Gibran Berhenti dari Jabatan Wakil Presiden: Kata, Kontroversi Ijazah, dan Implikasi Politik

Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Indonesia dengan menyebutkan “berhenti” atas permintaan sendiri, menimbulkan spekulasi mengenai motivasi sesungguhnya.

Pemilihan Kata “Berhenti” dan Implikasinya

Surat resmi yang ditandatangani Gibran mencantumkan frasa “berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri”. Ia sengaja menghindari istilah “mengundurkan diri”, sebuah pilihan yang mengingatkan pada pernyataan serupa Soeharto pada tahun 1998. Dalam surat tersebut, Gibran juga meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengenai kekosongan jabatan.

Alasan yang Dikatakan dan Pertanyaan yang Muncul

Gibran menambahkan bahwa keputusan itu diambil “dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan”. Namun, tidak ada penjelasan konkret mengenai hambatan apa yang mengganggu kelancaran pemerintahan sehingga ia merasa perlu mengosongkan jabatan yang baru dijabat sejak 2024.

Latar Belakang Masalah Pendidikan

Beberapa minggu sebelumnya, Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan (suket) milik Gibran, yang kemudian dicabut oleh pemerintah melalui SK Nomor 206 Tahun 2026. Surat itu semula menjadi dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024. Putusan pengadilan dan pencabutan suket menimbulkan pertanyaan tentang validitas pencalonan serta implikasinya terhadap jabatan yang diemban.

Pernyataan dalam Video dan Kontroversi Ijazah

Dalam sebuah video pada 12 November 2026, Gibran menegaskan bahwa keputusan “berhenti” tidak berhubungan dengan ijazah. Ia menyatakan semua dokumen pendidikan sudah lengkap dan telah diserahkan ke pengadilan. Namun, penekanan pada ijazah tampak mengalihkan perhatian publik dari isu utama, yaitu keabsahan suket yang telah dibatalkan.

Isu Kejujuran dan Akuntabilitas Publik

Penggunaan istilah “berhenti” dan penegasan bahwa masalah ijazah tidak relevan dipandang oleh sebagian pengamat sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Menurut mereka, tindakan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pejabat dan transparansi proses politik.

Walaupun keputusan Gibran untuk mengosongkan jabatan dapat dianggap sebagai pengorbanan demi kepentingan negara, pertanyaan mengenai hubungan antara pembatalan suket pendidikan dan pengunduran dirinya tetap belum terjawab. Akuntabilitas politik serta kejelasan prosedur konstitusional menjadi fokus selanjutnya.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Expo Tanwir & Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu Ungkap Inovasi PTMA dan Produk UMKM Unggulan

Expo Tanwir sekaligus peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah dibuka pada Jumat, 13 November 2026, di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah.

Acara yang berlangsung hingga 15 November menjadi ajang pameran yang menampilkan kemajuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), inovasi perguruan tinggi Muhammadiyah‑Aisyiyah (PTMA), serta ragam produk unggulan UMKM yang dibina oleh jaringan tersebut.

Rektor Unismuh Palu, Rajindra, menegaskan bahwa pameran tidak hanya sekadar memajang barang, melainkan memperlihatkan peran nyata Muhammadiyah dalam membangun peradaban lewat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Jika Sidang Tanwir adalah otak Muhammadiyah, maka pameran adalah tangannya. Di sinilah gagasan‑gagasan besar diwujudkan menjadi karya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umat," ujarnya.

Dengan mengusung tema Tanwir "Bersama Satukan Bangsa", expo menyajikan empat klaster utama: pendidikan & Amal Usaha, kesehatan & kemanusiaan, ekonomi & kewirausahaan, serta dakwah & kepustakaan.

Pendidikan dan Inovasi PTMA

Klaster pendidikan menampilkan 163 perguruan tinggi Muhammadiyah‑Aisyiyah dari seluruh Indonesia. Unismuh Palu memperlihatkan hasil riset kebencanaan serta prototipe alat deteksi gempa yang dikembangkan mahasiswa, sementara beberapa institusi lain menonjolkan inovasi di bidang kesehatan.

