Al-Ma'un: Kebijakan Pemerintah
Showing posts with label Kebijakan Pemerintah. Show all posts
Showing posts with label Kebijakan Pemerintah. Show all posts
Qur'an Prediksi Kerusakan Lingkungan Ribuan Tahun Lalu, Kesadaran Manusia Baru Tiba-Tiba

Qur'an Prediksi Kerusakan Lingkungan Ribuan Tahun Lalu, Kesadaran Manusia Baru Tiba-Tiba

Dalam beberapa dekade belakangan, perhatian global terus berfokus pada kerusakan ekosistem, padahal pesan serupa telah tersirat dalam Al-Qur’an, khususnya pada ayat 41 Surat Ar-Rum.

Abdul Mu’ti, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa kesadaran Indonesia terhadap perubahan iklim baru muncul dalam beberapa tahun terakhir, sementara di Barat isu tersebut sudah diperdebatkan sejak puluhan tahun lalu.

Jika menelusuri jejak sejarah Islam, seharusnya umat Muslim sudah memiliki pemahaman tentang iklim jauh sebelum era modern, asalkan mereka menafsirkan ayat‑ayat Al-Qur’an secara kontekstual.

“Menariknya, ribuan tahun yang lalu Al-Qur’an sudah menyinggung tentang kerusakan yang tampak,” ujar Mu’ti pada Kamis, 19 November, dalam Festival Perubahan Iklim di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Qur’an tidak hanya mencatat adanya kerusakan alam, tetapi menegaskan bahwa sumber kerusakan itu berasal dari tindakan manusia, bukan kemarahan Tuhan.

“Manusia lah yang mengganggu keseimbangan ciptaan Tuhan, karena Sang Pencipta menyiapkan alam dengan hukum keseimbangan yang sempurna,” tegasnya.

Materi Ceramah Harus Relevan dan Pro Pencegahan Kerusakan Alam

Pernyataan tersebut dapat menjadi momentum agar para penceramah agama meninjau nash secara kontekstual, sehingga jamaah dapat menangkap pesan secara lebih jelas.

Masih banyak da’i yang mengaitkan kerusakan lingkungan semata-mata pada kehendak Tuhan, padahal teks suci menegaskan peran manusia sebagai penyebab utama.

Oleh karena itu, Mu’ti menekankan pentingnya edukasi tiga pilar: kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan, perilaku individu yang mengurangi jejak karbon, dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor.

Contohnya meliputi rencana tata ruang yang mengorbankan ruang hijau demi pembangunan perumahan, penggunaan pendingin ruangan yang memperparah efek rumah kaca, serta penggunaan kendaraan secara berlebihan.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id
Optimisme Industri Manufaktur Nasional Tetap Tinggi di Enam Bulan Mendatang

Optimisme Industri Manufaktur Nasional Tetap Tinggi di Enam Bulan Mendatang

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober 2026 naik menjadi 53,77, menandakan sektor manufaktur Indonesia masih berada dalam fase ekspansi dan optimisme pelaku usaha untuk enam bulan ke depan tetap kuat.

Peningkatan IKI dan Faktor Penyokong

Menurut Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko SA Cahyanto, nilai IKI yang meningkat 1,84 poin dari September 2026 (51,93) serta mengungguli angka Oktober 2025 (53,50) mencerminkan pertumbuhan positif pada sebagian besar dari 23 subsektor yang dinilai. Optimisme tercatat pada 67,4 % responden, sementara pesimisme menurun menjadi 5,5 %.

Indeks orientasi pasar menunjukkan IKI untuk industri berorientasi ekspor mencapai 53,93, sedikit di atas IKI pasar domestik yang berada pada 53,55.

Variabel Utama yang Menggerakkan IKI

Penguatan IKI didorong oleh kenaikan indeks pesanan menjadi 56,08 (naik 2,68 poin) dan indeks produksi sebesar 55,38 (naik 1,60 poin). Meskipun indeks persediaan sedikit naik menjadi 45,60, masih berada dalam fase kontraksi selama lima bulan beruntun.

Kegiatan Usaha dan Prospek Musiman

Sebanyak 80,4 % pelaku industri melaporkan kondisi usaha yang membaik dan stabil pada Oktober 2026, naik dari 77,9 % bulan sebelumnya. Responden yang mengindikasikan perlambatan kegiatan usaha turun menjadi 19,5 % dari 22,2 % pada September.

Eko menilai peningkatan tersebut dipengaruhi oleh menjelangnya sejumlah hari raya keagamaan yang biasanya memicu lonjakan produksi.

Subsektor yang Menunjukkan Kinerja Terbaik

Industri makanan mencatat IKI tertinggi tahun ini, didorong oleh lonjakan pesanan, termasuk dari pasar ekspor. Direktur Mintemgar, Merrijantij Punguan Pintaria, menambahkan bahwa kendala logistik tetap menjadi tantangan bagi kelancaran distribusi dan persediaan.

