Surabaya menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 22 persen dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, sebuah peningkatan yang menandai komitmen daerah terhadap sektor kritis ini.
RAPBD 2027 diperkirakan mencapai Rp12,8 triliun, sehingga alokasi pendidikan mencapai kira‑kira Rp2,82 triliun. Sebagai perbandingan, APBD 2025 menyalurkan Rp2,588 triliun untuk pendidikan atau 20,96 persen dari total Rp12,3 triliun.
Peningkatan dua poin persentase itu menempatkan Surabaya di atas ambang minimum 20 persen yang diamanatkan Pasal 31 ayat 4 Undang‑Undang Dasar 1945 serta ditegaskan kembali dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Makna anggaran bagi pendidikan
Di balik angka, kota ini telah menunjukkan kemajuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2025 mencapai 85,65, naik 0,96 poin dari 84,69 pada tahun sebelumnya.
Persen penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 3,56 persen, menyisakan sekitar 105.090 jiwa yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah kota menanggulangi masalah tersebut dengan membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri dan memperluas bantuan bagi keluarga rentan. Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 7.380 siswa SMA, SMK, dan MA menerima dukungan, termasuk bantuan tunai Rp350.000 per bulan serta perlengkapan sekolah bagi mereka yang bersekolah di lembaga swasta.
Intervensi semacam ini penting karena kemiskinan tidak hanya tercermin dalam pendapatan, melainkan juga dalam biaya seragam, transportasi, buku, dan kebutuhan harian lainnya yang dapat memaksa anak berhenti belajar.
Oleh karena itu, peningkatan anggaran diharapkan tidak sekadar menurunkan biaya sekolah, melainkan memperpanjang dan memperkaya jalur pendidikan bagi setiap anak Surabaya.