Kesehatan dan Kemanusiaan

Di klaster ini, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismuh Palu dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) memamerkan layanan medis serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Ekonomi, Kewirausahaan, dan UMKM

Lebih dari 30 stan UMKM menghiasi area expo, dengan sekitar setengahnya berasal dari Sulawesi Tengah. Produk-produk yang dipamerkan meliputi tenun Kaili hasil binaan Aisyiyah, olahan kelor, hingga abon ikan. Stan Lazismu turut hadir memperkenalkan program pemberdayaan ekonomi umat.

Dakwah dan Kepustakaan

Klaster ini menampilkan koleksi penerbitan Suara Muhammadiyah, inisiatif dakwah digital Majelis Tabligh yang menargetkan generasi muda, serta layanan perpustakaan digital Muhammadiyah.

Rajindra berharap expo tidak hanya menjadi arena promosi, melainkan menjadi platform transaksi dan kolaborasi antara pelaku usaha, institusi pendidikan, dan lembaga kesehatan. Ia mengajak semua peserta Tanwir, pimpinan wilayah, rektor PTMA, dan direktur rumah sakit Muhammadiyah untuk aktif membeli produk UMKM yang dipamerkan.

"Jangan hanya menjadi ajang foto‑foto, melainkan jadikan pameran ini sebagai sarana transaksi dan kerja sama. Satu produk yang dibeli berarti membantu menyejahterakan satu keluarga pelaku UMKM," tegasnya.

Ia juga menantang pelaku UMKM lokal untuk menunjukkan bahwa produk Muhammadiyah dan Sulawesi Tengah mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Agung Danarto, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus ketua pelaksana Tanwir dan Milad ke-114, menegaskan bahwa expo dan bazar telah menjadi bagian integral setiap agenda permusyawaratan Persyarikatan. Kegiatan ini diharapkan menjadi etalase yang memperlihatkan capaian terbaik organisasi.

Menurut Danarto, seluruh Amal Usaha Muhammadiyah, mitra, dan pemangku kepentingan sebaiknya memanfaatkan expo sebagai wadah memperkenalkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor‑sektor lain.

Ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi dalam agenda Persyarikatan, mengingat sejarah Muhammadiyah yang selalu didukung oleh para saudagar dan pelaku usaha.

"Sudah saatnya ekonomi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah kita bangkit kembali untuk menopang dakwah yang kini menghadapi tantangan lebih besar," ujarnya.

Expo ini diharapkan dapat menumbuhkan jaringan usaha, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan, sehingga semangat "Bersama Satukan Bangsa" tidak hanya menjadi wacana, melainkan terwujud dalam karya, layanan, dan pemberdayaan masyarakat.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

120 Siswa SMP Muhammadiyah 1 Gresik Tingkatkan Kekompakan lewat ALS di Lembah Pandawa

Siswa SMP Muhammadiyah 1 Gresik beraktivitas susur sungai dalam ALS di Lembah Pandawa, Pasuruan, 12 November 2026.

Lebih dari sekadar berwisata, 120 siswa memanfaatkan Lembah Pandawa sebagai laboratorium alam untuk melatih kerja tim, rasa percaya diri, dan kepedulian lingkungan.

Program Aktivitas Luar Sekolah (ALS) yang diadakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Gresik membawa 120 siswa kelas VII ke Lembah Pandawa, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB itu dipandu oleh sepuluh guru pendamping, sekaligus menegakkan konsep back to nature yang menekankan pembelajaran di luar ruang kelas.

alih menjadi sekadar rekreasi, alam dijadikan arena belajar terbuka yang memadukan penguatan karakter, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kesadaran ekologis. Siswa diajak merasakan proses belajar langsung melalui tantangan yang dirancang khusus.

Sesampainya di lokasi dengan tiga bus berkapasitas 50 penumpang masing‑masing, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok lintas kelas. Pembagian ini memberi kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan teman-teman dari kelas lain, memperluas jaringan sosial, dan menumbuhkan rasa kebersamaan.

