gabah kering giling, naik 12,60 % dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyumbang sekitar 17,34 % produksi padi nasional, memperkuat peran Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan Indonesia.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik melaporkan persentase penduduk miskin turun menjadi 9,06 % pada Maret 2026, dibandingkan 9,50 % pada Maret 2025. Namun, jumlah orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan tetap mencapai 3,712 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem pada 2025 tercatat 0,29 %, menandakan perlunya intervensi lebih terarah untuk menghapus angka tersebut.

Penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator positif, namun realitas jumlah penduduk miskin mengingatkan bahwa pekerjaan rumah belum selesai. Banyak keluarga masih harus membagi pendapatan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, perumahan, dan kesehatan.

Pasar Kerja dan Kualitas Pekerjaan

Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55 %, turun 0,06 poin persentase dari Februari 2025. Namun, proporsi tenaga kerja yang terdaftar pada sektor formal menurun menjadi 35,56 %, turun 0,53 poin persentase dalam periode yang sama. Penurunan angka pengangguran belum otomatis berarti tercipta lebih banyak pekerjaan yang menjamin pendapatan stabil, perlindungan sosial, dan prospek karier.

Oleh karena itu, pertumbuhan industri dan investasi harus dihubungkan dengan penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tanpa sinergi tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat terus melaju sementara sebagian masyarakat tetap berada dalam pekerjaan yang tidak aman.

Pusat dan Pinggiran

Keseimbangan antara pusat kota dan wilayah pinggiran menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, di mana manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com
Surabaya Tingkatkan Alokasi Pendidikan Jadi 22% di RAPBD 2027, Apa Dampaknya bagi Anak?

Surabaya Tingkatkan Alokasi Pendidikan Jadi 22% di RAPBD 2027, Apa Dampaknya bagi Anak?

Surabaya menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 22 persen dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, sebuah peningkatan yang menandai komitmen daerah terhadap sektor kritis ini.

RAPBD 2027 diperkirakan mencapai Rp12,8 triliun, sehingga alokasi pendidikan mencapai kira‑kira Rp2,82 triliun. Sebagai perbandingan, APBD 2025 menyalurkan Rp2,588 triliun untuk pendidikan atau 20,96 persen dari total Rp12,3 triliun.

Peningkatan dua poin persentase itu menempatkan Surabaya di atas ambang minimum 20 persen yang diamanatkan Pasal 31 ayat 4 Undang‑Undang Dasar 1945 serta ditegaskan kembali dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Makna anggaran bagi pendidikan

Di balik angka, kota ini telah menunjukkan kemajuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2025 mencapai 85,65, naik 0,96 poin dari 84,69 pada tahun sebelumnya.

Persen penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 3,56 persen, menyisakan sekitar 105.090 jiwa yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah kota menanggulangi masalah tersebut dengan membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri dan memperluas bantuan bagi keluarga rentan. Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 7.380 siswa SMA, SMK, dan MA menerima dukungan, termasuk bantuan tunai Rp350.000 per bulan serta perlengkapan sekolah bagi mereka yang bersekolah di lembaga swasta.

Intervensi semacam ini penting karena kemiskinan tidak hanya tercermin dalam pendapatan, melainkan juga dalam biaya seragam, transportasi, buku, dan kebutuhan harian lainnya yang dapat memaksa anak berhenti belajar.

Oleh karena itu, peningkatan anggaran diharapkan tidak sekadar menurunkan biaya sekolah, melainkan memperpanjang dan memperkaya jalur pendidikan bagi setiap anak Surabaya.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com
Surabaya Hadapi Tantangan Data dalam Perlindungan Sosial Digital

Surabaya Hadapi Tantangan Data dalam Perlindungan Sosial Digital

Di kota pelabuhan Surabaya, program Perlindungan Sosial Digital (PSD) ternyata menghadapi dilema: warga yang tampak paling membutuhkan bantuan bisa saja terlewat karena catatan administratif, sementara penerima manfaat yang sudah naik taraf hidup tetap tercatat menerima bantuan.

Menurut data terbaru, PSD telah mencakup 1.004.298 kepala keluarga. Namun, proses pembaruan data mengungkap adanya 219.000 warga yang tidak dapat ditemukan dan sekitar 26.000 nama yang sudah tercatat meninggal.

Angka ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan sekadar menggelar platform digital, melainkan memastikan sistem dapat mengenali kondisi riil setiap individu.

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Surabaya mencapai 105.090 jiwa atau 3,56 % dari total penduduk. Meskipun persentase ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dinamika kemiskinan tetap berlangsung—keluarga dapat naik kelas, turun kembali, atau berada di ambang kemiskinan yang rawan kembali ke jurang terdahulu.

Data Administratif vs Realitas Sosial

Kasus kepemilikan kendaraan menjadi contoh konkret. Petugas menemukan rumah dengan kondisi ekonomi lemah namun tercatat memiliki mobil. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa kendaraan tersebut terdaftar atas nama pengemudi profesional, atau bahkan KTP pemilik dipinjam untuk pendaftaran STNK.

Situasi ini memperlihatkan keterbatasan mengandalkan NIK atau STNK sebagai indikator kesejahteraan. Sebuah nomor identitas memang menandai seseorang, dan nomor kendaraan menandai pemilik secara administratif, namun keduanya belum tentu mencerminkan siapa yang sebenarnya menikmati aset atau menanggung beban hidup keluarga.

Oleh karena itu, basis data perlindungan sosial harus dipandang bukan sekadar daftar orang miskin, melainkan peta dinamis yang menggambarkan siapa yang memerlukan bantuan, siapa yang berada dalam kondisi rentan, dan siapa yang telah berhasil mandiri.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com