Industri kertas serta barang kertas kembali masuk fase ekspansi setelah kontraksi sebelumnya, berkat permintaan kertas kemasan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Subsektor yang Mengalami Kontraksi

Empat subsektor mencatat penurunan pada Oktober 2026: industri kayu dan barang kayu/gabus, industri pencetakan serta reproduksi media rekaman, industri karet, barang karet/plastik, dan industri furnitur. Penurunan dipicu oleh melemahnya pesanan ekspor, gangguan pasokan bahan baku, kenaikan biaya produksi, serta ketidakpastian permintaan global.

Industri Hasil Tembakau (IHT)

IHT masih berada dalam fase ekspansi meski pertumbuhannya melambat. Pesanan baru dan produksi tetap positif, sementara persediaan masih kontraktif. Ekspor produk tembakau olahan Januari‑Agustus 2026 mencapai Rp1,48 triliun, naik 4,74 % YoY.

Namun, industri ini menghadapi tantangan rokok ilegal (13,9 % total peredaran pada 2025) serta regulasi baru tentang batas nikotin, tar, dan peringatan kesehatan yang menimbulkan ketidakpastian. Kemenperin terus memantau penyusunan regulasi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk harmonisasi peraturan kemasan dan iklan.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com
BGN Tutup Lebih dari 2.000 Dapur MBG, Efisiensi Rp44 Triliun, dan SMK Siap Kurangi Pengangguran

BGN Tutup Lebih dari 2.000 Dapur MBG, Efisiensi Rp44 Triliun, dan SMK Siap Kurangi Pengangguran

Beragam kebijakan penting terbit pada Kamis (29/10) yang tetap relevan hingga kini, mulai dari penutupan permanen dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar kebersihan, hingga upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengembangkan model Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Penutupan Dapur MBG yang Tidak Layak Higienis

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan penutupan permanen lebih dari dua ribu dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi kriteria higiene dan sanitasi, sebagai bagian dari perbaikan tata kelola dan pengawasan program gizi nasional.

Efisiensi Anggaran Program MBG

Selama 100 hari pertama masa jabatan Kepala BGN Sudaryono, BGN berhasil menghemat anggaran sebesar Rp44 triliun, langkah yang diharapkan meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan MBG.

Penguatan Tata Kelola Dana Haji

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menekankan pentingnya memperkuat mekanisme pengelolaan dana haji serta optimalisasi penggunaannya demi manfaat maksimal bagi jamaah.

Kerja Sama dengan Jepang dalam Daur Ulang Limbah Elektronik

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikbudristek) tengah menjajaki kolaborasi dengan Jepang untuk mengembangkan teknologi daur ulang limbah elektronik, baterai bekas, serta produksi bioetanol sebagai energi alternatif.

Model SMK Baru untuk Menekan Pengangguran

Kemendikdasmen meluncurkan serangkaian model pendidikan SMK yang dirancang memperkuat kompetensi lulusan serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, dengan tujuan menurunkan angka pengangguran di kalangan pemuda.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com
Surabaya Hadapi Tantangan Data dalam Perlindungan Sosial Digital

Surabaya Hadapi Tantangan Data dalam Perlindungan Sosial Digital

Di kota pelabuhan Surabaya, program Perlindungan Sosial Digital (PSD) ternyata menghadapi dilema: warga yang tampak paling membutuhkan bantuan bisa saja terlewat karena catatan administratif, sementara penerima manfaat yang sudah naik taraf hidup tetap tercatat menerima bantuan.

Menurut data terbaru, PSD telah mencakup 1.004.298 kepala keluarga. Namun, proses pembaruan data mengungkap adanya 219.000 warga yang tidak dapat ditemukan dan sekitar 26.000 nama yang sudah tercatat meninggal.

Angka ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan sekadar menggelar platform digital, melainkan memastikan sistem dapat mengenali kondisi riil setiap individu.

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Surabaya mencapai 105.090 jiwa atau 3,56 % dari total penduduk. Meskipun persentase ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dinamika kemiskinan tetap berlangsung—keluarga dapat naik kelas, turun kembali, atau berada di ambang kemiskinan yang rawan kembali ke jurang terdahulu.

Data Administratif vs Realitas Sosial

Kasus kepemilikan kendaraan menjadi contoh konkret. Petugas menemukan rumah dengan kondisi ekonomi lemah namun tercatat memiliki mobil. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa kendaraan tersebut terdaftar atas nama pengemudi profesional, atau bahkan KTP pemilik dipinjam untuk pendaftaran STNK.

Situasi ini memperlihatkan keterbatasan mengandalkan NIK atau STNK sebagai indikator kesejahteraan. Sebuah nomor identitas memang menandai seseorang, dan nomor kendaraan menandai pemilik secara administratif, namun keduanya belum tentu mencerminkan siapa yang sebenarnya menikmati aset atau menanggung beban hidup keluarga.

Oleh karena itu, basis data perlindungan sosial harus dipandang bukan sekadar daftar orang miskin, melainkan peta dinamis yang menggambarkan siapa yang memerlukan bantuan, siapa yang berada dalam kondisi rentan, dan siapa yang telah berhasil mandiri.


📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari antaranews.com