Sebagai pembuka, panitia memperkenalkan Teamwork Challenge, sebuah rangkaian permainan yang menuntut setiap tim menyatukan ide, berkomunikasi efektif, dan membuat keputusan bersama. Aktivitas tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

Devi Churriyah, wali kelas VII, menekankan bahwa ALS bukan sekadar agenda rutin. Menurutnya, pengalaman di lapangan memungkinkan siswa mengasah minat, bakat, dan empati yang sering tidak terlihat dalam proses belajar di dalam kelas.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan menjaga kekompakan antar siswa. Dengan begitu, mereka dapat menerapkan nilai‑nilai yang didapatkan saat kembali ke lingkungan sekolah,” ujarnya.

ALS Memperkuat Karakter dan Kebersamaan

Denish Acmad Hermawan, siswa kelas VII A, menyatakan bahwa ia memperoleh pelajaran berharga tentang kerja sama. Ia menambahkan, “Kegiatan ini bukan sekadar hiburan, melainkan tantangan yang mengajarkan keberanian dan usaha untuk mengatasinya.”

Selama istirahat, para peserta duduk melingkar, menikmati makan siang bersama tanpa memisahkan kelas atau usia. Suasana hangat itu memicu tawa dan canda, mempererat ikatan persahabatan di antara mereka.

Guru‑guru pendamping terus memantau tiap kelompok, memberikan arahan, serta memastikan keamanan dan kelancaran setiap aktivitas. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak terbatas pada ruang kelas; alam juga menyediakan sarana untuk membentuk pribadi yang tangguh, percaya diri, dan peduli sesama.

Dengan bekal kebersamaan dan nilai‑nilai yang dipetik di Lembah Pandawa, diharapkan siswa dapat meneruskan semangat kolaboratif tersebut ke dalam kehidupan belajar sehari‑hari.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Gibran Mundur, Namun Investigasi Sertifikat Pendidikan Tetap Diperpanjang

Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden, namun proses hukum terkait dokumen pendidikan yang dipergunakan untuk pencalonannya belum selesai.

Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 memutuskan bahwa surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan dibatalkan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya mencabut dokumen tersebut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan.

Pada 12 November 2026, Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menyelenggarakan aksi dan konferensi pers. Kelompok advokat menuntut kepolisian untuk tetap menyelidiki dugaan pelanggaran, termasuk kemungkinan pemalsuan, pemberian keterangan palsu, dan penyalahgunaan wewenang terkait sertifikat itu.

Dua Isu Utama yang Harus Dipisahkan

Isu pertama menyangkut legalitas surat penyetaraan yang telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung. Isu kedua berfokus pada pemenuhan persyaratan pendidikan minimum bagi calon wakil presiden, yakni lulusan SMA atau setara, pada saat pendaftaran tahun 2023.

Pembatalan sertifikat tidak otomatis meniadakan pencalonan, namun juga tidak dapat dipisahkan dari proses verifikasi dokumen oleh KPU. Publik berhak mengetahui bagaimana dokumen itu diterbitkan, diverifikasi, dan apakah ada tanggung jawab institusional yang perlu dipertanggungjawabkan.

Penegakan hukum tidak boleh terhenti hanya karena seseorang mengundurkan diri. Aparat negara diharapkan menjalankan penyelidikan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, serta melaporkan temuan secara transparan.

Demokrasi menuntut akuntabilitas tidak hanya pada hasil akhir pemilihan, melainkan juga pada seluruh rangkaian prosedur yang mengantarkan seorang kandidat ke posisi publik.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka dan Dampaknya pada Pemilu 2029

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan politik keluarga Jokowi, terutama menjelang pemilihan umum 2029.

Ijazah yang Hilang dan Persyaratan Konstitusional

Undang‑Undang Pemilu No 7/2017, Pasal 169 huruf r, menetapkan bahwa calon presiden atau wakil presiden harus memiliki pendidikan setara SMA paling rendah. Pada 6 Oktober 2026 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 yang menyatakan tidak ada bukti ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Meskipun Mahkamah tidak secara langsung mendiskualifikasi beliau, permohonan para pemohon ditolak karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Selanjutnya, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 (Putusan Nomor 742 K/TUN/2026) membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang selama ini menjadi landasan administrasi pencalonannya. Kementerian Pendidikan, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206/2026 tertanggal 12 November 2026, resmi mencabut surat tersebut.

Akibat pencabutan ini, dokumen yang selama Pilpres 2024 menjadi bukti kelayakan Gibran tidak lagi berlaku, menimbulkan dilema administratif bagi calon potensial pada pemilu mendatang.

Dinasti Jokowi dan Ketergantungan pada Kekuatan Keluarga

Karier politik Gibran, yang meliputi masa jabatan sebagai Walikota Solo dan kemudian wakil presiden, sangat dipengaruhi oleh jaringan serta popularitas ayahnya, Presiden Joko Widodo. Namun, dalam sistem politik Indonesia, posisi kepemimpinan tidak dapat diwariskan secara otomatis lewat garis keturunan.

Pengunduran diri Gibran mengindikasikan melemahnya fondasi politik dinasti tersebut. Tanpa basis pemilih yang mandiri, Gibran masih sangat bergantung pada dukungan elite dan partai‑partai yang menilai peluang kemenangan mereka secara terpisah dari hubungan keluarga.

Tekanan DPR dan Langkah Pengunduran Diri

Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kontroversi ijazah Gibran. Usulan itu dijadwalkan dibahas pada rapat paripurna 12 November, namun pada hari yang sama Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, yang mengakibatkan rapat tersebut dibatalkan.

Keputusan itu menunjukkan tekanan politik yang signifikan, namun tidak menyelesaikan masalah inti tentang kelayakan pendidikan calon.

Masa Depan Politik Gibran: Dua Skenario

Jika Gibran masih berambisi untuk kembali ke arena nasional pada pemilu 2029, ada dua jalur yang mungkin. Pertama, ia dapat memperoleh bukti pendidikan yang sah, misalnya melalui program pendidikan non‑formal yang diakui, sehingga dapat memenuhi persyaratan hukum. Kedua, jika isu ijazah tetap tak terselesaikan, ambisinya akan terkendala bahkan sebelum kompetisi pemilihan dimulai.

Apapun pilihan yang diambil, keberhasilan politiknya tidak lagi dapat diukur semata dari popularitas atau dukungan partai; kepatuhan pada ketentuan konstitusional tetap menjadi prasyarat utama.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari tagar.co

Muhammadiyah UK Perkenalkan Keberagaman Islam Indonesia dalam Inter Faith Week 2026

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Britania Raya dan Irlandia menghidupkan Inter Faith Week 2026 dengan menggelar pameran mini berjudul “One Humanity, Many Faiths: Indonesia, Muhammadiyah & Our Shared Future”.

Pameran berlangsung dari 10 hingga 13 November 2026 di MediaCityUK Church and Community Hub (Oasis Hub MediaCityUK), Salford, wilayah Greater Manchester, Inggris.

Keikutsertaan PCIM menjadi momen bersejarah karena ini pertama kalinya komunitas Indonesia berpartisipasi dalam Inter Faith Week sejak acara tahunan tersebut diluncurkan pada 2009, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan Milad ke-114 Muhammadiyah yang dijadwalkan di Palu, Sulawesi Tengah pada 13–15 November 2026.

Ide pelaksanaan pameran bermula dari esai Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, berjudul “Learning From One Another: Building Connections Between Muslim Communities in Indonesia and the United Kingdom”. Dalam tulisan itu, Jermey mengajak organisasi‑organisasi untuk memanfaatkan Inter Faith Week sebagai sarana kerja sama konkret antarkomunitas.

Jermey menekankan nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai pelajaran penting yang dapat diadopsi Inggris dalam menjaga keharmonisan masyarakat majemuk. Esai tersebut dibaca oleh Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI London, Jepri Edi, yang selanjutnya menyampaikan informasi kepada PCIM Britania Raya agar dapat ditindaklanjuti.

Farisah Amanda, Sekretaris Majelis Pustaka, Informasi, dan Komunikasi PCIM Britania Raya dan Irlandia, mengambil inisiatif tersebut, mengembangkan konsep pameran, dan menjalin kerja sama dengan MediaCityUK Church and Community Hub sebagai mitra lokasi.

"Saat membaca ajakan Pak Dubes, saya langsung terpikir, mengapa tidak memulai di Manchester? Di sini saya hidup berdampingan dengan tetangga dari berbagai agama dan bangsa. Saya ingin mereka tahu bahwa di Indonesia masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng dapat berdiri bersebelahan," ungkap Farisah.

"Pada hari pertama, tetangga yang merayakan Diwali mencicipi nasi kuning buatan saya dan menuliskan harapan mereka di Wall of Hope. Pameran hanya berlangsung empat hari, namun kami berharap persahabatan yang terjalin di sini terus berlanjut," tambahnya dalam rilis PCIM pada 12 November.

Empat Panel Utama Pameran

Pameran menyajikan empat panel utama yang dirancang untuk memberi gambaran tentang Indonesia serta peran Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat harmonis.

Discover Indonesia menampilkan kekayaan budaya, bahasa, dan sejarah penyebaran Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan interaksi budaya, serta dokumentasi perayaan hari raya keagamaan.

Living Together memperlihatkan praktik hidup berdampingan antarumat beragama lewat foto-foto rumah ibadah yang berada berdekatan, misalnya Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta.

Faith in Action menyoroti kontribusi organisasi dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan aksi kemanusiaan.

Our Shared Future mengajak pengunjung merefleksikan pentingnya membangun masa depan damai meski terdapat perbedaan agama, budaya, dan pandangan.

Ketua PCIM Britania Raya dan Irlandia, Ince Dian Aprilyani Azir, menegaskan bahwa semangat keberagaman harus diterjemahkan menjadi ruang dialog dan kolaborasi lintas iman di Inggris.

"Kerukunan perlu dirawat terus‑menerus, baik di Indonesia maupun di Inggris. Pengalaman hidup dalam keberagaman membuka percakapan bermakna di sini. Setiap komunitas memiliki pelajaran dan harapan yang layak dibagikan," ujarnya.

Pameran terbuka untuk umum dengan jam kunjungan setiap hari pukul 10.00–16.00 waktu setempat. Melalui rangkaian kegiatan ini, PCIM Britania Raya dan Irlandia berharap pesan persaudaraan, toleransi, dan kemanusiaan dapat tersebar luas dan menjadi dasar kerja sama lintas iman yang berkelanjutan.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

114 Muhammadiyah, Tekankan Peran Amal Jariyah bagi Bangsa

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang akrab dipanggil Pak JK, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah.

Ucapan Pak JK untuk Muhammadiyah

Dalam pesan yang diterima pada Kamis, 12 November, ia menyoroti pencapaian organisasi selama lebih dari satu abad dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia.

JK menegaskan bahwa Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan sosial yang aktif di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya, dan terus menebarkan nilai‑nilai amal saleh.

Ia menambahkan bahwa kiprah Muhammadiyah dapat dipandang sebagai pengabdian abadi yang menghasilkan amal ibadah dan amal jariyah yang berdampak luas bagi bangsa.

“Semoga Muhammadiyah terus berkembang dan para pimpinannya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas mulia mereka,” tuturnya.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

Abdul Mu’ti Tekankan Persatuan sebagai Pondasi Kemajuan Indonesia dalam Tanwir Muhammadiyah 2026

114 Muhammadiyah, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya persatuan sebagai landasan utama bagi kemajuan bangsa.

Pesan Persatuan di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu

Pada Kamis, 12 September, beliau menyampaikan pidato bertema “Bersama Satukan Bangsa” di Masjid Raya Baitul Khairaat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Abdul Mu’ti menekankan bahwa keanekaragaman agama, suku, bahasa, dan budaya harus dijadikan kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang rukun, aman, dan damai.

Menurutnya, Indonesia memiliki sekitar 719 bahasa daerah serta lebih dari 300 suku, baik besar maupun kecil, yang semuanya merupakan anugerah Allah SWT. Ia mengaitkan keberagaman tersebut dengan ayat Al‑Qur’an Surat Ar‑Rum 22, yang menyatakan perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai tanda kebesaran Tuhan bagi orang berilmu.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa perbedaan identitas tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap diri lebih unggul. “Yang berbahasa Jawa tidak lebih baik daripada yang berbahasa Sunda; yang terbaik adalah yang paling bertakwa,” ujarnya, menekankan bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan suku atau bahasa.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan sebagaimana tersirat dalam QS. Ali Imran ayat 105, agar umat tidak terpecah setelah menerima petunjuk yang jelas. Menurutnya, rasa superioritas dapat memicu perpecahan yang berujung pada kerusakan hubungan antar manusia dan mengancam keutuhan bangsa.

Contoh konflik di beberapa negara dijadikan pelajaran, menegaskan bahwa persatuan tidak boleh dianggap enteng. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diimbau terus memelihara kerukunan di tengah perbedaan suku, bahasa, budaya, maupun pandangan.

Dalam penutupnya, Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh elemen masyarakat, serta aparat TNI‑Polri yang menjaga keamanan selama pelaksanaan Tanwir 2026. Ia berharap semangat “Bersama Satukan Bangsa” tidak hanya menjadi slogan, melainkan terwujud dalam sikap saling menghormati, memperkuat persaudaraan, dan mengutamakan kepentingan bersama dalam kehidupan sehari‑hari.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id

Tiga Penyebab Perpecahan Bangsa Menurut Abdul Mu’ti: Egoisme, Fanatisme Kelompok, dan Perbedaan Tak Terkelola

Abdul Mu’ti, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, menyoroti tiga elemen yang dapat memecah persatuan suatu bangsa, yaitu ananiyah (egoisme), ashabiyah (fanatisme kelompok), dan khilafiyah (perbedaan pandangan yang tak dikelola dengan baik).

Pemaparan tersebut disampaikan pada Kamis, 12 November, dalam rangkaian Tabligh Akbar Semarak Tanwir dan peringatan Milad ke‑114 Muhammadiyah dengan tema “Bersama Satukan Bangsa”. Acara berlangsung di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Sulawesi Tengah.

Ananiyah: Bahaya Egoisme Berlebihan

Menurutnya, ananiyah muncul ketika seseorang menganggap dirinya paling benar, paling unggul, dan menilai segala sesuatu hanya dari kepentingan pribadi. Sikap ini termasuk akhlak tercela, membuat individu enggan mendengarkan pendapat lain, bahkan bersikap sombong.

Ia mengaitkan fenomena ini dengan temuan dalam buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, yang menekankan bahwa konsentrasi kekuasaan serta sumber daya ekonomi pada segelintir kelompok dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menumbuhkan konflik.

Ashabiyah: Fanatisme Kelompok yang Menyuburkan Polarisasi

Ashabiyah, atau fanatisme kelompok, muncul bila seseorang terlalu melekat pada identitas kelompok sehingga menilai kelompok lain lebih rendah. Abdul Mu’ti memberi analogi bahwa sikap ini mirip sekawanan lebah yang hanya mengikuti ratu tanpa menelaah alasan pergerakannya.

Ia menambahkan bahwa Ibnu Khaldun melihat ashabiyah memiliki sisi positif bila didasarkan pada ikatan kemanusiaan, persaudaraan, agama, atau kebangsaan, yang justru dapat memperkuat solidaritas sosial.

Khilafiyah: Perbedaan yang Harus Dikelola, Bukan Dijadikan Konflik

Khilafiyah merujuk pada perbedaan pandangan yang tak dapat dihindari, baik yang bersumber dari suku, bahasa, maupun pemikiran politik. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi pemicu permusuhan, melainkan harus disikapi secara dewasa.

Ia mencontohkan keberagaman pilihan politik dan organisasi dalam masyarakat serta menekankan pentingnya menjaga persaudaraan. Sebagai ilustrasi, Muhammadiyah telah menjalin kerja sama lintas agama, termasuk dengan komunitas Kristen di Papua, sebagai bukti bahwa perbedaan dapat menjadi landasan kolaborasi.

pesan tersebut memperkuat tema acara, mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan keberagaman sebagai kekuatan yang menyatukan, bukan faktor yang memecah belah.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa egoisme, fanatisme kelompok, dan perbedaan yang tidak dikelola menjadi tiga akar utama perpecahan bangsa, dan menyerukan pengelolaan serta solidaritas lintas identitas untuk membangun persatuan.

---

📌 Sumber Berita: Artikel ini disadur dan diolah dari muhammadiyah.or.id